Arsip Kategori: Berita

Aksi Kamisan Malang: Tuntut Keseriusan Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus HAM.

Reporter: Dinda Indah

Puluhan masyarakat dan mahasiswa yang berasal dari Malang Corruption Watch (MCW), Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan beberapa Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Malang Raya mengikuti aksi Kamisan untuk memeringati dua belas tahun kematian Munir Said Thalib, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang tewas diracun arsenik dalam perjalanannya ke Belanda pada 7 September 2004 silam. Aksi yang diselenggarakan oleh Omah Munir ini digelar di depan Alun–Alun Kota Batu pada Kamis, 8 September 2016. Selain menuntut penyelesaian atas kasus pembunuhan Munir, aksi ini juga menuntut penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi. Aksi ini merupakan aksi Kamisan pertama yang digelar di Malang dan rencananya akan dilanjutkan setiap Kamis.

Lanjutkan membaca Aksi Kamisan Malang: Tuntut Keseriusan Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus HAM.

Dampak Otonomi Kampus di UI dan UGM

Reporter: Johanis Merkurius Cigo dan Athika Sri Ayuningtyas

Sebagai kampus yang menjadi pilot project otonomi Perguruan Tinggi (PT), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengalami perjalanan panjang dalam mengelola kampusnya secara otonom. LPM DIANNS mencoba menilik ke dalam dua kampus yang sudah lebih dulu menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Secara hukum, UI disahkan menjadi PTN BH pada tanggal 14 Oktober 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. Namun jauh sebelum itu, model otonomi tata kelola PT sudah dilimpahkan ke UI sejak tahun 2000 dengan dikeluarkannya PP Nomor 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan UI sebagai Badan Hukum Milik Negara. Selama tujuh belas tahun UI mengalami beberapa kali perubahan status hukum, meski pada hakikatnya sama. Yakni pengelolaan sumber daya universitas secara mandiri atau otonom.

Pengelolaan secara otonom tercermin dari sistem pembayaran biaya perkuliahan mahasiswa. Berbeda dengan universitas lain, UI menerapkan sistem pembayaran dengan nama Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Fadel Muhammad selaku anggota Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa (MWA UI UM) 2016 menjelaskan konsep BOP yang juga terkena dampak PTN BH. Menurut penuturan Fadel, nominal yang harus dibayarkan mahasiswa UI sebelum tahun 2008 disamaratakan sebesar 1,5 juta bagi jurusan sains teknologi dan kesehatan (Saintek) dan 1,3 juta bagi jurusan sosial humaniora (Soshum).

Namun sejak tahun 2008, BOP dipisahkan ke dalam dua mekanisme pengajuan yaitu BOP-Berkeadilan (BOP-B) dan BOP-Pilihan (BOP-P) diiringi perubahan model biaya perkuliahan. Seperti tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Rektor UI Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Kelas Reguler UI Angkatan Tahun Akademik 2017/2018, tarif BOP-B sebesar 0 sampai 7,5 juta untuk rumpun Saintek dan 0 sampai 5 juta untuk rumpun Soshum. BOP-B ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa sarjana kelas reguler yang diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun Seleksi Masuk UI.

Sistem BOP-B menurut Fadel adalah proyek percobaan pemerintah sebelum menasionalkan konsep UKT. “Konsepnya sama seperti UKT. Jadi konsep yang UI pakai sejak 2008 adalah pilot project dari UKT yang diterapkan secara nasional sekarang. Pemerintah mau menguji berhasil atau tidak jika diterapkan di UI,” terang Fadel pada awak LPM DIANNS saat diwawancara via telepon, Senin, 1 Mei 2017. Sedangkan BOP-P merupakan mekanisme biaya pendidikan yang penetapannya ditentukan sendiri oleh mahasiswa dengan tarif di atas batas maksimal BOP-B. “Kata rektor, BOP-P ini sifatnya sumbangan pendidikan ke UI,” tambah alumnus FH UI angkatan 2012 itu. Kisaran BOP-P yakni antara 10 juta sampai 15 juta bagi jurusan Saintek dan 7,5 juta sampai 12,5 juta bagi jurusan Soshum. Akibat pemberian otonomi kepada kampus, UI lebih leluasa untuk membuat sistem model biaya pendidikan yang baru. “Di UI, tidak banyak mahasiswa yang mengajukan BOP-B atau keringanan UKT. Hal inilah yang menjustifikasi rektorat untuk membuat model biaya pendidikan baru dengan harapan menambah pemasukan UI. Itu salah satu dampak PTN BH yang berkaitan dengan biaya pendidikan,” ungkap Fadel.

