Diduga Tidak Mengantungi Naskah Akademik, Koalisi Advokasi Kota Malang Tolak Rancangan Perda Baru
Reporter: Syaukani Ichsan Atas nama Koalisi Advokasii Tolak Perda Retribusi Jasa Umum Tidak Pro-Rakyat, Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Zainuddin (Kanan) dan Tim Advokat Pusat Pengkajian Konstitusi, Universitas Widyagama, Kota Malang, Afwit Freastoni (Kiri) menggelar konferensi pers, Selasa (26/5) di Jalan Joyosuko Metro Nomor 42A. Malang, dianns.org – Pemerintah Kota Malang akan segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru Tahun 2015. Koalisi Advokasi Kota Malang menilai Rancangan Peraturan Daerah (Perda) baru yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum, justru hanya akan merugikan masyarakat Kota Malang. Koalisi juga mensinyalir Raperda tersebut tidak melalui pembentukan naskah akademik yang sesuai dengan kaidah Perundang-undangan. Sebelumnya, Retribusi...
Read More