Category: Berita

Fotografer : M. Fakhrul Izzati Pembangunan gedung baru Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) yang terletak di depan Guest House Universitas Brawijaya (UB) hingga Selasa (24/03) tak kunjung dilaksanakan. Ketika dikonfirmasi terkait pembangunan gedung baru tersebut, pihak dekanat tidak bisa untuk memberikan keterangan waktu pasti kapan dilaksanakannya pembangunan. Heru Susilo selaku Pembantu Dekan (PD) II menuturkan, Pihak dekanat menargetkan secepatnya dalam proses pembangunan gedung baru FIA ini. Pihak dekanat menyerakan sepenuhnya pada pihak rektorat dan pemerintah. Ditemui di tempat berbeda, Dekan FIA Bambang Supriyono mengatakan bahwa proses pelaksanaan pembangunan akan dimulai pada tahun 2015 dan menargetkan proses pembangunan akan memakan waktu dua sampai tiga tahun. “Harapan saya di akhir jabatan ini, pembangunan gedung baru paling tidak sudah bisa dibuka,” ujar Bambang. Pembantu Dekan II Heru Susilo, menyatakan proses pembangunan gedung baru memiliki beberapa tahap yang harus dijalani terlebih dahulu oleh pihak fakultas. Pertama, analisis kebutuhan ruangan. Kedua, adalah perencanaan pembangunan ruangan baru, jika masih ada bangunan lama maka bangunan tersebut harus dirobohkan terlebih dahulu dengan izin dari Negara. Ketiga, adalah akomodasi pemasukan dari hasil analisis kebutuhan ruangan dan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Keempat, adalah pembukaan tender perencanaan yang pelaksananya merupakan Kelompok Kerja (Pokja) dari pihak Rektorat Universitas Brawijaya. Pokja bertugas menyeleksi semua peserta lelang perencanaan yang kemudian bertugas untuk membuat perencanaan gedung. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan tender pelaksanaan pembangunan gedung, yang dimulai dari tender pengawas gedung. Setelah selesai, barulah pembangunan gedung dilaksanakan sesuai rekomendasi dari...

DIANNS, Setelah dua tahun vakum, kini Kementerian Agama (Kemenag) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) kembali masuk dalam jajaran kementrian. Dua tahun lalu Kemenag pernah ada dalam kementerian bentukan BEM FIA UB tahun 2012, ketika Fernanda A. Prastya menjabat sebagai presiden BEM pada saat itu. Dua periode kepengurusan BEM selanjutnya, yakni pada kepemimpinan Setya Nugraha dan Tio Andiko, Kemenag tidak ada dalam kementerian BEM pada saat itu. Ditemui di Ruang Sekertariat BEM pada Senin (23/3/2015), Robeth Akbar selaku Presiden BEM FIA periode 2015-2016 mengatakan bahwa alasan kembali dibentuknya Kemenag tahun ini karena tidak adanya lembaga yang dapat menaungi kebutuhan agama mahasiswa FIA, terutama mahasiswa yang non islam. “Tahun kemarin contohnya, ketika teman-teman mahasiswa yang beragama Nasrani ingin mengadakan acara formal berupa perayaan Natal, pengajuan dana yang mereka sampaikan ke fakultas ditolak,” ujar Robeth. Alasan penolakan tersebut, merurutnya, lantaran tidak adanya kejelasan tentang legalitas lembaga yang menaungi mereka. Pernyataan sebaliknya diungkapkan oleh Tio Andiko sebagai Presiden BEM FIA periode 2014-2015. Ia berkata bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan Heru Susilo yang saat itu menjabat sebagai Pembantu Dekan III perihal organisasi keagamaan di luar Forkim seperti KMK dan PMK. Berdasarkan penuturan Heru, yang disampaikan oleh Tio, proposal acara kegiatan organisasi nonislam FIA, terutama KMK dan PMK selalu di-ACC. “Selama ini mereka masih diwadahi terkait acara-acara keagamaan yang diselenggarakan.” Pro kontra serta polemik seputar  urgensi pembentukan Kemenag ini...

Malang, dianns.org – Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto hadir dalam acara diskusi bertajuk “Menolak Kriminalisasi dan Pelemahan KPK” di Wisma Kalimetro, Malang, Senin (2/3) siang. Dalam kesempatan diskusi itu, BW enggan membahas tentang kasus dugaan saksi palsu Pilkada Kota Waringin yang menimpanya, ia beralasan kasusnya itu telah diserahkan ke penasihat hukumnya. Bersama dua pembicara lain, Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika dan Dadang Tri Sasongko, BW bicara soal korupsi yang ada di Indonesia. Salah satu topik bahasan BW dalam diskusi itu ialah mengenai korupsi di sektor penguasaan sumber daya alam oleh negara. Menurutnya, berdasarkan studi yang dilaksanakan bersama KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjadi kebocoran dana sebesar 154,3 trilyun per tahun di bidang minyak dan gas. BW berpendapat sumber daya alam yang Indonesia miliki harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebaik mungkin demi hajat masyarakat Indonesia, bukan malah diberikan kepada investor asing. Namun, BW menyesali tindak korupsi yang menyangkut pemanfaatan sumber daya alam. “Ada kesejahteraan hak masyarakat yang hilang karena korupsi,” jelasnya. Pada kesempatan itu, BW juga menjelaskan tentang anatomi korupsi di bidang pajak, minyak dan gas, dan kelautan. “Untuk memahami masalah korupsi, kita harus mengetahui anatomi korupsi tersebut,” tutur pria kelahiran Jakarta 55 tahun silam itu Dalam diskusi tersebut Prof. Erani, salah satu pembicara lain, menjelaskan pula tentang adanya relasi antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya, pada tahun 1950 sampai 1960an korupsi dianggap sebagaiengine of economics...