Otonomi akan mengurangi peran pemerintah dalam segi pendanaan. Jika sebelum berstatus otonom pendanaan PT dibebankan kepada APBN, setelah berstatus PTN BH pendanaan pemerintah hanya bersifat bantuan. Sumber pendanaan pun dibuka melalui partisipasi masyarakat dan unit-unit bisnis PT. “Biaya dari masyarakat yang terjaring ya biaya pendidikan mahasiswa,” sambung Fadel. Pada tahun 2016, ia memaparkan bahwa pendanaan dari pemerintah hanya untuk Gaji PNS dan Bantuan Operasional. Sementara bantuan pendanaan hanya sekitar 0,2% dari total anggaran yang dibutuhkan UI. “Cuma sekitar 400 sampai 500 miliar, sedangkan anggaran UI satu tahun 2,2 triliun. Kami harus mencari 1,7 triliun lagi dari mana. Ini bukan perusahaan, tapi universitas,” tandas Fadel. Maka dari itu, kunci utama otonomi menurutnya adalah kesiapan perangkat institusinya. Otonomi dapat berjalan baik dengan konsep yang sudah ajek apabila semua perangkat yang berperan dalam PT memang sudah teruji kapabilitasnya.

Dalam perjalanannya menjadi PTN BH, UI menuai pro kontra dari berbagai pihak. Bahkan tahun 2009, pertentangan terhadap kebijakan pemerintah atas dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) sudah mulai terjadi. “Mahasiswa dan alumni UI ikut menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU BHP,” terang Rico Novianto selaku anggota MWA UI UM 2017. Setahun kemudian, permohonan pembatalan UU BHP dikabulkan oleh MK karena dianggap melegalkan liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan.

Selain UI, pro kontra terkait dampak PTN BH juga terjadi di kampus megah Yogyakarta. Perubahan status UGM menjadi PTN BH berdasarkan PP Nomor 67 Tahun 2013 pada tanggal 14 Oktober 2013 pun menuai problematika di kalangan mahasiswa UGM. Dampak yang dirasakan langsung adalah melonjaknya biaya pendidikan dari golongan 2 ke golongan 3 yang melebihi 100%. Pada Program Studi (Prodi) Biologi misalnya, UKT golongan 2 sebesar 1 juta, namun golongan 3 mencapai 5,5 juta. Kenaikan tertinggi terdapat pada Prodi Dokter yang pada golongan 2 sebesar 1 juta, sementara 7,5 juta pada golongan 3.

Menurut Ainun Mardliyah, Ketua Departemen Advokasi Dewan Mahasiswa (Dema) FISIPOL UGM Periode 2015-2016, perubahan status menjadi PTN BH merupakan salah satu cara untuk melepaskan tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan di PT. Ia juga mengatakan bahwa status PTN BH menuntut kemandirian universitas. Karena itu, UGM mendirikan badan usaha. Badrul Arifin, mahasiswa Jurusan Manajemen Kebijakan Publik angkatan 2014 yang pernah menjabat sebagai Pimpinan Advokasi dan Propaganda Dema FISIPOL 2015-2016 menambahkan bahwa apabila pendanaan dari badan usaha ini gagal, maka yang akan dikorbankan adalah mahasiswa dengan naiknya UKT. Selain mendirikan badan usaha, universitas juga mendapatkan banyak sokongan fasilitas dari perusahaan-perusahaan nasional. Seperti gedung Sinarmas di Fakultas Biologi dan Pertamina Tower di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

UGM yang telah memiliki wewenang pengelolaan kampus secara mandiri, menerapkan strategi sebagai universitas dengan status World Class Research University. Menurut Andi Khoirul Umam, mahasiswa Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM angkatan 2013, salah satu dampak dari penetapan target menjadi kampus yang berstatus World Class Research University adalah penutupan kantin bonbin yang berada di FIB. Kantin bonbin dirasa kurang mencerminkan kehidupan kampus yang menuju status World Class Research University. Selain penutupan kantin, penutupan akses terhadap masyarakat umum yang ingin melewati kompleks kampus UGM pun ditutup. Salah satu caranya dengan memperketat pengawasan pintu jaga melalui sistem karcis dan Kartu Indentitas Kendaraan yang diharapkan dapat membatasi akses publik ke dalam kampus.

