Arsip Kategori: Kabar Kampus

Gedung Baru FIA UB: Sarana dan Prasarana Belum Merata

Reporter : Antonius Bagas dan Helmi Naufal

Malang, DIANNS – Terhitung sejak Senin, 20 Februari 2017, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) telah memfungsikan Gedung E yang merupakan gedung baru di FIA. Meski fisik luar bangunan selesai dibangun dan gedung sudah digunakan pada hari pertama perkuliahan semester genap, namun ketersediaan sarana dan prasarana masih belum merata. Hingga hari ketiga kuliah masih ditemukan beberapa kekurangan terkait ruang kelas. Beberapa kelas masih belum dilengkapi proyektor dan wifi router. Ditemui pula ruang kelas yang jadwal penggunaannya bertabrakan. Kantin dan minimarket yang merupakan rencana awal, sampai hari ini masih belum terealisasi. Begitu juga dengan laboratorium-laboratorium yang dijanjikan, hanya Laboratorium Kewirausahaan yang dapat dioperasikan. Keadaan lantai 8 sampai 12 yang dirancang untuk ruang konferensi dan lain-lain, hingga kini masih kosong.

Banyaknya 45 ruang kelas yang tersebar di beberapa lantai tidak diimbangi dengan pemenuhan lift yang memadai. Tersedia 3 lift untuk mengakses setiap lantai, namun baru 1 lift yang bisa beroperasi pada hari pertama perkuliahan sehingga menimbulkan antrian panjang di depan lift. Keadaan tersebut diperparah dengan insiden lift macet pada hari kedua perkuliahan. Pukul 06.15 WIB, tiga mahasiswa terjebak di dalam lift ketika lift sampai di lantai 5. Insiden itu berlangsung sekitar 30 menit sebelum petugas teknisi datang untuk mengevakuasi. Hal tersebut dibenarkan oleh Edi Pramono selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. “Kejadiannya pagi, jam 6 lewat 15 menit. Ada laporan terus saya datang,” ujarnya.

Padahal menurut Bambang Supriyono selaku Dekan FIA UB, Gedung E rencananya akan difungsikan sebagai pusat pembelajaran. Kegiatan perkuliahan mahasiswa Strata 1 (S1) yang semula diselenggarakan di Gedung A, B, D, F, dan G telah dialihkan ke Gedung E. Pada dasarnya, gedung 12 lantai tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas dan perbaikan sarana dan prasarana. Tetapi untuk sementara ini baru lantai 2 hingga lantai 7 yang berfungsi. “Sarana dan prasarana perlu diperbaiki, maka kami membangun Gedung E,” ujarnya.

Sementara itu, Aan Suryana selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bisnis (HIMABIS) periode 2017 menilai pembangunan gedung cukup cepat, namun fasilitas belum merata. “Pertama, pembangunan gedung ini dalam segi pelaksanaannya cukup cepat. Dari segi fasilitas meningkat, meskipun masih belum siap sepenuhnya, belum merata,” ceritanya kepada awak LPM DIANNS pada Selasa, 21 Februari 2017. Terkait proses pembangunan yang belum selesai sepenuhnya, kondisi tersebut diakui oleh Heru Susilo selaku Pembantu Dekan II (PD II) FIA UB. Dia menyatakan bahwa proses pembangunan memang masih terus berjalan, “Tahap kedua sudah selesai, sekarang sudah mau dimulai tahap ketiga yaitu tahap finishing untuk lantai delapan sampai dengan lantai dua belas.”

Ketika ditanyai tentang waktu penyelesaian fasilitas di Gedung E, Bambang Supriyono menyatakan bahwa minggu depan fasilitas dapat terpenuhi. “Prinsip kami supaya gedung baru segera berfungsi. Memang masih ditemukan kekurangan-kekurangan, tapi kami harap dalam minggu ini dapat kami selesaikan. Minggu depan semua lift sudah berfungsi. Harapannya begitu,” tuturnya pada Senin, 20 Februari 2017.

Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa rencana pembagian fungsi setiap lantai dalam gedung baru tersebut terdiri atas basement yang digunakan untuk lahan parkir. Tempat tersebut akan menampung sekitar 20 mobil dan 100 motor. Lantai 1 akan digunakan untuk fasilitas kemahasiswaan yang nantinya akan ada 12 slot untuk stan kantin, minimarket, dan ruang makan untuk tamu. Pada lantai 2 sampai lantai 5 berisi ruang-ruang kelas, sedangkan dua lantai berikutnya khusus untuk laboratorium. Kegiatan seminar mahasiswa dan ujian skripsi akan dipusatkan di lantai 8 dan 9. Sedangkan lantai 10 sampai 12 digunakan untuk fasilitas seminar nasional.

Sejalan dengan proses penyelesaian pembangunan gedung baru, Bambang Supriyono menjelaskan bahwa Gedung A dan B yang semula digunakan sebagai tempat perkuliahan mahasiswa S1 akan dialihfungsikan. Gedung A untuk perkuliahan mahasiswa magister dan doktor. Sedangkan Gedung B akan digunakan untuk ruang dosen dan perkantoran. Penjelasan fungsi gedung lain ditambahkan oleh Heru kepada awak LPM DIANNS ketika diwawancarai pada Selasa, 21 Februari 2017 di ruangannya. “Gedung C untuk perkuliahan S1. Gedung F dan G untuk taman atau parkir, juga buat museum administrasi,” ungkapnya. Sementara penempatan gedung Sekretariat Bersama (Sekber), pihaknya menyebutkan kemungkinan dipakainya Gedung D. “Rencananya Gedung D buat sekber, Insha Allah.” Harapan mengenai nasib Sekber pun disampaikan oleh Aan Suryana, “Untuk masalah sekretariat bersama semoga ukurannya bisa diperluas supaya lebih proporsional dengan jumlah anggota.” Kebijakan jam tutup Sekber juga disinggung oleh pria berkacamata tersebut, “Untuk Sekber semoga jam tutupnya bisa dipertimbangkan, karena kebanyakan mahasiswa memiliki waktu longgar ketika malam hari.”

Fotografer : Antonius Bagas

 

Jadi Agenda Rutin Tiap Tahun, Pemilwa FIA Minim Partisipasi

Reporter: Ria Fitriani dan Hayu Primajaya

Malang, DIANNS – Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) kembali menggelar Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) pada Selasa, 21 November 2016. Pemilwa merupakan agenda rutin dari tahun ke tahun yang diadakan FIA UB untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (Pres/Wapres BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Seperti sebuah tradisi, minimnya partisipasi mahasiswa dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden BEM serta DPM masih mewarnai pemilwa kali ini. Tak hanya itu, minimnya peserta yang mendaftar baik sebagai presiden dan wakil presiden BEM maupun DPM juga masih menjadi perhatian tersendiri.

Pihak Kestari Pemilwa FIA 2016 mencatat, hanya ada 1055 mahasiswa yang terdaftar sebagai daftar pemilih aktif (DPA) dari jumlah mahasiswa FIA yang masih aktif yaitu berkisar 6000 orang. Artinya, angka partisipasi pemilih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka golput, dengan perbandingan 1:5. Terkait minimnya mahasiswa yang berpartisipasi dalam Pemilwa FIA 2016, M. Firdam Ainun Najib selaku Ketua Pelaksana (Kapel) menyayangkan tingginya angka golput pada Pemilwa FIA yang terjadi dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, Firdam menuturkan, pertisipasi mahasiswa dalam Pemilwa FIA kali ini meningkat dibanding dengan tahun lalu meskipun tidak terlalu signifikan dengan dominasi pemilih dari Jurusan Administrasi Bisnis. “Partisipasi Pemilwa tahun ini memang masih banyak yang golput, tapi Alhamdulillah jumlahnya meningkat dari tahun lalu terutama dari jurusan Bisnis. Tapi saya akui memang partisipasi mahasiswa masihsangat jauh dari yang diharapkan,” ujarnya ketika ditemui awak DIANNS pada Senin malam di ruang penghitungan suara.

