Category: Actual

May Day: Tuntutan Para Buruh Terhadap UU Cipta Kerja dan Campur Tangan Militer

Selain mengkritisi keterlibatan militer, para buruh juga menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai undang-undang tersebut telah menggerus sejumlah hak pekerja, di antaranya aturan tentang sistem kontrak yang memperlemah posisi buruh, pemangkasan besaran pesangon bagi pekerja yang terkena PHK, serta berbagai ketentuan lain yang merugikan. Hal ini disampaikan oleh Misdi, Koordinator Lapangan aksi.

Read More

Malang Bergerak: Demo Tolak UU TNI, Dukung UU Perampasan Aset dan Masyarakat Adat

Malang – 20 Maret 2025, ratusan massa dari berbagai kalangan menggelar aksi demo di Alun-Alun Kota Malang, pada Kamis (20/3/2025). Aksi ini dipicu pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di rapat paripurna hari ini. Aksi yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB ini digelar dengan tujuan menciptakan mimbar bebas, tempat semua individu dapat menyuarakan pendapatnya secara terbuka. Dengan membawa spanduk yang bertuliskan berbagai penolakan terhadap revisi UU TNI, beberapa massa melakukan orasi menyebut bahwasannya pengesahan revisi UU TNI akan kembali membangkitkan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) serta menuntut agar supremasi sipil tetap...

Read More

AKSI MENOLAK #INDONESIAGELAP

Malang – 18 Februari 2025, massa aksi dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, bersatu padu menyelaraskan suara memberikan perlawanan. Aksi ini dimulai pada pukul 11.30 WIB yang diawali dengan long march dari area Stadion Gajayana menuju Balai Kota Malang. Aksi teatrikal tiarap bersama di depan DPRD Kota Malang juga dilakukan oleh massa aksi sebagai bentuk penggambaran perlawanan masyarakat yang tidak berdaya. Aksi ini ada sebagai bentuk balasan kekecewaan masyarakat yang tidak bisa melawan, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh salah satu orator massa aksi “Bahwa hari ini masyarakat di...

Read More

CAPRES DAN CAWAPRES BEM FIA UB LAWAN KOTAK KOSONG

Musim pemilihan mahasiswa sudah menyelimuti fakultas-fakultas di Universitas Brawijaya, tak terkecuali Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB). Pada hari Selasa, 3 Desember 2024 diselenggarakan debat calon presiden dan calon wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA UB 2025 di Basement Gedung A FIA UB. Berbeda dari pemilihan di tahun-tahun sebelumnya, pasangan calon yang terdaftar pada pemilwa kali ini adalah pasangan calon tunggal. Artinya, hanya ada satu kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan melawan kotak kosong. Meski berjudul “debat”, penyelenggaraan kegiatan ini lebih mirip tanya-jawab. Pasalnya, tidak ada mekanisme sanggahan dan adu argumen seperti debat pada umumnya. Calon presiden dan calon wakil presiden hanya memaparkan visi-misinya serta menjawab pertanyaan dari panelis dan audiens. “Dari kami kan awalnya berharap bukan pasangan tunggal sama calon tunggal, tetapi pada akhirnya setelah kita open registration kemudian udah extend, ternyata yang berkasnya lengkap dan telah terverifikasi hanya satu calon saja. Oleh karena itu, ketika di sini kalau satu calon sebenarnya tidak bisa disebut debat, tetapi lebih ke uji publik, bagaimana dia menyampaikan ke mahasiswa? Kemudian bagaimana mahasiswa juga menanggapi? Kurang lebih seperti itu sih, jadi kalau bisa dibilang ini debat atau bukan, ini lebih mirip uji publik karena tidak ada calon lawan untuk pasangan calon nomor satu ini debat kurang lebih seperti itu.” Jelas Marcellina Antia, ketua pelaksana pemilwa FIA UB 2024 dalam wawancaranya bersama awak DIANNS. Di sisi lain, berkaitan...

Read More

Dua Tahun Pasca Tragedi Kanjuruhan, Duka Masih Menyelimuti Keluarga Korban

Malang – 1 Oktober 2024, sayup doa terdengar dari depan pintu gate 13 Stadion Kanjuruhan. Doa bersama yang ditujukan bagi para korban Tragedi Kanjuruhan juga diharapkan dapat menggugah hati nurani bagi semua elemen, sekaligus sebagai salah satu bentuk protes terhadap keadilan yang belum didapatkan hingga saat ini. Terhitung dua tahun dari Tragedi Kanjuruhan, jawaban tuntutan demi tuntutan yang dilayangkan masih abu-abu. Layangan tuntutan kepada Bareskrim, DPRD komisi tiga, Komnas HAM, hingga Kedutaan Besar cenderung mandek. “Enggak ada, nihil. Di sana itu ke Komnas HAM, ke Kedubes, ke Bareskrim semuanya enggak ada sampai sekarang. Dulu waktu ke Jakarta, waktu ke...

Read More