Arsip Kategori: Buku

Redistribusi Lahan Menuju Kedaultan Pangan

[Resensi Buku] Redistribusi Lahan Menuju Kedaultan Pangan

Oleh: Hayu Primajaya

Judul : LAHAN DAN KEDAULATAN PANGAN
Penulis : DR. Ir. Gatot Irianto M.S., DAA.
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Halaman : 190 halaman
Ukuran : 135mm X 200mm
Tahun terbit : 2016

Buku yang diterbitkan pada awal 2016 ini memaparkan mengenai pelbagai permasalahan lahan dan kedaulatan pangan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, lahan dan kedaulatan pangan merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena sejatinya kedaulatan pangan berbeda dengan ketahanan pangan. Jika ketahanan pangan menekankan pada ketersediaan pangan bagi seluruh warga negara, sekalipun harus mengimpor dari luar negeri, kedaulatan pangan lebih kepada pemenuhan kebutuhan pangan melalui produksi dalam negeri. Sehingga, pada akhirnya aspek ketersediaan lahan sangat penting bagi produksi pangan dalam negeri. Namun faktanya, lahan sawah di Indonesia sangat terbatas. Luasanya hanya 8,1 juta hektare (BPS, 2012) yang menurut asumsi penulis tentunya sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan (beras) Indonesia yang mencapai 43 juta ton per tahun (2014).

Selain itu luasan lahan sawah tersebut pun terancam oleh para mafia lahan, bahkan tidak hanya calo lapangan tetapi juga para oknum birokrat yang bersekongkol dengan pemburu tanah. Seperti halnya HGU (Hak Guna Usaha) yang lahannya tidak pernah digarap dan terbitnya izin alih fungsi lahan di kawasan irigasi teknis. Hal ini diperparah dengan laju alih fungsi lahan yang makin menghawatirkan, terutama terjadi pada periode 1992-2002. Dalam kurun waktu 10 tahun saja terjadi alih fungsi lahan seluas 1,1 juta hektare, dan berlanjut pada periode 2003-2012 yang mencapai 298 ribu hektare. Jika tidak segera diambil kebijakan yang tepat, tentu masalah alih fungsi lahan akan memperparah ketergantungan indonesia terhadap impor pangan dari luar negeri.

Selain masalah keterbatasan lahan dan laju alih fungsi lahan sawah, tingkat konsumsi beras masyarakat yang tinggi juga mempengaruhi ketahanan pangan. Konsumsi beras di Indonesia saat ini menempati peringkat tertinggi di dunia yaitu 139 kg/kapita/tahun. Pada awalnya, pola konsumsi masyarakat cenderung beragam, konsumsi beras hanya mencapai 53,5% dan sisanya dipenuhi dari suplai ubi kayu, jagung, dan kentang. Baru setelah diberlakukannya kebijakan revolusi hijau pada rezim Orde Baru, pola konsumsi masyarakat berubah menjadi dominan beras. Hal itu terjadi karena pada masa revolusi hijau, kebijakan pertanian lebih diarahkan pada beras dan kemudahan untuk mendapatkan beras telah berdampak terhadap perubahan pola konsumsi pangan pokok ke arah beras.

Pelbagai permasalahan tersebut mendesak untuk segera dicarikan solusinya, mengingat kedaulatan pangan sendiri erat kaitanya dengan ketahanan nasional. Seperti untuk mengurangi tingkat konsumsi beras, diperlukan strategi diversivikasi pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Diantaranya adalah jagung, tepung sukun, singkong, dan sagu, yang ternyata komposisi nutrisinya jika ditinjau dari ketersediaan kalori tidak kalah dibanding beras.

Laju alih fungsi lahanpun juga harus diatasi dengan menetapkan lahan pertanian yang penting menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan demikian, laju alih fungsi lahan dapat terkontrol. Sebab, menurut UU Nomor 41 tahun 2009, penggunaan lahan pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan catatan harus sudah disiapkan lahan pengganti yang siap tanam, baik di lokasi alih fungsi maupun di tempat lain dengan jumlah 3 kali lipat dari luas lahan yang dialihfungsikan.