Tidak hanya minimnya partisipasi pemilih yang menjadi sorotan, namun jumlah pendaftar presiden dan wakil presiden BEM serta DPM yang juga sangat sedikit masih menjadi perhatian. Terdapat dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden BEM serta sepuluh calon DPM dalam Pemilwa FIA kali ini. Jumlah paslon presiden dan wakil presiden BEM FIA ini tidak mengalami peningkatan dari tahun Jumlah pendaftar calon DPM turun dari tahun lalu dari empat belas pendaftar menjadi sepuluh pada tahun ini dengan jumlah kursi DPM yang tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumya yaitu sembilan kursi. Artinya, hanya akan ada satu calon yang gagal menjadi anggota DPM FIA. Terkait hal ini, Firdam mengatakan, bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena baginya yang terpenting ialah kualitas dari calon yang bersangkutan, bukan seberapa banyak calon yang mendaftar. “Memang ada penurunan di DPM, bagi saya itu tidak masalah, tapi yang terpenting jumlah dari calon DPM 10 ini ialah kualitasnya, jangan sampai terlalu banyak DPM tapi kualitasnya kecil, tapi lebih baik kuantitasnya kecil tapi kualitasnya besar” ungkap Firdam.

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya pihaknya telah melakukan antisipasi terhadap tingginya angka golput mengingat fenomena serupa telah terjadi dari tahun ke tahun. Upaya antsipasi tersebut antara lain mulai dari menggencarkan sosialisasi Pemilwa FIA 2016 baik secara langsung maupun melalui media social, diadakannya kampanye serentak, hingga membuat tampilan poster dan banner lebih kreatif untuk menarik perhatian mahasiswa. Di samping itu, meskipun tidak sedikit dana yang digelontorkan untuk menggelar Pemilwa FIA ini, namun pada kenyataannya hanya sebagian kecil mahasiswa yang mau memanfaatkan sarana belajar berdemokrasi tersebut. Anggaran dalam Pemilwa FIA tahun ini menurut pemaparan Firdam lebih banyak terserap di bidang konsumsi panitia, dokumentasi, perlengkapan, serta pengadaan sertifikat.

Banyaknya jumlah golput dalam Pemilwa menimbulkan sebuah pertanyaan tentang sejauh mana urgensi Pemilwa bagi mahasiswa FIA. Pemilwa sendiri pada dasarnya merupakan suatu perhelatan yang penting karena dalam pemilwa, mahasiswa dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM serta DPM yang merupakan perwakilan dari mahasiswa FIA. Namun saat ditanya tentang mengapa memilih golput, salah satu mahasiswa beralasan tidak mengenal para calon karena kurangnya sosialisasi tentang visi misi mereka. “Saya tidak memilih karena saya memang belum mengenal calon yang ada. Sebenernya penting, menentukan siapa presidennya juga, itukan sebagai wakil dari mahasiswa juga, cuma harusnya ada kampanye untuk visi misi lebih ditingkatkan agar kita tau apa yang diajukan oleh kedua calon,” tutur Ilham Kusuma Admaja, mahasiswa prodi Administrasi Publik angkatan 2015.

Terlepas dari masalah minimnya partisipasi mahasiswa dalam perhelatan demokrasi di FIA, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Pemilwa FIA 2016. Sebagaimana yang diungkapkan Firdam, masalah tempat yang kurang luas dan nyaman dan proses pengajuan administrasi dalam hal pengajuan proposal ke dekanat yang berbelit menjadi keluhan panitia. Selain itu permasalahan pencairan dana yang masih terkendala juga dinilai merepotkan panitia pelaksana. “Anggaran dana yang diajukan ke dekenat di proposal itu sebesar 7,5 juta, tetapi yang cair baru 3 juta. Akibatnya, kami dari panitia harus menambal kekurangan dana tersebut dengan melakukan iuran dari dana pribadi,” keluh mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan tahun 2015 tersebut.

