Author: LPM DIANNS

[Riset] Seakan melenceng dari tujuan awal, UU ITE yang seharusnya melindungi hak bersuara diruang maya justru malah menjadi tameng yang menciderai hak kebebasan bersuara. Masalah UU ITE yang terus-menerus bermunculan menyebabkan banyaknya usulan agar pasal-pasal yang dinilai multitafsir direvisi, karena hanya mengantarkan korbannya menuju jeruji besi. Sedikit Lebih Dekat dengan UU ITE Berdasarkan kumparan.com, gagasan adanya UU ITE bermula sekitar awal tahun 2000 saat era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ketika itu, masih terjadi kekosongan hukum di ranah dunia maya atau cyber. Sehingga 2 perguruan tinggi negeri, Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran, masing-masing menyusun konsep RUU cyberlaw. Unpad...

Isu kekerasan seksual terhadap perempuan selama pandemi semakin meningkat. Berdasar data Women’s Crisis Centre (WCC) terdapat 121 orang yang mengalaminya. Rinciannya: 50 orang lebih mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga dan 40 orang lebih mengalami Kekerasan dalam Pacaran. Hal itu diungkapkan oleh Sri Wahyuni dalam webinar bertajuk “Maintain Women’s Power Against Violence and Sexual Harassment” yang diadakan oleh Medical Students Committee for International Affairs (28/02). “Ini (red, pelaporan kasus kekerasan seksual pada tahun ini) menjadi sebuah perkembangan dua kali lipat kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya. Adanya peningkatan jumlah pelaporan kekerasan seksual tidak hanya dicatat oleh WCC. Hal serupa terjadi...

Gerakan Perempuan Bersama Rakyat (Gempur) mengadakan aksi momentual saat peringatan International Women’s Day (IWD) di Malang (08/03). Mengusung tema “Hancurkan Kapitalisme! Sahkan RUU-PKS & Wujudkan Kesejahteraan Sosial Berbasis Gender,” aksi ini berencana melakukan long march dan mimbar bebas. Aksi dimulai dengan berjalan dari titik kumpul di Stadion Gajayana dan berakhir di Balai Kota. Namun, aksi tersebut dipaksa bubar oleh aparat saat masih berada di Stadion Gajayana. Is, peserta aksi, menjelaskan aksi berlangsung selama 15 menit. Kemudian, massa aksi dipaksa bubar oleh aparat. “Kami dipukul mundur oleh mereka dengan alasan tidak mengirim surat pemberitahuan dan menerapkan protokol covid saat aksi,...

Salah satu kebijakan yang digaungkan pemerintah Joko Widodo di periode kedua adalah kebijakan food estate. Hal ini dibuktikan dengan adanya proyek food estate ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Food estate adalah pembentukan ratusan ribu hektar lahan sebagai lumbung pangan nasional. Adapun kebijakan ini mulai digaungkan pemerintah sejak pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Tujuannya, agar Indonesia dapat mengatasi ancaman ketergangguan persediaan dan distribusi pangan akibat pandemi. Salah satu provinsi yang menjadi wilayah proyek food estate adalah Kalimantan Tengah. Namun, kebijakan food estate ini ditentang oleh para pegiat lingkungan. Mereka beralasan, kebijakan ini dapat merusak hutan alam dan gambut yang...