Malang, 15 Juni 2026 — Massa aksi, yang terdiri dari aliansi mahasiswa dan rakyat, menggelar demonstrasi di Kota Malang pada Senin (15/6/2026). Aksi yang mengusung tema #IndonesiaGawatDarurat tersebut merupakan bagian dari demonstrasi susulan yang berlangsung hampir serentak di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Massa mulai berdatangan dan berkumpul di Alun-Alun Kota Malang sekitar pukul 14.00 WIB. Pada pukul 14.30 WIB, peserta aksi memulai long march menuju Kantor DPRD Kota Malang. Selama perjalanan, massa aksi mengenakan pakaian serba hitam dan membawa berbagai atribut aksi seperti banner, poster, spanduk, serta bendera yang memuat kritik dan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Dalam demonstrasi tersebut, massa aksi menyampaikan lima tuntutan utama, yakni meningkatkan efisiensi dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan dwifungsi Polri dan TNI, serta mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan, berhenti mengelak, dan tidak bersikap antikritik.
Salah satu peserta aksi, Anis, mengatakan bahwa tuntutan penghentian Program MBG yang dibawa massa mengarah pada penghentian program secara menyeluruh. “Kalau pemerintah ingin berhenti secara total, berhenti sampai ke akar-akarnya. Dari pusat, daerah, sampai ke akar-akar rumput yang hari ini SPPG itu merajalela,” ujarnya. Menurut Anis, penghentian yang dimaksud tidak hanya menyasar pelaksanaan program di tingkat pusat, tetapi juga berbagai bentuk implementasinya di daerah.
Massa aksi kemudian melanjutkan orasi di depan Kantor DPRD Kota Malang sambil menunggu kehadiran perwakilan dewan untuk menerima aspirasi yang disampaikan. Situasi sempat memanas ketika massa mendesak agar anggota DPRD Kota Malang segera menemui peserta demonstrasi. Setelah beberapa waktu, beberapa anggota DPRD Kota Malang akhirnya turun dan berdialog langsung dengan massa aksi.
Rakyat untuk Rakyat
Di tengah jalannya aksi, sejumlah warga turut memberikan dukungan berupa makanan dan minuman kepada peserta demonstrasi secara sukarela. Bantuan tersebut dibagikan kepada massa aksi yang bertahan di depan gedung DPRD Kota Malang.
Dukungan tersebut menjadi bentuk solidaritas masyarakat terhadap aksi yang berlangsung. Kehadiran bantuan makanan dan minuman menunjukkan semangat gotong royong di tengah demonstrasi, di mana masyarakat turut membantu peserta aksi yang menyuarakan aspirasi rakyat.
Tanggapan DPRD Kota Malang
Situasi sempat memanas sebelum pimpinan DPRD Kota Malang akhirnya turun dan berdialog langsung dengan massa aksi. Dalam dialog tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menerima lima tuntutan yang dibawa massa aksi. Ia menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang dirasakan masyarakat serta menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
Amithya juga menyatakan sepakat dengan tuntutan massa aksi terkait penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, lima tuntutan yang disampaikan peserta demonstrasi akan diteruskan sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Selain Amithya, pimpinan DPRD Kota Malang dari Fraksi Gerindra, Rimzah, turut memberikan tanggapan kepada massa aksi. Ia menegaskan komitmen DPRD Kota Malang untuk meneruskan tuntutan masyarakat kepada pemerintah pusat dan memastikan proses tersebut dapat dipantau oleh publik. Rimzah menyampaikan bahwa bukti penerusan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat akan diunggah melalui media sosial DPRD Kota Malang dalam kurun waktu 3×24 jam.
Ia juga menyampaikan komitmen secara terbuka di hadapan massa aksi apabila DPRD Kota Malang tidak mengunggah bukti tersebut dalam batas waktu yang telah dijanjikan. “Jika kami tidak mengunggahnya, kalian datang 10 kali lipat daripada hari ini,” ujar Rimzah yang disambut sorakan peserta demonstrasi.
Pernyataan tersebut menutup dialog antara pimpinan DPRD Kota Malang dan massa aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD. Lima tuntutan yang disampaikan peserta demonstrasi kemudian diterima untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
Penulis: Rajul
Editor: Eca
Deslay: Gina
Foto: Gina
Reporter: Eve dan Agif