Berstatus PTN BH, Akses Pendidikan Akan Semakin Sulit

Reporter: Iko Dian Wiratama dan Dinda Indah Asmara

Malang, LPM DIANNS – Universitas Brawijaya (UB) saat ini tengah bersiap menuju status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). PTN BH akan mengubah status salah satu universitas di Kota Malang ini yang sekarang masih berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Tim persiapan telah terbentuk. Namun, peralihan status UB menjadi PTN BH tentu akan membawa berbagai perubahan dalam kampus. Hal ini menimbulkan banyak penolakan, terutama dari kalangan mahasiswa. Salah satu yang menjadi fokus penolakan adalah terkait akses pendidikan UB jika kelak status PTN BH sudah ditetapkan. Lanjutkan membaca Berstatus PTN BH, Akses Pendidikan Akan Semakin Sulit

Menilik Persiapan UB Menuju Status PTN BH

Reporter: Ayulia Amanda dan Melinda Cucut Wulandari

Malang, LPM DIANNS – Isu terkait Universitas Brawijaya (UB) yang akan berganti status dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) semakin jelas terlihat. Isu ini diperkuat dengan adanya beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh UB, seperti dibentuknya Tim Persiapan PTN BH oleh Mohammad Bisri selaku Rektor UB sesuai Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 414 Tahun 2016. SK ini sudah berlaku sejak 1 November 2016. Selain itu, persiapan lainnya juga meliputi usaha peningkatan profit unit-unit usaha yang dapat menunjang ketersediaan dana, transparansi keuangan, pembangunan infrastruktur, serta fasilitas penunjang akademik. Namun, saat ini pihak rektorat masih belum menyatakan secara langsung bahwa UB akan berstatus PTN BH.

Abdul Latief Abadi selaku Ketua Tim Persiapan PTN BH di UB, menyatakan bahwa tujuan utama dibentuk tim ini untuk mempersiapkan UB jika mendapatkan mandat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk berstatus PTN BH. Setidaknya ada empat syarat yang harus dipersiapkan UB menuju status PTN BH yakni evaluasi diri, kompilasi dokumen, perumusan statuta, dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Saat ini yang dilakukan UB masih pada tahap evaluasi diri. “Kita siapkan evaluasi diri dan rencana peralihan. Peralihan pun belum bisa kita lakukan sehingga yang kita lakukan evaluasi diri,” tutur Latief. Evaluasi diri yang dilakukan oleh Tim Persiapan PTN BH berkaitan dengan potensi data, akademik, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta pemetaan unit-unit usaha yang dimiliki oleh UB. Dalam proses evaluasi diri, UB juga telah melakukan studi banding ke beberapa PTN yang berstatus PTN BH, antara lain Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. Studi banding ini dilakukan untuk melihat kesiapan peralihan universitas tersebut dari status BLU menjadi PTN BH, mengingat tidak mudahnya PTN beralih status. “Persiapannya tidak mudah karena kita beralih status dari otonomi keuangan menjadi otonomi akademik dan non akademik,” ungkap Latief.

Selama ini UB telah berpikir ke arah otonom, bukan karena PTN BH, melainkan karena sebelumnya pernah berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Hal ini diungkapkan oleh Mochamad Sasmito Djati selaku Wakil Rektor IV, “Melihat sejarah UB yang dulu pernah menjadi BHMN dianggap sudah sewajarnya UB menjadi PTN BH.” Seiring hal tersebut, UB telah mengoptimalkan unit-unit usaha yang dimiliki dan melakukan kerja sama dengan mencari Corporate Social Responsibility dari berbagai perusahaan potensial yang dapat menunjang keuangan UB. Dengan kemandirian pengelolaan keuangan, UB tidak mengelak bahwasanya akan terjadi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hal tersebut dibenarkan oleh Sihabudin selaku Wakil Rektor II. “Kemungkinan PTN BH akan menaikkan UKT memang ada jika dilihat dari sistemnya. Badan hukum itu mandiri, pertanggungjawaban tetap kepada kementerian,” ujarnya. Sihabudin juga menambahkan bahwa PTN BH mirip dengan Perguruan Tinggi Swasta. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri jika suatu saat UKT akan naik apabila keuangan UB yang diperoleh dari keuntungan unit-unit usaha tidak mampu menunjang kebutuhan.

Menanggapi hal tersebut, Muhamad Agil Zulfikar, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UB angkatan 2014 tidak setuju apabila UB akan berganti status dari BLU menjadi PTN BH. Ia berpendapat bahwa pendidikan adalah kewajiban negara dan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, jelas bahwa tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian diturunkan pada Pasal 31 UUD 1945. “Artinya, pemerintah harus memberikan pendidikan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat, bahkan gratis,” tutur Agil.

Lebih lanjut, Agil berpendapat bahwa pendidikan itu harus mendapatkan proteksi dari pemerintah, termasuk keuangan. “Pemerintah harus kuat karena pendidikan mahal itu bukan alasan,” ujarnya. Menilik Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, ditegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal tersebut bisa menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk memperbesar anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Subsidi yang besar diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat karena kebutuhan universitas tertutupi. “Jika kita mengkaji lebih dalam, tujuan PTN BH itu untuk kepentingan pasar. Ketika PTN tidak ada bantuan dari pemerintah, konsekuensinya adalah UKT semakin naik dan kualitas pendidikan tidak meningkat,” tambahnya.