Rektorat Tak Penuhi Janji, Kasus Jaket dan Kaos 2015 Belum Usai

Reporter: M. Rizky Setiawan dan Melinda Cucut W.

Aksi damai yang digagas oleh Aliansi Mahasiswa Brawijaya untuk menuntut transparansi anggaran pengadaan jaket dan kaos mahasiswa angkatan 2015 kepada pihak rektorat Universitas Brawijaya (UB) belum usai. Aksi yang dilakukan pada Jumat pagi, 21 Oktober 2016 di depan gedung rektora belum mendapat penyelesaian hingga berita ini diturunkan. Hal ini dikarenakan pihak rektorat UB urung menepati janji untuk melakukan audiensi dengan massa. Pihak rektorat sempat menemui massa sebelum salat Jumat dan menyatakan siap melakukan komparasi data terkait pengadaan jaket dan kaos seusai salat Jumat. Namun, janji tersebut tak kunjung ditepati.

Sasmito Djati selaku Wakil Rektor (WR) IV sempat menyatakan siap menemui mahasiswa setelah salat Jumat untuk membahas permasalahan jaket dan kaos. Ia pun juga menyetujui adanya komparasi data anggaran pengadaan jaket dan kaos yang dimiliki massa dengan data milik rektorat. “Mau compare data ayok, saya siap anytime untuk membuka forum terkait permasalahan ini,” ujarnya pada Jumat siang. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain, tak ada satu pun perwakilan rektorat yang membuka forum pembahasan anggaran tersebut.

Dari pantauan reporter DIANNS, aksi damai dimulai pada pukul 09.30 WIB yang diawali dengan longmarch ke seluruh fakultas di UB. Massa aksi sempat berhenti sejenak di depan guest house karena mendapat kabar perihal keberadaan Rektor UB, M. Bisri, di sana. Namun, dikarenakan rektor memiliki agenda lain, massa pun gagal menemuinya. Massa kembali bergerak menuju gedung rektorat UB sebagai titik pusat penyelenggaraan aksi.

Koordinator aksi, Selva Setiana, menyatakan aksi damai ini bertujuan untuk menuntut adanya transparansi anggaran terkait pengadaan jaket dan kaos angkatan 2015. ”Disini kita mempertanyakan mengapa sampai bisa jaket dan kaos angkatan 2015 belum dibagikan hingga kini,” tegas mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) 2016 tersebut. Lebih lanjut, Selva mengutarakan, berdasarkan hasil kajian dan diskusi bersama teman- teman aliansi ditemukan data dan fakta yang semakin menguatkan indikasi adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran jaket dan kaos UB ini sehingga pada akhirnya diputuskan untuk melakukan aksi.

Gede Satria Harinamanata yang turut ikut serta dalam aksi menyatakan, keikutsertaannya dalam aksi ini akibat kesimpangsiuran informasi mengenai pembagian jaket dan kaos. Sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) angkatan 2015 yang belum menerima jaket dan kaos, Gede telah menanyakan alasan pihak universitas tak kunjung membagikan jaket dan kaos hingga tiga semester. “Sosialisasi mengenai kapan waktu pembagian kaos dan jaket juga tidak pernah dilakukan oleh universitas, sehingga tidak ada kepastian mengenai pemenuhan hak kami ini,” terangnya.

