Malang, dianns.org – pasca keterangan dua dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), yaitu; Eko Haryono dan Heru Hendrayana, sebagai wadah ahli dalam sidang gugatan terkait izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Kamis (19/3), semakin menambah daftar hitam akademisi ‘tukang’ ??. Hal ini menyulut amarah warga Pegunungan Kendang, Rembang yang merasa dirugikan, karena tidak berpihak kepada rakyat. Sulut amarah warga berujung pada aksi demo, Jumat (20/3). Akademisi yang diberikan otonomi di ranah keilmuan dengan berdasar pada nilai agama dan persatuan bangsa, ihwal mem mementingkan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Ternyata, tidak mampu dimahfumi dalam taraf berpikir dan berprilaku. “Ini adalah isi rakyat, seharusnya akademisi punya keberpihakan kepada rakyat. Tapi, yang mengecewakan mereka berpihak kepada penguasa kapital,” ?? Tegas Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras), Surabaya, Djuir Muhammad selepas diskusi, Minggu (22/3), di Malang. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, Pasal 9 Ayat 3 menyatakan, posisi akademik dalam keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu bentuk ilmu pengetahuan dalam menemukan, mengembangkan, dan mengungkapkan, dan mempertahankan standar ilmiah menurut kaidah, metode Keilmuan, dan budaya akademika. Namun, kenyataan yang terjadi hari ini tidak demikian. Kaum intelektual, khususnya akademisi terkini mengubah konteks keberpihakan untuk kepentingan pribadi. “Keberpihakan untuk kebaruan ini yang mulai memudar, saya sangat prihatin,” kata Djuir. Ditemui di tempat yang berbeda terkait kasus UGM, Haris El Mahdi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)...
Read More 
