Author: LPM DIANNS

Amarah Brawijaya Gandeng Seluruh Mahasiswa UB Tentang Komersialisasi Pendidikan

Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Brawijaya menggelar seruan aksi “Komersialisasi Pendidikan Lahirkan UKT 12 Golongan” di depan gedung Rektorat Universitas Brawijaya pada hari Rabu (22/05/2024). Gelaran aksi ini lantaran menolak kenaikan golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebanyak 12 golongan pada mahasiswa baru di UB dan sejumlah perguruan tinggi lain berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2024 dan Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024. Kenaikan golongan UKT dianggap mengancam hak memperoleh pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Pada sekitar pukul 10.30 WIB masa yang diinisiasi Amarah Brawijaya, mulai bergerak dari kantin Creative Land (CL) menuju gedung Rektorat. Dengan diiringi sorakan orasi penolakan, massa mendesak Rektor, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc dan Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Prof. Dr. Muchamad Ali Safaat, SH., MH., untuk menemui massa. Massa sempat mencoba untuk menerobos masuk gedung akibat tidak adanya tanggapan dari rektorat. Sampai sekitar pukul 11.40 WIB Wakil Rektor II menemui massa dan menyampaikan bahwa Rektor tidak dapat hadir dikarenakan sedang mengikuti kegiatan yang dijalankan di luar kampus. Meski sempat dibumbui kekecewaan akibat kurangnya kehadiran sang Rektor, aksi segera dilanjutkan oleh pembacaan tujuh tuntutan dari seruan aksi ini. Adapun tujuh poin tuntutan yang disuarakan diantaranya menuntut: Kemendikbud Ristek untuk mencabut Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 Rektorat untuk mendesak Kemendikbud Ristek mencabut Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 Rektorat untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2020 Tentang...

Read More

Aksi Penolakan Revisi UU Penyiaran di Kota Malang, Reaksi Atas Pasal Bermasalah

Jumat (17/05/2025), di depan Kantor DPRD Kota Malang telah dilakukan aksi penolakan atas Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang sedang menjadi perbincangan akibat memicu persoalan kebebasan pers. Aksi ini diikuti oleh gabungan lintas organisasi pers Malang diantaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PWI), serta rekan-rekan pers mahasiswa. Aksi ini merupakan respon atas beberapa pasal yang kontroversial dalam Revisi UU Penyiaran ini. Salah satu pasal yang dipermasalahkan ialah dalam Pasal 50B ayat 2c yang membahas terkait Standar Isi Siaran (SIS) yang spesifik melarang adanya penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Dalam aksi yang dimulai pada pukul 13.00 WIB ini dilakukan orasi dan pembacaan puisi di depan pintu masuk Kantor DPRD Kota Malang. Bersamaan dengan itu, diserahkan naskah policy brief kepada pihak DPRD Kota Malang yang kemudian diteruskan kepada DPR RI melalui email dalam bentuk pdf. Disebutkan oleh Benni Indo, koordinator aksi, bahwa Sekretaris Dewan (Sekwan) tidak dapat mengirim naskah tersebut melalui fax dikarenakan beberapa kendala teknis. “Akan dicoba oleh teman-teman Sekwan supaya bisa terkirim (melalui fax), nanti kalau misalnya tidak terkirim pada hari ini akan dilanjutkan kembali pada hari Senin.” Adapun poin penting pernyataan sikap dalam aksi ini memuat beberapa hal sebagai berikut. Menolak pasal bermasalah UU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers. Menolak tumpang tindih penyelesaian sengketa pers yang bertentangan dengan UU Pers dan Peraturan Dewan Pers. Hapus, usut tuntas, dan adili...

Read More

Malang Nggak Darurat Parkir, tapi Emang Didesain buat jadi “Kota Parkir”

Kota Malang acap kali dianugerahi gelar “kota pendidikan” yang disandingkan dengan D.I. Yogyakarta. Tak ada yang salah dengan julukan ini, tercatat sebanyak lebih kurang 62 kampus berdiri, baik swasta maupun negeri. Tak ayal, hal ini kemudian juga berkontribusi terhadap meningkatnya pertumbuhan penduduk yang signifikan di Kota Malang. Bertambahnya jumlah penduduk dengan status pendatang yang sebagian besar usianya masih berada pada kategori usia produktif tak hanya membawa dampak yang positif semata. Tetapi juga menyimpan boomerang di dalamnya. Tanpa disadari, kehadiran mahasiswa yang jumlahnya ribuan tiap tahunnya juga turut meningkatkan jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang. Tercatat lebih kurang sebanyak 330 ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang. Bisa ditebak, seberapa besar pula pertumbuhan kendaraan bermotor yang ada di Kota Malang. Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, jumlah kendaraan bermotor roda dua mencapai angka 361.329 kendaraan. Sedangkan kendaraan roda empat, sebanyak 91.299 kendaraan pada tahun 2020. Lalu bagaimana di tahun 2024? Tentu jumlahnya sudah lebih besar daripada angka-angka tersebut. Mungkin saja hal ini bisa untuk dipandang bukan sebagai masalah, tapi bagi saya pribadi ini adalah masalah yang cukup besar dan membutuhkan penanganan segera. Mengapa demikian? Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan infrastruktur pendukungnya justru akan menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan, polusi udara, dan permasalahan lain yang menyertai. Selain kemacetan dan polusi udara, permasalahan parkir juga menjadi masalah yang menarik untuk dibahas....

Read More