Berdasarkan data dari press release Aliansi Mahasiswa Brawijaya, terungkap bahwa selama hampir tiga tahun UB terlambat melakukan pengadaan jas almamater bagi mahasiswa baru. Selain itu, terdapat keanehan dalam laporan keuangan Universitas Brawijaya pada tahun 2015. Keanehan tersebut berbentuk penurunan nominal pendapatan jaket almamater yang pada tahun 2014 sebesar 958.565.210 rupiah menjadi hanya 4.400.000 rupiah saja pada tahun 2015. DIsinyalir, penurunan drastis ini diakibatkan oleh tidak adanya pembelian jaket almamater pada tahun 2015. Lebih lanjut, kegelisahan mahasiswa UB menyebabkan rektorat melakukan pengadaan 15.000 potong jaket dan kaos pada 14 Oktober 2016 untuk seluruh mahasiswa UB angkatan 2015 dan 2016. Namun, pengadaan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2016.

Tuntut Kejelasan Kaos dan Jaket, Aliansi Mahasiswa Brawijaya Gelar Aksi

Seluruh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Brawijaya pada 21 Oktober 2016, mengadakan aksi menuntut kejelasan kaos dan jaket angkatan 2015 dan 2016. Aksi diawali dengan long march dari gazebo UB dan berakhir di gedung rektorat untuk menemui rektor Mohammad Bisri. Dalam aksi tersebut massa bersepakat menuntut beberapa poin yaitu:
1. Menuntut kejelasan status kaos dan jaket angkatan 2015 dan 2016
2. Menuntut transparansi data berupa dokumen kotrak dan rencana anggaran, serta status lelang kaos dan jaket angkatan 2015 dan 2016
3. Menuntut pihak rektorat untuk menandatangani surat pernataan diatas materai untuk tidak mengulangi keterlambatan dalam pengadaan kaos dan jaket di tahun-tahun selanjutnya.
Setelah penyampaian aspirasi, pihak rektorat melalui Wakil Rektor III dan Kasubag Barang Negara menyepakati untuk siap memberi data terkait pengadaan kaos dan jaket, membentuk sebuah forum dan penandatanganan surat pernyataan setelah salat Jumat. Di sela-sela aksi, WR III menawarkan beasiswa untuk 15 mahasiswa. Saat ini sedang dipersiapkan surat pernyataan dari pihak aliansi.

fotografer: Satria Utama dan Wahyu Wira

Kesalahan Teknis Sebabkan Jaket dan Kaos Mahasiswa Terlambat

Reporter: Nurhidayah Istiqomah dan M. Fakhrul Izzati.

Malang, DIANNS – Permasalahan pengadaan jaket dan kaos mahasiswa baru (maba) Universitas Brawijaya (UB) angkatan 2015 yang mengalami keterlambatan sampai saat ini belum terselesaikan. Keterlambatan ini diduga terjadi karena kesalahan teknis dari bagian administrasi dan pengadaan. Sampai saat ini, status jaket dan kaos untuk mahasiswa 2015 masih dalam proses persiapan lelang tender. Kesalahan ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada distribusi jaket dan kaos untuk maba angkatan 2016.

M. Zahid selaku Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) UB memaparkan bahwa memang terjadi kesalahan teknis dalam memilih tender jaket maupun kaos mahasiswa baru yang dilakukan oleh bagian pengadaan. “Saat kita konfirmasi ke rektor terkait keterlambatan jaket dan kaos, rektorat mengatakan bahwa terjadi kesalahan teknis pada bagian administrasi dan bagian pengadaan dalam melakukan tender-tender jaket dan kaos maba UB,” ungkap Zahid. Selain kesalahan teknis, keterlambatan yang terjadi selama tiga tahun belakangan ini disebabkan karena perbedaan sistem dalam pendataan ukuran kaos, jaket, dan almamater mahasiswa baru mulai tahun 2014 lalu.

