Author: LPM DIANNS

Foto: ANTARA/Eric Ireng/ED/ama/08 Penulis : Pandu Wicaksono Dalam pidato kenegaraan menjelang perayaan HUT Ke-25 RI, 16 Agustus 1970, Presiden Soeharto secara eksplisit menyatakan perang melawan korupsi. Kemudian, 28 tahun setelahnya dominasi Soeharto dijatuhkan oleh rakyat. Akar kemarahan rakyat adalah korupsi yang terinstitusionalisasi secara sistemik dan mengakar yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya pada zaman orde baru. Bahkan, pada pidato tersebut beliau secara jelas menyebutkan bahwa ia siap memimpin langsung perang melawan korupsi. Sungguh ironis. Gerakan demokrasi 1998 membawa harapan baru bagi pemberantasan korupsi dan menjadi prioritas dalam upaya perbaikan bangsa secara komprehensif dan tuntas. Kenyataannya, demokrasi di negara berkembang rentan terhadap praktik korupsi. Yang terjadi justru elite politik memanfaatkan otoritas dan sumber dayanya untuk mengamankan kepentingan pribadi dan loyalitas pengikutnya. Data Bank Dunia (2009) menunjukan bahwa kecenderungan negara berkembang dalam hal pemberantasan korupsi saat ini meningkat signifikan. Namun, proses investigasi, penuntutan, dan penjatuhan hanya menyentuh koruptor kelas bawah dan sulit sekali menyentuh kalangan elit atas (big fishes). Area peradilan yang seharusnya berada dalam koridor hukum kini berubah menjadi area tarik ulur kepentingan para elite kekuasaan. Pemberantasan korupsi sendiri lebih sering diselesaikan dengan metode kompromi politik. Kepentingan penguasalah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi target dan tidak menjadi target dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi rentan terhadap manipulasi, intervensi, dan tekanan politik. Salah satu faktor yang menyulitkan masyarakat politik mendapatkan politisi dan pimpinannya yang bersih dari korupsi adalah orientasi...

Penulis : Putri Tanjung Sari Selamat datang di kampus terbesar dan terbaik, The Big Blue Campus, ungkapan yang diberikan oleh Rektor UB. Pernyataan dalam penyambutan yang diberikan di PK2MU (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Universitas) tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Sebab data yang telah ditampilkan pada layar proyektor sedikit tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terlihat pada jumlah dosen yang mencapai jumlah 1.853 orang dan karyawan yang berjumlah 1.739. Kemudian poin terbaik peringkat I di Indonesia Pelayanan Prima. Pernyataan tersebut tidak sebanding dengan yang dirasakan para mahasiswa yang melakukan login SIAM pada saat KRS berlangsung. Sungguh sangat disayangkan bila yang dimaksudkan dengan kampus terbaik tidak disesuaikan dengan kenyataan yang dirasakan oleh para mahasiswa. Nampak sangat jelas bahwa pernyataan tersebut hanya digunakan sebagai ajang promosi kampus pada mahasiswa baru. Perlu disadari bahwa pernyataan tersebut memiliki pro-contra yang sangat jelas bagi para mahasiswa lama yang mendengarkan dan pada saat itu berada di dalam gedung dengan tugas kepanitiaannya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang selalu berkutat dipikiran para mahasiswa lama tersebut adalah Apakah benar kampus kita merupakan kampus terbesar dan terbaik?, Apakah terbesar dengan hanya jumlah penduduknya saja?, Bagaimana dengan kesejahteraan penduduknya? , Terbaik dalam pelayanan prima yang seperti apa?, sedangkan untuk melakukan login ke SIAM saja sangat susah. Sebaiknya ungkapan yang diberikan oleh Rektor UB tersebut tidak hanya dijadikan untuk ajang promosi kampus saja. Namun, alangkah baiknya jika diwujudkan juga dalam kenyataannya. Agar tidak terkesan hanya...

Foto: ANTARA/Eric Ireng/ED/ama/08 Penulis : Pandu Wicaksono Dalam pidato kenegaraan menjelang perayaan HUT Ke-25 RI, 16 Agustus 1970, Presiden Soeharto secara eksplisit menyatakan perang melawan korupsi. Kemudian, 28 tahun setelahnya dominasi Soeharto dijatuhkan oleh rakyat. Akar kemarahan rakyat adalah korupsi yang terinstitusionalisasi secara sistemik dan mengakar yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya pada zaman orde baru. Bahkan, pada pidato tersebut beliau secara jelas menyebutkan bahwa ia siap memimpin langsung perang melawan korupsi. Sungguh ironis. Gerakan demokrasi 1998 membawa harapan baru bagi pemberantasan korupsi dan menjadi prioritas dalam upaya perbaikan bangsa secara komprehensif dan tuntas. Kenyataannya, demokrasi di negara berkembang rentan terhadap praktik korupsi. Yang terjadi justru elite politik memanfaatkan otoritas dan sumber dayanya untuk mengamankan kepentingan pribadi dan loyalitas pengikutnya. Data Bank Dunia (2009) menunjukan bahwa kecenderungan negara berkembang dalam hal pemberantasan korupsi saat ini meningkat signifikan. Namun, proses investigasi, penuntutan, dan penjatuhan hanya menyentuh koruptor kelas bawah dan sulit sekali menyentuh kalangan elit atas (big fishes). Area peradilan yang seharusnya berada dalam koridor hukum kini berubah menjadi area tarik ulur kepentingan para elite kekuasaan. Pemberantasan korupsi sendiri lebih sering diselesaikan dengan metode kompromi politik. Kepentingan penguasalah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi target dan tidak menjadi target dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi rentan terhadap manipulasi, intervensi, dan tekanan politik. Salah satu faktor yang menyulitkan masyarakat politik mendapatkan politisi dan pimpinannya yang bersih dari korupsi adalah...