Senada dengan pendapat Agil, Abdurrahman Narwastu memberi tanggapan terkait hal tersebut. Ia lebih setuju jika UB tetap berstatus BLU daripada PTN BH. “Ketika UB menjadi PTN BH, maka UB harus menguatkan pemasukan karena bantuan pemerintah berkurang,” ujar mahasiswa Fakultas Pertanian UB angkatan 2014 itu. Sedangkan unit-unit usaha, seperti UB Press dan Guest House UB sudah mengalami defisit berlebih. Hal ini yang membuat ia yakin jika UB menjadi PTN BH pasti akan menaikkan UKT. Selain itu, Narwastu juga menilai bahwa status PTN BH murni bertujuan otonomi keuangan. Karena jika menilik sektor keuangan, UB saat ini gencar meningkatkan badan usaha akademik seperti UB Forest, Institut Atsiri, laboratorium biosains, dan komersialisasi riset.

PTN BH : Skema Pendidikan Tinggi ala Pasar dan Pemerintah

Reporter: Ferry Firmanna dan Bimo Adi Kresnomurti

Malang, LPM DIANNS – Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) membuat kampus mempunyai wewenang untuk menjalankan peran baru yaitu income generating institution. Income generating institution merupakan salah satu jalur dalam institusi untuk menghasilkan uang sesuai dengan kewenangannya yang luas. “Ketika kampus diberikan kewenangan untuk mencari sumber pendanaan, ini sama saja dengan prinsip berdagang.” Hal ini diungkapkan Sakban Rosidi, salah seorang pengamat pendidikan saat ditemui oleh awak LPM DIANNS di kediamannya pada Sabtu, 5 Mei 2017.

Pendidikan secara aspek historis global telah memengaruhi jalannya pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Abdurrahman Narwastu, salah seorang mahasiswa yang menjadi anggota Komite Pendidikan Universitas Brawijaya (KP UB). “Pengaruh dunia barat seperti halnya neoliberalisme telah muncul sebagai akibat dari kegagalan ekonomi karena over production. Sehingga muncullah komersialisasi pendidikan di Amerika,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa terjadinya perubahan dalam pendidikan tinggi di Indonesia dimulai ketika Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995. Kemudian diikuti dengan penandatanganan General Agreement on Trade in Services (GATS) pada bulan Desember 2005. Saat itu pula siap ataupun tidak siap, Indonesia harus mengikuti kewajiban menjadi anggota WTO. Sehingga Indonesia harus mengikuti arus pasar internasional. Dalam GATS, pendidikan menjadi salah satu sektor perdagangan jasa yang diperluas melalui skema pasar bebas internasional. Artinya, semua aspek pendidikan mengalami liberalisasi, kapitalisasi, yang menjurus pada bentuk komersialiasi. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya PTN BH.

Menilik dari sisi historis, PTN BH pada dasarnya telah muncul pada tahun 2000 dengan istilah Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1999. Empat PTN pun ditunjuk untuk menyandang status tersebut. Keempat PTN tersebut di antaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Dalam status BHMN, PTN diberikan kewenangan secara penuh untuk mengelola pendanaan dalam bidang akademik maupun nonakademik. PP ini kemudian digantikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2009 yang mengatur tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU ini kemudian dikenal dengan UU BHP. Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkannya karena dianggap inkonstitusional. Namun pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan PP Nomor 66 Tahun 2010 untuk mengatur kembali BHMN. Hingga berita ini diterbitkan, PP tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. UU tersebut mengatur bagaimana jalannya sebuah PTN yang bersifat otonom dan terlepas dari kontrol pemerintah. Menurut Sakban, hal ini merupakan bentuk cuci tangan pemerintah dalam tanggung jawab bidang pendidikan. “Melihat peraturan yang selama ini dibuat, pemerintah mencoba untuk melepaskan tanggung jawab dan cuci tangan dalam hal pendidikan tinggi,” ungkapnya.

PTN BH kemudian meluaskan kedudukannya dalam otonomi kampus. Sehingga pengelolaan dalam hal anggaran, infrastruktur, dan ketenagakerjaan dilakukan dengan basis kemandirian. Pemerintah dalam hal ini tidak mengulurkan tangannya dalam jalannya kehidupan kampus. Dalam skema pendanaan PTN BH, posisi pemerintah ikut terlepas. PTN sendiri memiliki tiga sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditambah dengan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). APBN yang digelontorkan oleh pemerintah akan dipotong. “APBN dalam PTN BH akan dipotong, bisa sampai pemotongan sebesar seratus persen seperti yang terjadi di IPB,” ujar Narwastu yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian UB. Ia menambahkan bahwa pemotongan tersebut dapat membuka peluang untuk meperluas sumber pendanaan. Ini akan sama halnya ketika membuka lini usaha hingga menambah penerimaan lewat biaya yang digelontorkan mahasiswa berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Contoh kedua, kampus akan memperoleh kewenangan untuk membuat kebijakan dalam membuka atau menutup program studi. Namun kebijakan tersebut tidak melewati persetujuan dan perizinan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. “Kampus bisa saja menutup program studi ketika itu sudah tidak menguntungkan atau dengan kata lain prodi tersebut tidak mendapat minat yang baik dari calon mahasiswa,” imbuh Narwastu.

