Category: Berita

Konflik Agraria dan Keterangan Palsu Akademisi Dalam Persidangan

Malang, dianns.org – pasca keterangan dua dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), yaitu; Eko Haryono dan Heru Hendrayana, sebagai wadah ahli dalam sidang gugatan terkait izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Kamis (19/3), semakin menambah daftar hitam akademisi ‘tukang’ ??. Hal ini menyulut amarah warga Pegunungan Kendang, Rembang yang merasa dirugikan, karena tidak berpihak kepada rakyat. Sulut amarah warga berujung pada aksi demo, Jumat (20/3). Akademisi yang diberikan otonomi di ranah keilmuan dengan berdasar pada nilai agama dan persatuan bangsa, ihwal mem mementingkan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Ternyata, tidak mampu dimahfumi dalam taraf berpikir dan berprilaku. “Ini adalah isi rakyat, seharusnya akademisi punya keberpihakan kepada rakyat. Tapi, yang mengecewakan mereka berpihak kepada penguasa kapital,” ?? Tegas Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras), Surabaya, Djuir Muhammad selepas diskusi, Minggu (22/3), di Malang. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, Pasal 9 Ayat 3 menyatakan, posisi akademik dalam keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu bentuk ilmu pengetahuan dalam menemukan, mengembangkan, dan mengungkapkan, dan mempertahankan standar ilmiah menurut kaidah, metode Keilmuan, dan budaya akademika. Namun, kenyataan yang terjadi hari ini tidak demikian. Kaum intelektual, khususnya akademisi terkini mengubah konteks keberpihakan untuk kepentingan pribadi. “Keberpihakan untuk kebaruan ini yang mulai memudar, saya sangat prihatin,” kata Djuir. Ditemui di tempat yang berbeda terkait kasus UGM, Haris El Mahdi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)...

Read More

EM UB Berikan Rapor Merah untuk Kinerja Jokowi

  Malang, DIANNS.org – Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB) melakukan aksi long march dari Stadion Gajayana Malang sampai Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (16/3/2015) pagi. Aksi ini diikuti oleh sekitar 100 orang dari anggota Eksekutif Mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh fakultas di Universitas Brawijaya. Aksi ini dipicu oleh berbagai macam masalah yang menyelimuti bangsa ini. Bayu selaku koordinator aksi kali ini mengatakan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk kritik dan apresiasi terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), selama 147 hari semenjak pelantikannya. Mereka memberikan rapor merah untuk kinerja Jokowi karena kinerjanya masih sangat buruk. Menurut massa aksi, kondisi, ekonomi, pangan, dan energi, akan cukup baik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Presiden EM UB, Reza Adi Pratama mengatakan, “Tuntutan kami untuk segera fokus pada masalah harga pangan yang akhir-akhir ini meningkat tajam. Jadi kami meminta pemerintah untuk segera fokus menyelesaikan masalah ini agar harga bahan pangan bisa segera menurun.” Aksi long march yang diiringi teatrikal dan orasi kali ini cukup membuahkan hasil. Terbukti dengan keluarnya beberapa perwakilan DPRD untuk menampung wakil dari massa. Selanjutnya, kedua belah pihak melakukan mediasi terkait Surat Peringatan 1 untuk Jokowi yang dibuat oleh EM UB. Surat Peringatan 1 ini berisi pertanyaan dan solusi untuk Jokowi, yang pada akhirnya ditanda-tangani oleh dua orang perwakilan DPRD sebagai tanda persetujuan tentang tema dan solusi yang disampaikan. Reza juga menyampaikan pernyataan yang sebelumnya sempat terjadi oleh para anggota DPRD. “Mereka (anggota DPRD) menyatakan fraksi mereka...

Read More

Enggan Bahas Kasusnya, BW Beber Soal Korupsi di Indonesia

Malang, dianns.org – Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto hadir dalam acara diskusi bertajuk “Menolak Kriminalisasi dan Pelemahan KPK” di Wisma Kalimetro, Malang, Senin (2/3) siang. Dalam kesempatan diskusi itu, BW enggan membahas tentang kasus dugaan saksi palsu Pilkada Kota Waringin yang menimpanya, ia beralasan kasusnya itu telah diserahkan ke penasihat hukumnya. Bersama dua pembicara lain, Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika dan Dadang Tri Sasongko, BW bicara soal korupsi yang ada di Indonesia. Salah satu topik bahasan BW dalam diskusi itu ialah mengenai korupsi di sektor penguasaan sumber daya alam oleh negara. Menurutnya, berdasarkan studi yang dilaksanakan bersama KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjadi kebocoran dana sebesar 154,3 trilyun per tahun di bidang minyak dan gas. BW berpendapat sumber daya alam yang Indonesia miliki harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebaik mungkin demi hajat masyarakat Indonesia, bukan malah diberikan kepada investor asing. Namun, BW menyesali tindak korupsi yang menyangkut pemanfaatan sumber daya alam. “Ada kesejahteraan hak masyarakat yang hilang karena korupsi,” jelasnya. Pada kesempatan itu, BW juga menjelaskan tentang anatomi korupsi di bidang pajak, minyak dan gas, dan kelautan. “Untuk memahami masalah korupsi, kita harus mengetahui anatomi korupsi tersebut,” tutur pria kelahiran Jakarta 55 tahun silam itu Dalam diskusi tersebut Prof. Erani, salah satu pembicara lain, menjelaskan pula tentang adanya relasi antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya, pada tahun 1950 sampai 1960an korupsi dianggap sebagaiengine of economics...

