Setiap tahun, pelaksanaan RAJA Brawijaya menghadirkan pemandangan yang hampir serupa di sekitar Universitas Brawijaya. Pada jam kedatangan dan kepulangan mahasiswa, kendaraan memadati sejumlah ruas jalan yang memicu terhambatnya arus lalu lintas. Bagi mahasiswa baru, kepadatan mungkin menjadi bagian dari hiruk-pikuk kegiatan. Namun, bagi pengguna jalan yang lain, situasi tersebut berarti perjalanan yang tertahan dan aktivitas yang ikut terganggu. Jika kondisi yang sama terus berulang, kemacetan tidak semestinya lagi dianggap sebagai konsekuensi yang wajar.
RAJA Brawijaya 2026 melibatkan sekitar 17.300 mahasiswa baru. Dalam mengatur pergerakan massa, tersedia tiga titik akses yang digunakan untuk kedatangan dan kepulangan, yakni Gerbang Veteran, Gerbang BNI, dan Gerbang Pandjaitan. Pembagian akses ini menunjukkan bahwa ada upaya penyebaran arus telah dilakukan. Persoalannya, apakah pembagian tersebut cukup efektif ketika belasan ribu mahasiswa bergerak dalam waktu yang berdekatan dengan kebutuhan kendaraan yang juga meningkat?
Pengamatan di Gerbang Veteran menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada jumlah kendaraan, tetapi juga pada pola penurunan dan penjemputan. Titik drop-off terlihat sangat padat ketika kendaraan berkumpul dalam waktu yang sama. Dalam praktiknya, mahasiswa juga kerap meminta diturunkan atau dijemput di lokasi yang tidak persis berada pada titik tersebut karena dianggap lebih mudah dijangkau. Kendaraan akhirnya berhenti di berbagai bagian sekitar gerbang dan membuat arus lalu lintas semakin sulit dikendalikan.
Situasi itu memperlihatkan benturan antara kebutuhan praktis dan keterbatasan ruang. Mahasiswa ingin segera turun atau mendapatkan kendaraan untuk pulang, sementara pengemudi ingin segera menyelesaikan proses antar-jemput. Pilihan tersebut dapat dipahami secara individual. Namun, ketika dilakukan banyak orang secara bersamaan, keputusan yang rasional bagi masing-masing pihak justru menghasilkan persoalan kolektif berupa penumpukan kendaraan dan tersendatnya lalu lintas.
Mahasiswa baru (maba) sendiri tidak sepenuhnya dapat ditempatkan sebagai penyebab kemacetan. Salah seorang maba yang diwawancarai mengatakan bahwa peserta RAJA Brawijaya tidak diperbolehkan membawa kendaraan sendiri dan diarahkan menggunakan kendaraan antaran karena pertimbangan kemacetan dan keterbatasan parkir. Mereka bahkan telah berangkat sekitar pukul empat pagi hari, tetapi tetap mengalami kepadatan ketika mendekati gerbang kampus.
Di sisi lain, pengemudi ojek online kerap terlihat sebagai pihak yang diuntungkan karena jumlah pesanan meningkat pada jam kepulangan. Namun, hasil wawancara justru menunjukkan sisi yang berbeda. Pengemudi harus menghabiskan waktu mencari dan menunggu penumpang di tengah banyaknya kendaraan, sehingga tingginya permintaan tidak selalu berarti pekerjaan menjadi lebih efisien. Ketika ditanya apakah kondisi tersebut sebanding dengan penghasilan yang diperoleh, salah seorang pengemudi ojek online menjawab, “Kalau jujur-jujuran semuanya nggak sepadan.”
Bagi pengemudi, waktu yang terbuang untuk mencari penumpang berarti berkurangnya waktu produktif untuk mengambil perjalanan berikutnya. Dengan demikian, persoalan kemacetan tidak hanya memperlambat pengguna jalan, tetapi juga membuat aktivitas ekonomi pengemudi menjadi kurang efisien. Di saat yang sama, pengguna jalan lain tetap harus melewati ruas yang padat pada jam kedatangan dan kepulangan mahasiswa. Mereka tidak terlibat dalam rangkaian kegiatan RAJA Brawijaya, tetapi ikut menanggung konsekuensi dari kepadatan yang terjadi.
Oleh karena itu, persoalan RAJA Brawijaya tidak tepat disederhanakan menjadi kesalahan mahasiswa baru ataupun pengemudi ojek online. Mahasiswa membutuhkan akses pulang yang cepat, pengemudi membutuhkan waktu yang efisien untuk memperoleh pendapatan, dan masyarakat membutuhkan ruang lalu lintas yang tetap dapat bergerak. Ketiganya memiliki kebutuhan yang sah, tetapi keterbatasan ruang membuat kebutuhan tersebut berbenturan ketika ribuan orang bergerak dalam waktu yang sama.
RAJA Brawijaya merupakan kegiatan yang dapat diprediksi tiap tahunnya. Jumlah peserta dapat diperkirakan, waktu kedatangan dan kepulangan telah ditentukan, dan tiga titik akses telah tersedia. Maka dari itu, ketika kepadatan tetap berulang, pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling bersalah, melainkan apakah pengelolaan mobilitas yang ada benar-benar mampu bekerja ketika menghadapi kondisi di lapangan.
Kemacetan RAJA Brawijaya bukan sekadar persoalan kendaraan yang berhenti. Di dalamnya ada waktu mahasiswa yang terbuang, waktu produktif pengemudi yang berkurang, dan ruang gerak pengguna jalan lain yang ikut terganggu. Jika kondisi tersebut terus berulang setiap tahun, sudah saatnya kemacetan tidak lagi dianggap sebagai “nasib sial tahunan”, melainkan sebagai persoalan mobilitas publik yang perlu dievaluasi.
Penulis: Nindi
Editor: Eca
Foto: Keev & Gina
Deslay: Luksy