Jika kita berbicara tentang pelbagai masalah mengenai lahan pertanian yang sangat kompleks mulai dari semakin sempitnya penguasaan tanah, sulitnya membendung alih fungsi ke penggunaan non pertanian, konflik penguasaan lahan, serta fragmentasi tanah, solusi yang harus segera di implementasikan ialah reformasi agraria. Reformasi agraria sejatinya sudah lama direncanakan, namun ironisnya sekalipun perangkat hukumnya sudah lengkap, pelaksanaan reformasi agraria berjalan sangat lambat. Ini karena adanya berbagai kepentingan yang bertolak belakang dengan reformasi agraria. Pun dengan pelaksanaan reformasi agraria di lapangan masih menemui berbagai hambatan, seperti ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian serta masih terbatas dan lemahnya akses petani kepada sumber daya lahan. Jumlah petani gurem pun semakin bertambah, dari 10,8 juta Kartu Keluarga (KK) pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta KK pada tahun 2003. Hal ini akan semakin mempersulit pemenuhan kebutuhan pangan.

Menurut banyak studi, hasil panen per hektare padi dan tanaman pangan cenderung meningkat pada pertanian skala kecil. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki inisiatif untuk membongkar okupasi lahan oleh pihak tertentu agar sektor pertanian memiliki lahan yang cukup untuk memproduksi bahan pangan sehingga kedaulatan pangan dapat tercapai.

Selain pelbagai upaya diatas, untuk mengatasi devisit lahan sawah dapat dilakukan penambahan luas lahan dengan mencetak sawah baru. Banyak lahan yang berpotensi dijadikan lahan sawah. Misalnya, lahan bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan dan belum dimanfaatkan, lahan dalam kawasan hutan yang dilepaskan untuk tujuan pengembangan pangan, lahan teridentifikasi terlantar yang diterbitkan dan didayagunakan untuk pengembangan tanaman pangan, serta lahan yang dikuasai masyarakat yang secara fisik berpotensi untuk pengembangan pangan. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembanggan Tanah Dan Agroklimat(Puslitbangtanak) (2001) dan BPS (2000), ada sekitar 13,25 juta hektare lahan nonrawa (mineral) dan sekitar 3,5 juta hektare lahan rawa atau pasang surut yang dapat dijadikan sawah baru. Kini, tinggal sejauh mana upaya pemerintah untuk mendukung upaya ekstensifikasi lahan sawah tersebut.

Dari total luasan lahan pangan yang hanya 8,1 juta hektare, 3,4 juta hektare diantaranya terdapat di Pulau Jawa. Hal ini tentunya sangat rawan terhadap konversi lahan ke bidang non pangan karena keterbatasan lahan serta kepadatan penduduk yang mencapai 60% dari total penduduk Indonesia. Sehingga, upaya ekstensifikasi lahan akan diarahkan ke luar Jawa. Untuk mendukung upaya tersebut, program transmigrasi penting untuk dilakukan guna memastikan ketersediaan sumber daya manusia di daerah tujuan, serta untuk meningkatkan akses individu petani atas lahan yang sulit di capai di Pulau Jawa. Dengan 2 hektare lahan hak milik, rumah layak huni, alat pertanian, biaya hidup tahun pertama, serta pendampingan yang intensif, diharapkan para transmigran dapat memperbaiki taraf ekonominya dan meningkatkan produksi pangan sehingga memberikan kontribusi yang konstruktif bagi ketahanan pangan nasional.

Mengingat Indonesia adalah negara yang dikenal memiliki corak agraris dengan 44,04% penduduknya bekerja di sektor pertanian, kedaulatan pangan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan pangan segenap rakyat. Namun seperti yang dijabarkan oleh penulis bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, dan kesejahteraan petani merupakan aspek penting yang berhubungan erat dengan ketahanan nasional.

Dalam buku ini dijelaskan bahwa lahan merupakan aspek produksi pangan yang tak tergantikan yang kini keadaannya terancam, dan menuai berbagai masalah yang sangat kompleks. Permasalahan tersebut mulai dari tidak meratanya distribusi kepemilikan, alih fungsi, hingga mafia lahan. Buku ini juga menjelaskan berbagai upaya yang dapat di tempuh guna mengatasi berbagai masalah kedaulatan pangan dan ketersediaan lahan. Akan tetapi jika kita membaca secara seksama, pelbagai solusi yang ditawarkan guna mengatasi masalah kedaulatan pangan serta ketersediaan lahan masih sangat normatif dan kurang menjelaskan implementasi secara teknis di lapangan. Pun dalam solusi mencetak sawah baru guna mengatasi minimnya ketersediaan lahan pertanian, akan sangat riskan dan dapat mempercepat laju alih fungsi lahan hutan. Namun terlepas dari itu semua, buku ini dapat menjelaskan secara gamblang pelbagai masalah “Lahan dan Kedaulatan Pangan” sehingga dapat menjadi peringatan akan pentingnya kedua hal tersebut bagi ketahanan nasional.

