Author: LPM DIANNS

Fotografer : Asti Faizati Malang, dianns.org – Menurunnya akreditasi Universitas Brawijaya menjadi B, menjadi permasalahan yang dihadapi rektor terpilih Universitas Brawijaya (UB) Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri. Permasalahan ini menjadi tema sharing dan diskusi masalah umum dan administrasi (SERDADU MUSI) di Gedung Prof Taher Alhabsyi, lantai 1, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB). Dengan tema yang bertuliskan “B UNIVERSITAS atau AKREDITAS?”, diskusi dimulai pukul 16.00 WIB dengan sambutan dari Dekan FIA, Prof. Dr. Bambang Supriyono (05/05). Dalam diskusi ini Prof. Bisri menjelaskan kronologi peristiwa turunnya akreditasi UB. Prof Bisri juga merupakan ketua tim akreditasi UB, “Terdapat dua hal yang disesali, pertama saat penilaian olehasesor ada dosen dan mahasiswa yang melenceng dari apa yang sudah di arahkan oleh tim kami. Kedua, ada kesalahan penafsiran penilaian poin antara kami dengan para asesor. Dari 100 pertanyaan di borang akreditasi, nilai yang harus didapat untuk mendapatkan akreditasi A adalah 361 sedangkan UB hanya mendapatkan 357,” jelasnya. Selain Prof. Bisri, Akhmad Hadi Faqih Syaikhu, Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Brawijaya (DPM UB) juga turut menjadi pemateri. Ia berpendapat bahwa penyebab menurunnya akreditasi UB adalah jumlah mahasiswa yang terlalu banyak. Menanggapi hal tersebut Prof Bisri mengatakan bahwa akan menekan jumlah mahasiswa yang masuk dengan masterplan berbasis daya tampung. “Penerapan Masterplan berbasis daya tampung ini sudah pernah dilaksanakan di Fakultas Teknik ketika saya menjadi Dekan Fakultas Teknik,” ungkapnya. Saat sesi terakhir tanya jawab, Akhmad Hadi juga...

Satu suara adalah tiket masuk menuju nilai-nilai demokrasi. Tahun pemilu, saatnya pergantian wajah Indonesia. Suara-suara rakyat menjadi kunci pembuka untuk pintu-pintu perubahan hingga muncul wajah baru Indonesia. Malang, DIANNS.org – Dalam rangka menuju pemilu tahun 2014 Badan Eksekutif Mahasiswa FIA UB mengadakan acara sosialisasi pemilu pagi tadi (5/3/2014) bertempat di Gedung A FIA UB. Berbagai informasi berkaitan dengan tata cara pemilu disampaikan oleh Rusmifahrizal Rustam, SH, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malang. Beberapa mahasiswa luar FIA, seperti mahasiswa Fakultas Teknik dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pun turut menghadiri acara tersebut. Meningkatkan partisipasi pemilih menjadi tugas KPU, tak terkecuali KPU Malang. Berbagai alternatif dibuat dengan tujuan agar setiap warga negara bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Alternarif menarik ditawarkan untuk para pemilih yang berada di luar daerah domisili, seperti mahasiswa yang sedang menempuh studi-nya. Untuk mahasiswa yang berasal dari luar daerah Malang yang sedang menempuh studi di kota Malang bisa menggunakan alternatif “pindah pilih”. Langkah awal adalah memastikan nama pemilih telah terdaftar dalam DPT di kota asal. Langkah selanjutnya, meminta form A5 di kelurahan kota asal, tepatnya kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan pindah pilih dari kota asal ke kota tujuan. Form A5 kemudian ditunjukkan kepada KPU kota Malang. KPU kota Malang akan membantu mencarikan TPS terdekat dengan lokasi kos atau domisili di kota Malang. Ada 4 surat suara yang akan diterima oleh pemilih yaitu surat suara DPR...

Fotografer : Clara Dilasanti Malang, dianns.org – Para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Universitas Brawijaya menggelar aksi dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional (02/05). Aksi longmarch yang dimulai dari gedung Samantha Krida UB pada pukul 08.00 WIB dan berakhir di jalan Veteran ini membawa tema besar tentang kinerja Mohammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelang berakhirnya kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) UB 2014, Setya Nugraha, menjelaskan tentang beberapa poin yang memperlihatkan rapor merah kinerja Kemendikbud. Di antaranya adalah karut marut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), profesi guru, dan kapitalisasi dan politisasi pendidikan. Nugraha menilai sistem pendidikan yang dijalankan selama ini memberi peluang kepada beberapa pihak untuk menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis. “Pendidikan bisa dijadikan ajang bisnis, bahkan ajang kampanye politik,” jelasnya. Ditemukannya soal berbau politik pada salah satu paket soal Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMA dinilai Nugraha sebagai salah satu bentuk politisasi pendidikan. Seperti yang diberitakan oleh berbagai media massa tentang ditemukannya soal yang menyangkut profil salah satu calon presiden pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Banyak kalangan menilai soal tersebut merupakan bentuk kampanye terselubung dan ketidakprofesionalan penyusun soal. Selain orasi, aksi juga diisi dengan penampilan teatrikal dan diakhiri dengan pembakaran banner bekas atribut aksi. Reporter : Karima...

Malang, DIANNS.org – Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) yang notabene menjadi ritual politik setiap tahunnya masih belum lepas dari drama kepentingan di antara panitia pelaksana. Adanya dualisme kepemimpinan di kubu Panitia Pengawas (Panwas) Pemilwa dibenarkan oleh Laras selaku koordinator Panwas. “Memang benar adanya dualisme kepemimpinan dalam Panwas,” ucap Laras ketika DIANNS mewawancarainya. Laras menjelaskan dualisme terjadi karena ada dua faktor yang dijadikan rujukan dalam memilih koordinator. Secara budaya, anggota panwas memiliki hak untuk memilih koordinatornya. Sedangkan menurut undang-undang, Steering Committee (SC) memiliki hak untuk memilih koordinator. Laras menegaskan dirinya adalah koordinator dan dibuktikan dengan berita acara Pemilwa. Laras menceritakan pasca pembekuan panitia Pemilwa selama dua pekan, dia siap untuk memimpin kembali jalannya Panwas. “Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Saya bangga siapapun yang menang Karena politik FIA sangat keras. Contoh, saya tidak jadi koordinator toh saya tetap jadi mahasiswa dan gak mungkin dilibatkan. Walaupun kepemimpinan diambil alih oleh Eko. Laras rela jika harus mundur tapi jangan salahkan saya jika tidak diperbolehkan oleh MPM. Kemarin ketika Eko menjadi koordinator tidak disetujui oleh MPM,” ucapnya menutup sesi wawancara ini. Reporter : Nindry Septya, Hesti Rahmadhani, Roihatul...