Berlawanan dengan ungkapan Zahid, Sihabudin selaku Wakil Rektor II (WR II) UB saat ditemui reporter DIANNS di ruangannya memaparkan bahwa pengadaan jaket dan kaos mahasiswa telah ditiadakan sejak tahun 2015. Sihabudin menjelaskan bahwa tidak ada anggaran untuk jaket dan kaos bagi mahasiswa, sehingga memutuskan untuk menghapus pengadaan untuk mahasiswa reguler dan tetap untuk mahasiswa jalur mandiri. “Seingat saya, jaket dan kaos sudah ditiadakan karena lambannya kepala biro administrasi umum dan kepegawaian, tetapi hal ini bisa dikonfirmasi ulang ke bagian pengadaan. Untuk jaket dan kaos, sebenarnya dulu hanya untuk mahasiwa kelas mandiri dan meniadakan pengadaan jaket dan kaos untuk mahasiswa reguler,” ungkap Sihabudin.

Mananggapi pernyataan Sihabudin, Siti Marpuah selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) pengadaan UB mengklarifikasi bahwa jaket dan kaos mahasiswa tetap diadakan namun dengan desain yang baru. Tetapi pihaknya belum bisa memprediksi kapan jaket dan kaos akan didistribusikan karena hingga saat ini jaket dan kaos masih dalam tahap persiapan pelelangan tender. Saat ditanya alasan keterlambatan tersebut, Siti tidak bisa memberikan kejelasan karena ia baru dilantik menjadi kasubag bulan Mei 2016 lalu. “Karena saya masih baru disini, unutk keterlambatannya seperti apa, mungkin yang bisa menjawab adalah pimpinan yang sebelumnya. tetapi biasanya keterlambatan ini dikarenakan mekanisme pelelangan yang harus dipersiapkan dengan matang dan hati-hati,” papar Siti.

Sebelumnya, Rizal Fadhil selaku menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (ADVOKESMA) EM UB, menjelaskan saat pendistribusian almamater mahasiwa 2015, Rizal mengaku terkejut karena yang dibagikan hanya jas tanpa jaket dan kaos. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru dikarenakan pembagian tidak disertai jaket dan kaos UB. Rizal mengaku ada keteledoran dalam mencantumkan tabel pengisian ukuran, serta rektorat tidak menganggarkan untuk pengadaan jaket dan kaos. “Ada dua versi penyebab. Yang pertama ada keteledoran dalam pengisian tabel ukuran serta, yang kedua rektorat mengatakan tidak menganggarkan adanya jaket dan kaos.” Jelas Rizal.

Rizal menambahkan, EM terus melakukan follow up terkait permasalahan keterlambatan jaket dan kaos. “Apabila rektorat tidak menganggarkan, kita butuh transparansi. Berapa anggaran sebenaranya untuk jaket dan kaos. Akhirnya kita memfollow up dan terus menemui rektor dan bagian pengadaan. Lalu, rektorat mengadakan rapat pimpinan yang menghasilkan bahwa jaket dan kaos tetap diadakan tetapi dengan keterlambatan yang sangat jauh.” sambung Rizal. Terkait keterlambatan jaket dan kaos mahasiswa tahun 2015, Siti menjelaskan bahwa akan menggabungkan jaket dan kaos mahasiswa hingga angkatan 2017 untuk menghindari adanya keterlambatan lagi. “Berkaca dari pengadaan jaket dan kaos angkatan 2015 yang sangat terlambat, maka pengadaan jaket dan kaos untuk mahasiswa akan di gabung hingga angkatan 2017 dengan gaya dan desain yang baru.” ungkap siti.

Sementara itu, terkait sistem pengukuran yang berbeda dari tahun sebelumnya, saat ini, pengukuran kaos, jaket, maupun almamater di-input sendiri oleh mahasiswa pada saat pengisian biodata di Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM) UB. Di tahun 2013, sistem yang di gunakan tidak demikian. Pihak universitas melakukan tender jauh hari dengan memukul rata semua ukuran pakaian sebelum masuknya mahasiswa baru tahun 2013. Sehingga mahasiswa baru saat itu langsung mendapatkan almamater, jaket, dan kaos setelah melakukan daftar ulang. Namun dari sistem ini muncul kelemahan dimana terdapat banyak mahasiswa yang terlambat mengambil pakaian mendapati ukuran yang tidak sesuai.