Read More

KOMMAK Gelar Aksi Didepan Universitas Brawijaya

Fotografer : Fadhila Isniana Aksi Sebagai Bentuk Dukungan Terhadap KPK Malang, dianns.org – Senin (02/03/2015) Masyarakat sipil Malang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Malang Anti Korupsi (KOMMAK) kembali turun ke jalan dalam rangka melakukan aksi. Aksi ketiga KOMMAK kali ini bertempat didepan gerbang veteran Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan kali ini selain dilakukan orasi, terdapat juga pembacaan puisi, penyebaran stensil, serta pembacaan pernyataan bersama. Koalisi yang terdiri dari delapan belas organisasi masyarakat ini menyerukan keresahan mereka terhadap upaya kriminalisasi dan pelemahan KPK. Ditemui pada kesempatan yang sama, Zein Ihya Ulumuddin selaku Kepala Divisi Riset dan Informasi Publik dari Malang Corruption Watch (MCW) mengatakan bahwa lokasi tersebut dipilih lantaran Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK non aktif) dijadwalkan akan ikut masuk kedalam barisan aksi seusai mengikuti jadwalnya di Fakultas Hukum UB. Akan tetapi sampai dipenghujung aksi, sosok Bambang belum tampak. Zein mengungkapkan ketidakhadiran Bambang yang sebelumnya sudah dijawalkan ini dikarekan kendala teknis berupa keterlambatan pesawat yang ia tumpangi. Aksi yang dimulai pada pukul 10.30 WIB ini bertepatan dengan kedatangan Bambang Widjojanto ke Malang, akan tetapi Zein menolak untuk menyebut aksi kali ini sebagai bentuk dukungan terhadap personal. Menurutnya tindak pidana dalam bentuk apapun wajib untuk ditindaklanjuti asalkan sesuai dengan prosedur. Hal ini juga berkaitan dengan kasus yang menjerat Bambang Widjojanto. Zein menyampaikan bahwa ada beberapa kejanggalan dalam upaya penuntutan Bambang. “Ini adalah bentuk dukungan terhadap institusi KPK dan gerakan sosial pemberantasan korupsi...

Read More

Prodi di FIA, Tiga atau Delapan?

Sumber : fia.ub.ac.id Malang, dianns.org – Polemik terkait penyebutan jumlah program studi (prodi) masih terjadi hingga Pengenalan Kehidupan Kampus (PK2MABA) hari kedua di Fakultas Ilmu Administrasi, Kamis (04/09). Salah satu tugas yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa baru pada PK2MABA FIA hari kedua adalah membawa snack seharga jumlah prodi di FIA dikalikan Rp 1.000,00. Lantas, ada berapakah sebenarnya jumlah prodi di FIA? Sejak Mei 2014, jumlah prodi di fitur Jurusan dan Prodi di website resmi FIA (www.fia.ub.ac.id) berubah. Prodi yang sebelumnya berjumlah delapan berganti menjadi tiga. Jika semula terdapat dua jurusan (Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Administrasi Bisnis) dan delapan program studi (Ilmu Administrasi Publik, Administrasi Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan, Ilmu Perpustakaan, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Perpajakan, Bisnis Internasional, dan Bisnis Pariwisata), sejak dikeluarkannya surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160/E/AK/2013 dan 1897/E2.3/T/2013, jumlah jurusan di FIA tetap dua yaitu Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Administrasi Bisnis sedangkan prodi berubah menjadi hanya tiga, yaitu Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Administrasi Bisnis, dan Perpajakan. Sedangkan lima prodi lainnya berubah menjadi minat. Administrasi Pemerintah, Perencanaan Pembangunan, dan Ilmu Perpustakaan otomatis menjadi minat dari prodi Ilmu Administrasi Publik. Sedangkan Bisnis Internasional dan Bisnis Pariwisata menjadi minat dari prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Berbeda dengan yang lain, Perpajakan memberanikan diri untuk berdiri menjadi prodi dengan akreditasi C di bawah jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Akan tetapi, sejak dibuka pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan...

Read More