Penulis: Dea Kusuma R.

Malang. dianns.org – Akhir tahun 2015 akan menjelang dan tahun 2016 segera datang. Seluruh lembaga kemahasiswaan periode 2015/2016 sedang sibuk mempersiapkan generasi penerus estafet kepemimpinan. Sejalan dengan regenerasi tersebut, para pengurus lembaga saat ini juga tengah mempersiapkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Satu per satu program kerja yang telah dilaksanakan selama masa setahun kepengurusan dipertanggungjawabkan di depan seluruh anggota lembaga untuk melihat hasil dari program tersebut. Seperti sebuah mozaik, kepingan program kerja tersebut akan membentuk sebuah kisah dalam kepengurusan lembaga tersebut. Tidak hanya program kerja, peristiwa-peristiwa di luar ekspetasi para pengurus suatu lembaga juga ikut mewarnai setahun kepengurusan di 2016 ini. Kali ini, penulis mencoba merangkai peristiwa-peristiwa penting, baik program kerja maupun peristiwa tak terduga, yang sempat menjadi trending topic selama setahun ini di lingkup Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) maupun Universitas Brawijaya (UB).

Kepengurusan lembaga FIA 2016 dimulai pada bulan Maret. Seluruh ketua lembaga dan pengurusnya dilantik oleh Dekanat FIA pada Sabtu, 14 Maret 2015. Salah satu hal yang mencolok dari susunan lembaga kemahasiswaan FIA di tahun 2016 ini adalah pembentukan kembali Kementerian Agama (Kemenag) di dalam tubuh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Sebenarnya, Kemenag sempat ada di dalam struktur BEM pada dua tahun silam, tepatnya kepengurusan BEM 2012 di bawah kepemimpinan Fernanda A. Prastya. Namun seiring bergantinya Presiden BEM FIA, Kemenag pun vakum selama dua tahun. Urgensi pembentukan kembali kementerian yang memiliki program kerja: pengajian umum, Campmahasiswa Kristen, Protestan, Katolik ini sempat dipertanyakan oleh mahasiswa FIA. Hal ini dikarenakan FIA telah memiliki lembaga berbasis agama seperti Forum Kajian Islam dan Masyarakat (Forkim) dan Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK). Kalo bisa sih, mindset mahasiswa-mahasiswa di luar FIA yang menyebut fakultas kita sebagai Fakultas Ilmu Artis kita ubah menjadi Fakultas Ilmu Agama, begitu tutur Husin Al Hamid selaku Menteri Agama BEM FIA saat DIANNS menanyakan perihal alasan pembentukan kementerian ini pada Senin, 23 Maret 2015 lalu.

Masih dalam bulan yang sama, namun berbeda dengan agenda BEM FIA. Pada Senin 2 Maret 2015, sebuah aksi besar yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMMAK) di Jalan Veteran, depan Universitas Brawijaya. Aksi ini digelar karena pada kala itu disinyalir ada upaya pelemahan dan kriminalisasi terhadap salah satu lembaga independen negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada saat aksi ini digelar, Bambang Widjojanto berkunjung ke Malang untuk mengisi diskusi di Malang Corruption Watch (MCW). Tujuan dari aksi ini adalah menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus antara Polri vs KPK serta bentuk dukungan terhadap institusi KPK dan ingin memperkuat gerakan pemberantasan korupsi.

Tiga minggu pasca aksi itu, Presiden Joko Widodo datang ke Malang disambut oleh aksi “Jatim Menggugat. Aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dihadang oleh satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Polisi Resor Kota (Polresta) Malang di jalan keluar Soekarno-Hatta pada Kamis, 21 Mei 2015. Para mahasiswa dan polisi sempat saling dorong karena mahasiswa bersikukuh untuk menerobos pagar betis yang dibuat oleh polisi. Rencananya, aksi ini akan dilakukan di Jembatan Soekarno-Hatta namun gagal akibat aksi saling dorong ini. Setelah gagal menerobos barisan polisi, massa kembali ke Samantha Krida untuk menanti kedatangan tambahan massa dari Universitas Airlangga (Unair). Massa tersebut meneruskan aksi ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Sebuah peristiwa yang tak kalah ramai diperbincangkan di Universitas Brawijaya adalah pembubaran paksa bedah film Alkinemokiye dan Samin vs Semen yang menimpa Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) DIANNS FIA. Permasalahan ini sebenarnya sudah bergulir sejak April 2015. Pihak Dekanat FIA tidak mengizinkan LPM DIANNS menyelenggarakan bedah film karena dianggap menimbulkan sebuah provokasi. Namun dengan menjunjung kebebasan mimbar akademik yang menjadi hak mahasiswa, LPM DIANNS tetap ingin menyelenggarakan acara ini. Ketika LPM DIANNS telah mengantongi izin penyelenggaraan acara dari pihak Rektorat UB, LPM DIANNS menyelenggarakan bedah film pada Jumat, 1 Mei 2015 di lantai 1 gedung A FIA. Namun, acara ini dibubarkan paksa oleh satpam UB dengan tuduhan tidak berizin. Tidak hanya sampai di sana, pasca pembubaran itu para awak LPM DIANNS mendapat surat panggilan orang tua dari Dekanat FIA. Pemanggilan orang tua ini mendapat reaksi dari Aliansi Peduli Demokrasi yang melakukan aksi di depan mushola FIA. Aksi ini mengecam pengekangan kebebasan mimbar akademik dan pemanggilan orang tua para awak DIANNS. Pertentangan panjang ini berakhir dengan sebuah mediasi antara LPM DIANNS dan Dekanat FIA pada Rabu, 13 Mei 2015 di Meeting Room gedung B lantai 2. Dalam mediasi ini disepakati adanya perjanjian tertulis antara Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM) dengan pihak dekanat terkait kebebasan akademik. Kebebasan akademik ini tidak hanya diperuntukan bagi kalangan profesi namun juga seluruh mahasiwa.

Terlepas dari aksi besar yang dilakukan oleh mahasiswa, ada sebuah cerita dari pernyataan Rektor UB yang sempat dikecam oleh mahasiswa. Kecaman tersebut menguak ketika pernyataan Mohammad Bisri, Rektor UB, diberitakan di Radar Malang tertanggal 30 April 2015. Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof M Bisri resah dengan tanda-tanda berkembangnya ideologi terlarang di kampus yang dipimpinnya. Tak main-main, paham yang tumbuh adalah aliran garis keras (radikal). Yang lebih ekstrem, kampus ini juga disusupi paham komunis,itulah yang tertulis dalam berita tersebut. Pernyataan rektor tersebut menuai kecaman karena dianggap mengultimatum kebebasan mahasiswa untuk mempelajari paham kiri. Kecaman tersebut rencananya akan disuarakan melalui aksi demokrasi pada Sabtu, 9 Mei 2105. Namun, karena suatuh jal, aksi tersebut urung dilaksanakan.Bukan untuk membangkitkan kembali pemberontakan yang pernah terjadi seperti dahulu. Tapi menurut saya, ini adalah bentuk dialektika yang diberikan orang-orang paham kiri terhadap fenomena mahasiswa sekarang yang cenderung terlena dengan kesenangan komunal, suka “hedon-hedon” kayak gitu. Ya setidaknya, hal ini dapat memberikan penyadaran kepada mahasiswa mengenai fungsinya sebagai iron stock, sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi, tukas Sahrudian Ahmad, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (DPM FISIP) yang menjadi salah satu penggerak aksi.