Sumber gambar: www.getscoop.com

Diskursus : Gagasan Politik Machiavelli

Myhome_2

Oleh: Satria Utama

Judul: Diskursus

Penulis: Niccolo Machiavelli

Penerjemah: Yudi Santoso dan Sovia VP

Penerbit: Narasi dan Pustaka Promethea

Halaman: 452 halaman

Ukuran: 16 cm x 24 cm

Paling orang mengenal Niccolo Machiavelli hanya dari membaca The Prince atau yang dalam bahasa Italia Il Principe (Sang Pangeran). Ini menjadi batu sandungan terbesar untuk mengenal Machiavelli. Karena sederhananya, dalam The Prince yang cukup singkat itu, pemikiran Machiavelli dikenal sebagai pemikiran politik yang jahat. Sedangkan, dalam karyanya yang lain, yaitu The Discourses (Diskursus), tampaklah ia sebagai republikan. Demikian pun, diskursus memuat ide politik Machiavelli lebih kaya. Boleh dikatakan, Diskursus adalah testamen politik Machiavelli yang terlengkap. Jika buku The Prince besar karena intensitasnya, Diskursus besar karena bermacam macam kandungan di dalamnya. Jika nama The Prince besar karena buku ini memberikan gambaran tentang tata kekuatan pemerintahan, Diskursus besar karena memberikan kesatuan dalam negara. Terakhir, kalau nama The Prince besar karena sifat polemisnya, Diskursus besar karena keseimbangannya.
Lanjutkan membaca Diskursus : Gagasan Politik Machiavelli

Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda

Penulis : Dinda Indah Asmara

Judul                    : Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda

Penulis                  : Multatuli atau Eduard Douwes Dekker

Penerjemah         :Inggrid Dwijadi Nimpoeno

Penerbit                : Qanita

Jumlah halaman : 477 halaman

Ukuran                  : 21 cm x 12 cm

Rakyat kecil adalah golongan yang rawan tertindas. Penindasan terhadap mereka terjadi karena sistem yang benar, yaitu rakyat adalah tuan dan pejabat negara adalah pelayan mereka yang telah diputarbalikkaan. Pejabat menjadi tuan dan rakyat menjadi pelayan. Harta dan tenaga rakyat diperas, bahkan mereka juga dibodohkan demi perut kenyang penguasa. Penindasan seperti ini telah terjadi sejak dulu, saat orang-orang masih menggunakan merpati untuk mengirim surat, sampai saat ini era smartphone dan media sosial. Penindasan ini menyebabkan rakyat kehilangan haknya. Pembodohan oleh sistem yang dibuat penguasa menyebabkan rakyat tidak tahu menahu mengenai hak-haknya. Sehingga para penguasa dengan bebas bisa terus melakukan perampokan tanpa tuntutan.

Lanjutkan membaca Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda

Totto-Chan: Gadis Cilik di Jendela Bacaan Wajib untuk Pendidikan

Penulis : Zendy Titis

Sumber gambar : wikipedia.com

Judul                      : Totto-chan: Gadis Cilik di Jendela

Penulis                   : Tetsuko Kuroyanagi

Penerbit                 : Gramedia

Jumlah halaman  : 272 halaman

Terbit                      : 2003

Jenis buku             : Novel autobiografi

Malang, DIANNS.org “ Sekolah yang membebaskan merupakan dambaan banyak orang. Sayangnya, sistem pendidikan formal di negeri kita masih mengikuti aturan-aturan konvensional. Taman kanak-kanak hingga sekolah dasar memberikan hal yang sama kepada murid-muridnya. Padahal, mereka semua berbeda. Tiap-tiap dari mereka memiliki bakat yang harus diberikan porsi tersendiri agar berkembang. Seperti cerita dalam novel yang ditulis pengarangnya sebagai memoar masa kecilnya ini. Lanjutkan membaca Totto-Chan: Gadis Cilik di Jendela Bacaan Wajib untuk Pendidikan