Menilik Paradigma Pendidikan

Paradigma pendidikan yang merupakan tanggung jawab bersama kini telah diubah. Hal ini menjadi pertanyaan dan telah diteliti oleh Sakban. “Ketika tanggung jawab bersama ini ditegakkan, nantinya tidak ada yang melakukan tanggung jawab sama sekali karena setiap subjek akan selalu melemparkan tanggung jawabnya,” ujar lelaki yang juga merupakan Dosen Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tersebut. Ia menambahkan bahwa dalam perspektif ekonomi politik pendidikan, kekuatan seharusnya dimiliki oleh pemerintah untuk bertanggung jawab, selain rakyat itu sendiri. Pendidikan terdapat dalam induk pelayanan publik dan oleh karenanya negara merupakan lembaga publik. Sehingga negara berkewajiban untuk memperhatikan kondisi pendidikan itu sendiri.

Namun dalam penerapan PTN BH, ia mengungkapkan bahwa kampus lebih berorientasi pada ekspansi dalam batasan infrastruktur saja. Hal ini merupakan sifat sebuah birokrasi yang dinamakan orbelian. Orbelian mempunyai kecenderungan pada usaha memperbanyak orang untuk dikuasai sehingga dapat memperluas wilayah penguasaan. “Sifat organisasi publik ketika sudah berorientasi profit, tidak akan berbeda dengan organisasi profit pada umumnya,” ujarnya. Hal ini akan memengaruhi fokus dan konsentrasi kampus sebagai salah satu institusi pendidikan yang mana harus terdapat perbaikan kualitas pendidikan secara berkala.

Ia juga mengungkapkan bahwa kampus atau perguruan tinggi sebagaimana institusi publik ketika dalam bentuk otonom, pengelolaan keuangannya adalah secara mandiri. Hal inilah yang akan mengubahnya menjadi private public institution. “Orientasi kampus hanya berupaya untuk memperluas lingkup usahanya saja, tidak berbeda dengan organisasi privat yang tidak memerhatikan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri,” ungkapnya. Sakban menyimpulkan, kondisi pendidikan yang mengalami pembelokan orientasi dapat disadari dengan menilik definisi pendidikan yaitu “Education is the process of giving value through teaching or instructional process”. Pendidikan itu proses memberi nilai tambah “Yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, melalui proses. Sekarang mestinya jika kita melihat dari itu, ‘out of resources should be dedicated to the process’ mengandung arti bahwa seluruh resources atau seluruh sumber daya mestinya diabdikan ke perkuliahan,” imbuh dosen yang juga mengajar di Universitas Negeri Malang itu.

HGB Habis, Lahan Tak Kunjung Diserahkan

Caption foto: Pengavelingan tanah untuk dijadikan permukiman sebagai bentuk pemanfaatan oleh warga Dusun Junggo karena Hak Guna Bangunan milik PT Bukit Selekta Mas yang telah habis sejak 2010

Reporter: Muhammad Bahmudah dan Dimas Ade Surya L.

Malang, DIANNS – Terhitung sejak 9 Juni 2010, Hak Guna Bangunan (HGB) PT Bukit Selekta Mas dengan luasan total 8,6239 hektare berupa perumahan telah berubah status menjadi tanah negara kembali. Atas hal tersebut, maka warga Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan bantuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengajukan pembebasan lahan. Sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk permukiman warga yang tidak mampu secara ekonomi dan lahan produktif. Namun hingga saat ini, belum ada itikad dari pihak PT Bukit Selekta Mas sebagai pemegang HGB sebelumnya untuk melakukan penyelesaian HGB agar dapat dilakukan dilakukan pembebasan lahan. Lanjutkan membaca HGB Habis, Lahan Tak Kunjung Diserahkan

Reforma Agraria: Bukan Sebatas Bagi-bagi Tanah dan Sertifikat

Oleh: Antonius Bagas dan M. Yusuf Isma’il

Malang, DIANNS – Program reforma agraria kembali digulirkan di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Minggu, 26 Maret 2017 Jokowi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat. Kebijakan reforma agraria ini dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Melalui pembagian lahan dan legalisasi aset, program reforma agraria menurut Jokowi akan mendorong lahirnya ekonomi baru yang berkeadilan. Selain itu juga sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, sebagaimana yang dilansir dari ksp.go.id. Padahal, reforma agraria bukan hanya tentang pembagian lahan dan sertifikat.