Selain itu, di sela-sela wawancara, Zahid menjelaskan bahwa perkembangan almamater untuk maba 2016 yang juga mengalami sedikit keterlambatan. “Saat ini sudah terkumpul sekitar 10 ribu almamater untuk maba tahun 2016 di Gedung Rektorat. Rencananya kalau sudah terkumpul sampai 16 ribu, baru akan di distribusikan ke tiap-tiap fakultas yang selanjutnya menjadi tanggung jawab fakultas untuk membagikannya ke maba,” jelas Zahid. Dengan sistem ini, tentu universitas memfokuskan untuk membuat almamater terlebih dahulu daripada jaket dan kaos untuk maba. “Saya juga mendapatkan info dari rektorat kalau untuk pembagian kaos dan jaket akan difokuskan ke maba tahun 2016 terlebih dahulu. Jadi tender akan dilaksanakan maksimal sampai akhir bulan September dimana di bulan November sudah bisa di distribusikan,” ujarnya. Namun, pihaknya masih belum memastikan apakah pihak tender menyanggupi untuk pembuatan 30 ribu pakaian untuk mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 atau tidak. “Jika mereka tidak bisa dan hanya menyanggupi 15 ribu pakaian, tentu saja itu untuk maba 2016,” pungkasnya.

Pelaksanaan PK2MU Menuai Kritikan DPK

Reporter: Nurhidayah Istiqomah

Rangkaian Acara Jelajah Almamater Universitas Brawijaya (RAJA BRAWIJAYA) menuai kritikan dari Dewan Pers Kampus (DPK). Salah satu Kritikan tersebut mengenai pelaksanaan konferensi pers yang batal dilaksanakan dua kali. Konferensi pers yang semula dijadwalkan dua kali yaitu pada hari Jumat 26 Agustus dan Selasa 30 Agustus 2016, hanya diselenggarakan sekali pada hari Jumat di gedung Rektorat Universitas Brawijaya (UB) lantai 6. Hal ini dikarenakan adanya kendala waktu pemateri yang terbatas serta tidak dialokasikannya waktu dan tempat khusus untuk pemateri. Akbaruddin mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2014 selaku Ketua pelaksana (Kapel) RAJA BRAWIJAYA memaparkan bahwa konferensi pers untuk hari ini (30 Agustus 2016) masih belum ada kelanjutan dan akan di koordinasikan terlebih dahulu dengan Koordinator Hubungan Masyarakat (Co Humas).
Zainal Kurniawan selaku Co Humas menjelaskan bahwa pelaksanaan konferensi pers yang kedua tidak dijadwalkan secara struktural. “Sisa konferensi hari ini adalah untuk Dirjen dan Rektor tetapi sifatya tidak terstruktur karena terbatasnya waktu pemateri. Jika ada yang melakukan wawancara, dapat langsung mewawancarai pemateri saat selesai berbicara.” ungkap Zainal. Faktor lain yang menjadi penyebab konverensi pers dilaksanakan satu kali karena kebijakan dari Humas rektorat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Azis Razak selaku Co Acara RAJA BRAWIJAYA. “Konferensi pers bukan ketentuan panitia RAJA BRAWIJAYA, tetapi ketentuan dari humas rektorat. Kita tinggal mengikuti kebijakan humas rektorat.” jelas Azis.
Terkait konferensi pers pertama menghasilkan pemaparan konsep RAJA BRAWIJAYA dari awal, Alumni Inspiratif yang akan mengisi acara dan Penjelasan UB Kediri yang di buka lagi. “Konferensi pers jumat kemarin lebih besar menghasilkan pemaparan konsep acara. Seperti Alumni Inspiratif yang datang dan UB Kediri yang baru bisa ikut ospek sekarang.” Tutur Zainal.
Tanggapan Dewan Pers Kampus
Tidak hanya permasalahan konferensi pers yang batal digelar dua kali, rangkaian acara konferensi pers hanya sebatas pemaparan konsep acara secara teknis. Hal ini menjadi salah satu bahan kritikan DPK. Richie R Tokan selaku koordinator DPK menjelaskan bahwa konferensi pers pada hari Jumat, terdapat suatu ketentuan yang telah di sepakati tetapi dilanggar. Contohnya dalam ketentuan waktu pelaksanaan acara. “Kemarin, acara yang seharusnya diselenggarakan pukul 13.00 wib, acara baru berjalan pukul 15.00 wib. Apa yang telah menjadi ketentuan juga dilanggar.” Papar Richie.
Ada beberapa kritikan atas pelaksanaan Pengenalan Kegiatan Kampus Mahasiswa Baru (PK2MU) dalam rangkaian RAJA BRAWIJAYA. Kritik terhadap pelaksanaan PK2MU antara lain mekanisme peliputan RAJA BRAWIJAYA seperti saat pembentukan formasi paper mob. Dalam ketentuan peliputan RAJA BRAWIJAYA, pasal 8 yang memuat daerah peliputan menyatakan, LPM dianjurkan meliput paper mob dari gedung Fakultas Teknologi Pertanian (FTP). Sedangkan arah paper mob mengarah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). “Ketentuan peliputan sudah dilanggar. Misalnya paper mob. Mengapa tidak dari FEB ? kita di suruh menunggu lama, dan di graha medika kita di putar-putar. Ini kan melanggar ketentuan.” Jelas Richie.
Kritikan tersebut akan dijadikan satu dalam bentuk evaluasi dari DPK untuk panitia setelah peliputan ospek selesai. DPK akan mengumpulkan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di UB dalam kurun waktu 3-4 hari. “Rencananya kita akan kumpulkan LPM di UB, kita bentuk dan buat satu evaluasi yang akan langsung kita serahkan ke panitia setelah peliputan ospek selesai.” Ungkap Richie.

