Kategori: Kabar Kampus

Transparansi Keuangan UB Perlu Dipertanyakan

Reporter: Hendra Kristopel & Bimo Adi Kresnomurti Malang, DIANNS – Pada tanggal 15 Desember 2015, Universitas Brawijaya (UB) mendapat predikat dari Komisi informasi Pusat (KIP) sebagai peringkat 1 Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diIndonesia. Namun, kenyataannya terdapat beberapa permasalahan terkait keterbukaan informasi di UB. Padahal, transparansi merupakan salah satu aspek yang wajib dipenuhi oleh PTN sebagai bagian dari organisasi public. “Memang peraturan keterbukaan informasi sudah diatur dalam undang-undang. Disana terdapat poin tentang transparansi.Tentunya Perguruan Tinggi Negeri harus melakukan transparansi, karena merupakan bagian dari organisasi publik,” ujar Akhmad Amirudin, dosen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB  saat ditemui awak DIANNS pada Senin, 25 April 2016. Pasal 3 poin a Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memaparkan bahwa tujuan dibentuknya UUini adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Pada Pasal 7 ayat (1) tertulis,“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkanInfor-masi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. ”Kemudiandalam UU Nomor12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 63, menyatakan bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi di laksanakan berdasarkan prinsip yang salah satunya adalah transparansi. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) UBtahun 2015, terdapat beberapa poin permasalahan yang dihadapi UB. Salah satu poin tersebut berbunyi, “Kurang...

Read More

Tak Miliki Legalitas, Pendanaan Vokasi Terhambat

Reporter: Nurhidayah Istiqomah & Hayu Primajaya Malang, DIANNS – Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya (UB) hingga saat ini masih belum tercantum di Organisasi Tata Kelola (OTK).StatusVokasi diakui sebatas Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 246A/SK/2009 tanpa ada legalitas dari Di-rektorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI). Hal ini mengakibatkan posisi Vokasi berbeda dengan fakultas lain di UB. Vokasi disejajarkan dengan lini usaha UB. Inilah yang menyebabkan ketidakjelasan dana pagu di Vokasi. Seperti yang dikemukakan oleh Basma Wiraisy selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Vokasi saat ditemui reporter DIANNS pada Minggu, 24 April 2016 di kafetaria UB. “Anggaran keuangan Vokasi tidak bisa disebut sebagai dana pagu karena berdasarkan OTK, Vokasi tidak termasuk dalam tingkatan fakultas di UB,” ungkap mahasiswa Bidang Keahlian Public Relation 2014 tersebut. Terkait permasalahan OTK, Efraim Luturmas selaku Kepala Tata Usaha (KTU) Vokasi tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai posisi Vokasi dalam tingkatan fakultas UB. “Kalau masalah OTK jangan tanyakan ke saya, itu adalah urusan rektorat,” papar Efreim. Menanggapi hal ini, Sihabudin selaku Wakil Rektor (WR II) menjelaskan tidak tercantumnya Program Vokasi dalam struktur OTK UB dikarenakan terdapat penolakan dari DIKTI. “Kami memasukkan Vokasi sebagai lembaga pendidikan mandiri itu ditolak.Bahkan keputusannya Vokasi masuk ke fakultas sesuai karakter dan program keilmuan seperti diploma,” tuturnya. Sihabudin mengaku bahwa sebelumnya Program Vokasi semula berasal dari fakultas yang ada di UB, kemudian dilepas menjadi Vokasi.Tetapi, untuk saat ini pemerintah menginginkan Program Vokasi kembali...

Read More

Mahasiswa FP Keluhkan Ketidakjelasan Anggaran Praktikum

Reporter: Ria Fitriani & M. Yusuf Ismail Malang, DIANNS – Sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 55 Tahun 2013, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak boleh memungut uang pangkal dan pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan program Diploma mulai tahun akademik 2013-2014. Sejalan dengan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 2009-2014, Muhammad Nuh dalam konferensi pers Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Uang Kuliah Tunggal pada Senin, 27 Mei 2013 silam menyatakan bahwa UKT telah mencakup biaya pendidikanyang meliputi uang gedung, Sumbangan Pendidikan Pembinaan (SPP), praktikum, Satuan Kredit Semester (SKS), dan wisuda. Namun kenyataannya, mahasiswa yang telah membayar UKT masih harus menanggung sejumlah biaya.Salah satunya biaya praktikum yang menjadi bagian dari kegiatan perkuliahan. Hal ini dialami oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB) yang mengeluhkan ketidakjelasan biaya praktikum. Damanhuri selaku Wakil Dekan (WD) II FP UB menyatakan, biaya praktikum memang telah tercakup dalam UKT yang dibayarkan mahasiswa setiap semesternya. Namun, anggaran yang dimaksud adalah biaya untuk kegiatan praktikum secara murni, bukan biaya lainnya. Ia menerangkan, pada setiap kegiatan praktikum, mahasiswa rata-rata memiliki hak danasebesar Rp 25.000,00. Praktikum yang dilaksanakan di pungut biaya, tetapi hal ini tidak berlaku jika dilakukan di luar kampus. Karena, kegiatan di luar kampus membutuhkan biaya tambahan. Sehingga, mahasiswa yang mengikuti praktikum harus menanggung sendiri biaya untuk kebutuhan transportasi, akomodasi, sewa, dan konsumsi. “Misalnya...