Putut Prabowo yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyampaikan kepada LPM DIANNS saat berada di Sekretariat Bersama Fakultas Ilmu Administrasi pada Kamis, 27 April 2017. “Di tengah situasi kaum tani yang membutuhkan kepastian atas hak tanah mereka, program reforma agraria ini dinilai menjadi angin segar. Tetapi harus diperhatikan bahwa reforma agraria bukan hanya sekedar membagi-bagikan tanah dan sertifikat,” cetusnya. Beliau melihat bahwa reforma agraria sejati harus dapat membebaskan seluruh permasalahan petani. Termasuk buruh tani yang hanya memiliki tanah kurang dari 0,3 hektar dan tidak memiliki kemampuan mengelola tanahnya, akibat tingginya biaya poduksi pertanian karena dimonopoli oleh industri. Serta petani yang terpaksa menjual tenaganya untuk bekerja dalam sistem pertanian dengan upah yang sangat rendah.

Putut juga menambahkan bahwa reforma agraria harus dapat menyelesaikan permasalahan sarana produksi, selain status kepemilikan tanah. Misalnya terkait bibit yang masih dimonopoli oleh sektor industri, sehingga memberatkan petani dalam proses produksinya. Pemerintah harus dapat menjamin upah dan perbaikan penghidupan kaum tani. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa konsep reforma agraria pemerintah tidak sesuai dengan konsep reforma agraria sejati. Konsep reforma agraria yang sejati menurut beliau seharusnya dapat menghapuskan atau menghilangkan monopoli tanah. “Percuma hanya membagikan sertifikat tanah ketika masih ada segelintir orang yang memonopoli tanah yang sangat luas,” ujarnya.

Jika dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, skema reforma agraria dibagi menjadi dua, yakni legalisasi aset dan redistribusi lahan yang masing-masing sebesar 4,5 juta hektar. Legalisasi aset 4,5 juta hektar juga dibagi menjadi dua, yang pertama legalisasi aset sebesar 3,9 juta hektar tanah yang belum jelas legalisasinya dan 0,6 juta hektar tanah bagi aset tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. Sedangkan untuk redistribusi aset, pelaksanaannya juga dibagi menjadi dua. Pertama adalah redistribusi tanah dengan sasaran eks Hak Guna Usaha atau tanah terlantar seluas 0,4 juta hektar dan pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar.

Dari total luas lahan yang demikian, Putut mengungkapkan bahwa tanah yang dijadikan TORA bukan tanah-tanah yang saat ini dimonopoli oleh swasta maupun yang dikuasai negara. Tanah yang sudah diambil alih tersebut tidak tersentuh oleh TORA. Menurut sosok yang biasa dipanggil Bung Putut itu, reforma agraria milik Jokowi-JK tidak mengubah status kepemilikan tanah. “Tuan tanah tetap menjadi tuan tanah karena mengajukan sertifikasi kepada pemerintah, dan mereka yang tidak memiliki tanah tetap tidak memiliki tanah.” Hal yang sama disampaikan oleh Achmad Sodiki, pakar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau berkata bahwa sebagian besar tanah di Indonesia masih dikuasai oleh segelintir orang, selain juga oleh sektor industri besar. Menurutnya, negara memudahkan korporasi besar dengan mengeluarkan regulasi-regulasinya yang hanya akan memperburuk nasib kaum tani di Indonesia. “Banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang justru mendukung perusahaan-perusahan besar, sehingga memperburuk kondisi kaum tani,” tutur mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pelaksanaan reforma agraria dari tahun ke tahun juga terus mengalami kegagalan. Penyebabnya adalah tidak adanya kepanitiaan yang jelas dalam pelaksanaan pendistribusian aset dan legalisasi tanah, serta tidak adanya tindakan lanjutan setelah pendistribusian aset. Sodiki menyampaikan salah satu penyebab kegagalan reforma agraria adalah tidak adanya implementasi secara menyeluruh ke daerah-daerah. Hal tersebut disebabkan pembentukan kepanitiaan landreform yang tidak jelas. “Harus jelas tanah mana yang harus dibagi, dan siapa saja yang berhak mendapatkan tanah tersebut, termasuk mengawasi bagaimana pelaksanaan reforma agraria. Ini adalah tugas dari kepanitiaan landreform,” tuturnya. Putut juga mengkritik kepanitiaan landreform yang tidak terbentuk dengan benar. Menurutnya, panitia landreform seharusnya bersifat independen, bukan berada di bawah pemerintahan, yang sekarang dimandatkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Padahal BPN sendiri dalam situasi tidak mempunyai data yang konkret,” ungkap beliau.