Sabar, Menanti Film Adaptasi Dari Novel Terlaris

Foto: dokumentasi 9 Summers 10 Autumns The Movie 

diaans.org -Bagi pembaca novel best seller 9 Summers 10 Autumns dimohon bersabar, pasalnya film 9 Summers 10 Autumns adaptasi dari novel tersebut baru akan release di bioskop April 2013. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Edwin Nazir sebagaiproduser di kafe Coffee Time Malang, Minggu siang(20-01- 2013).

Lanjutkan membaca Sabar, Menanti Film Adaptasi Dari Novel Terlaris

Beberapa Fakultas Alami Kenaikan UKT

Uang Kuliah Tunggal Universitas Brawijaya (UKT UB) pada tahun 2014 dan 2015 mengalami beberapa perubahan, baik berupa kenaikan maupun penurunan. Berdasarkan informasi yang LPM DIANNS peroleh ketika menemui Dr. Sihabudin, SH., MH. selaku Wakil Rektor 2, perubahan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian kebutuhan dan program masing-masing fakultas. Beberapa fakultas mengalami kenaikan UKT pada tahun 2015 karena adanya komponen yang belum diperhitungkan pada tahun lalu. Lanjutkan membaca Beberapa Fakultas Alami Kenaikan UKT

Transparansi Keuangan UB Perlu Dipertanyakan

Reporter: Hendra Kristopel & Bimo Adi Kresnomurti

Malang, DIANNS – Pada tanggal 15 Desember 2015, Universitas Brawijaya (UB) mendapat predikat dari Komisi informasi Pusat (KIP) sebagai peringkat 1 Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diIndonesia. Namun, kenyataannya terdapat beberapa permasalahan terkait keterbukaan informasi di UB. Padahal, transparansi merupakan salah satu aspek yang wajib dipenuhi oleh PTN sebagai bagian dari organisasi public. “Memang peraturan keterbukaan informasi sudah diatur dalam undang-undang. Disana terdapat poin tentang transparansi. Lanjutkan membaca Transparansi Keuangan UB Perlu Dipertanyakan