Read More

Laporan Pelunasan Utang BEM FIA UB 2015 Tak Bisa Diakses Mahasiswa

Reporter: M. Rizky Setiawan dan Melinda Cucut Malang, DIANNS – Pelunasan utang acara ADFACE Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) sebesar 77 juta rupiah hingga kini belum tuntas. Bambang Supriyono selaku Dekan FIA UB menyatakan, fakultas telah memberikan bantuan untuk pelunasan utang acara yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA UB 2015 tersebut. Namun, ia mengaku tidak tahu secara pasti jumlah nominal yang dibayarkan oleh fakultas. Pihak fakultas pun enggan memberikan laporan keuangan yang memuat jumlah nominal bantuan utang tersebut dengan alasan Pembantu Dekan (PD) II sedang umroh. Menanggapi hal ini, Khoirul Muluk selaku PD I mengungkapkan, mahasiswa memiliki batasan untuk mengakses informasi fakultas, khususnya terkait laporan keuangan. “Karena mahasiswa bukan citizen tetapi client. Ada batasan yang sudah diberikan.Semua tidak dapat dibuka kepada mahasiswa,” ungkap Dosen Jurusan Administrasi Publik tersebut kepada DIANNS saat ditemui pada Senin, 2 Mei 2016 lalu. Sri Mangesti Rahayu selaku PD III bidang kemahasiswaan juga enggan memberikan komentar mengenai nominal bantuan utang. Ia mengaku tidak mengetahui kelanjutan pembayaran utang tersebut. Dosen pengampu matakuliah Akuntansi tersebut menjelaskan, ia hanya berperan dalam hal pengajuan proposal untuk mengatur kegiatan mahasiswa. “Saya tidak tahu mengenai nominal pembayaran dan perkembangan masalah utang tersebut. Coba tanyakan ke bagian keuangan” tegasnya saat diwawancarai DIANNS di ruangannya pada Jumat, 29 April 2016 lalu. DIANNS pun menemui Nurul Indayanti, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan yang baru saja dipindahkan menjadi Kasubag Akademik, untuk...

Read More

Oprec SC PKKMABA 2016 Ditunda

Reporter: Rethiya A. dan Dinda Indah A. Open recruitment Steering Committee Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (oprec SC PKKMABA) 2016 yang akan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi (BEM FIA 2016) pada 24-26 Mei 2016 ditunda. Penundaan ini dikarenakan oprec SC tersebut inkonstitusional. Sebelumnya, Aliansi Lembaga Otonomi Fakultas (LOF) mengajukan surat pernyataan boikot oprec SC PKKMABA 2016 pada Senin, 23 Mei 2016. Dalam surat yang ditandatangani oleh 13 orang ketua LOF FIA tersebut, aliansi menolak oprec SC PKKMABA dan meminta klarifikasi dari Presiden BEM maupun menteri terkait, paling lambat hari ini (Selasa, 23 Mei 2016) pukul 23.11 WIB. Menanggapi hal ini, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), BEM, dan para ketua lembaga melakukan pertemuan di depan ruang baca gedung A lantai 1, pada pukul 19.00 WIB tadi. Pertemuan yang baru saja (pukul 22.18 WIB) usai tersebut menghasilkan putusan penundaan oprec SC dan penyelenggaraan rapat koordinasi antara BEM dan DPM pada Kamis, 26 Mei 2016 mendatang. Oprec SC PKKMABA diselenggarakan atas dasar Peraturan BEM Pengganti Undang-Undang (Perbempu) yang dikeluarkan oleh Sinergy Aditya selaku Presiden BEM FIA. Padahal, seharusnya mekanisme pembentukan SC dilakukan berdasarkan Undang-Undang PKKMABA 2015. Hingga berita ini diturunkan, RUU PKKMABA 2016 pengganti UU PKKMABA 2015 belum disahkan oleh DPM. Oleh karena itu, pelaksanaan oprec SC PKKMABA 2016 tersebut dianggap inkonstutional. Terkait Perbempu, Sinergy telah mengalihkan wewenang pencabutannya kepada Rama Perdana Diaksa selaku Menteri Pemberdayaan...

Read More