Bagi Putut, reforma agraria Jokowi-JK hanya merupakan upaya peredaman masalah, sehingga tidak dilaksanakan sesuai cita-cita reforma agraria sejati yaitu penghapusan monopoli tanah. Reforma agraria Jokowi-JK hanya memberikan impian yang konvensional bagi kaum tani. Jangankan pemerintah bisa membantu kesejahteraan, tidak diusir dari tanah yang sedang digarap dan tidak dianggap perambah saja, sudah cukup bagi mereka. Sangat ironis, di tengah pembagian aset dan sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, ada perampasan tanah yang juga dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan segelintir pihak. “Di satu sisi ada yang dapat tanah baru, tapi perampasan tanah masih saja terjadi,” tandas Bung Putut.

Tindakan Represif Polrestabes Medan pada Hardiknas 2017: Empat Orang Masih Ditahan

Reporter: Nurbaiti Permatasari dan Setia Nur Reformasinta

 

Malang, DIANNS – Terhitung sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan 7 Mei 2017, tujuh orang tahanan dari pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan sebanyak tiga orang sudah dibebaskan. Sedangkan empat orang lainnya masih ditahan. Saat ini, mereka ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemukulan intelijen polisi saat terjadi kericuhan, pasca aksi momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Kejadian terjadi di Gerbang 1 Universitas Sumatera Utara (USU). Adapun empat tersangka tersebut diantaranya dua anggota Lembaga Pers Mahasiswa Bursa Obrolan Mahasiswa Institut Teknologi Medan (LPM BOM ITM) yaitu Fadel Muhammad Harahap dan Fikri Arif, satu Mahasiswa USU yaitu Mensen, dan Erlangga tidak diketahui keterangannya.

Lanjutkan membaca Tindakan Represif Polrestabes Medan pada Hardiknas 2017: Empat Orang Masih Ditahan

Hari Kebebasan Pers: Jurnalis Masih Terkungkung dalam Intervensi

Reporter: Nurhidayah Istiqomah dan Antonius Bagas

 

Malang, DIANNS – Sebagai bentuk peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh pada Rabu, 3 Mei 2017, Aliansi Jurnalis Malang Raya menggelar aksi simpatik di depan Balai Kota Malang. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap berita hoax, perlawanan kekerasan terhadap jurnalis, dan independensi media. Agenda aksi tersebut terdiri atas longmarch, orasi, penggalangan tanda tangan, dan diakhiri dengan pembagian bunga kepada pengguna jalan.

 

Aksi tersebut digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Malang Raya. Massa aksi menyerukan perlunya penegakan hukum yang serius terkait kasus kekerasan terhadap jurnalis oleh aparat penegak hukum. AJI Indonesia mencatat sepanjang tahun 2016 ditemukan 76 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Bahkan, pada bulan Januari hingga April 2017 sudah terdapat 24 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Selain itu juga terdapat 8 kasus kematian jurnalis yang belum terselesaikan sampai saat ini. Eka Nurcahyo, selaku Redaktur Harian Surya, menyatakan bahwa masih banyak tindak kekerasan yang dihadapi jurnalis. Meskipun hal tersebut telah sering disosialisasikan kepada masyarakat luas, termasuk imbauan terhadap pemerintah dan aparatur negara. “Bentuk kekerasan terhadap jurnalis baik media massa maupun media kampus harusnya diharamkan. Kalau terjadi permasalahan dalam pemberitaan harusnya diselesaikan sesuai undang-undang,” ungkap sosok yang akrab disapa Eko tersebut.

 

Ketika berbicara kekerasan terhadap profesi jurnalis, tidak hanya tentang kekerasan secara fisik. Tetapi juga kekerasan secara psikologis, baik dalam bentuk teror dari dalam ataupun dari luar lingkungan kerjanya. Abdul Malik menyampaikan kepada Awak LPM DIANNS bahwa selain bentuk tekanan dari luar, banyak pula intervensi dari dalam ruang redaksi. “Selain melawan bentuk kekerasan dari pihak luar seperti tentara atau lainnya, di dalam ruang redaksi pun masih banyak tekanan dari atasan yang membatasi,” tutur wartawan dari salah satu stasiun televisi nasional tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam lembaga pers sendiri masih ditemukan tekanan yang mengancam independensi wartawan. Sudah menjadi rahasia umum jika media-media arus utama sebagai kepanjangan tangan dari segelintir oknum yang sengaja menggunakannya sebagai alat politik maupun kepentingan bisnis. “Bahkan ruang redaksi sendiri masih belum independen dari tekanan pemilik modal. Misalnya saja kalau bos kita punya bisnis dan ketika kita ingin mengangkat berita itu, pasti banyak tekanan di ruang redaksi,” imbuhnya.

 

Tak hanya jurnalis umum yang mendapat intimidasi, pers mahasiswa pun sering mendapatkan intimidasi dan pembatasan gerak dari birokrat kampus. Banyaknya represifitas dan keterbukaan informasi publik yang dibatasi para birokrat mengakibatakn kesulitan pers mahasiswa untuk mencari data. Tak hanya itu, intimidasi juga masih sering diterima oleh pers mahasiswa. Hal ini seperti yang diungkapkan Rifatul Ulya, Sekertaris PPMI, mengaku bahwa masih ada intimidasi dari pihak birokrat kampus. “Intimidasi itu ada, contohnya Kavling yang kemarin sempat mendapat intimidasi dari Wakil Rektor III Universitas Brawijaya. Walaupun bukan secara fisik, intimidasi nonfisik seperti ancaman, bentakan dan pemberedelan sering terjadi,” ungkap perempuan berjilbab yang akrab disapa Ifa itu.

 

Menanggapi permasalahan kekerasan terhadap jurnalis, Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang mengungkapkan permohonan maaf atas nama Wali Kota Malang, apabila masih terjadi intimidasi dari aparat kepada para jurnalis. Ia sepakat untuk memberikan dukungan kepada para jurnalis. Karena jurnalis sebagai bagian dari pilar demokrasi. “Saya mewakili Wali Kota Malang meminta maaf kepada para jurnalis apabila masih ada tindakan kekerasan fisik maupun nonfisik dari aparat kami. Saya mendukung dan mendorong karena hanya karena media yang dapat kami harapkan menjadi bagian pilar dari demokrasi,” jelas Sutiaji.

 

Menanggapi maraknya media massa yang menyebarkan informasi hoax, Abdul Malik yang juga sebagai Koordinator Aksi, menuntut media alternatif harus mampu menyangkal berbagai informasi yang “menyesatkan”. “Media alternatif terutama pers mahasiswa harus mampu menangkal informasi yang sesat saat ini. Kita harus menyuarakan kebenaran, jangan peduli pada ancaman-ancaman yang ada,” sambungnya.

 

Pemaknaan Hari Kebebasan Pers Internasional

 

Momentum Hari Kebebasan Pers Internasional juga menjadi media bagi para jurnalis untuk menyuarakan keresahannya. Eko memaknai hari tersebut sebagai perbaikan untuk pers dan media. Beliau menjelaskan bahwa pers harus bekerja secara profesional, sesuai peraturan dan kode etik yang berlaku. “Kita harus bekerja secara profesional, apabila kita dapat profesional, maka masalah intimidasi bisa dikurangi. Kita harus menyajikan pemberitaan secara menyeluruh, harus ada konfirmasi, selama kita melakukan sesuai kaidah yang ada, maka jurnalis dapat berjalan dengan baik,” papar Eko.

 

Sementara perwakilan dari pers mahasiswa memaknai Hari Kebebasan Pers dengan harapan aksi ini terus berlanjut agar tidak ada represifitas lagi dan keterbukaan data tidak dibatasi. “Harapan dari aksi ini ke depannya tidak ada lagi represifitas dan kita inginkan keterbukaan informasi. Dengan adanya aksi ini, masyarakat tahu bahwa pers ini harus bebas, jangan ada bentuk represif dan intimidasi,” jelas Ifa. Abdul Malik juga memaparkan bahwa media tidak boleh anti kritik. Banyak profesi jurnalis yang tak hanya rusak dari luar, melainkan dari oknum jurnalis sendiri juga memanfaatkan untuk kepentingan terselubung. Ia pun berharap media dapat berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Mayday: Buruh dan Mahasiswa Serukan Ketertindasan Kaum Buruh

Reporter: Rethiya Astari dan Ferry Firmanna

 

Malang, DIANNS – Senin, 1 Mei 2017 di Alun-Alun Kota Malang digelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional. Aksi tersebut diikuti oleh buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Mayday 2017 Kota Malang. Misdi Muhammad selaku Koordinator Lapangan (Korlap) membuka acara pada pukul 08.00 WIB. Beliau menyerukan mengenai pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, serta sistem kerja kontrak dan outsourcing yang menyebabkan banyak hak buruh terampas. Seperti halnya mengenai kebebasan untuk berserikat dan mengenai jaminan kesehatan.

Lanjutkan membaca Mayday: Buruh dan Mahasiswa Serukan Ketertindasan Kaum Buruh