Kategori: Berita

SURAT TERBUKA

Sehubungan dengan keprihatinan kami atas maraknya permasalahan konflik agraria di tanah air antara rakyat melawan pihak swasta ataupun pemerintah. Kerapkali tidak dapat dipisahkan dari peran akademisi, yaitu baik dalam; sebagai dasar dikeluarkannya izin AMDAL atau sebagai saksi ahli dalam persidangan. Sehubungan dengan hal itu, kami Lembaga Pers Mahasiswa DIANNS (LPM DIANNS) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, berniat menyelenggarakan diskusi film yang bertajuk “Samin VS Semen” dan “Alkinemokiye” yang mempunyai konteks permasalahan di tanah Papua dan Rembang. Untuk menyelenggarakan pemutaran dan diskusi film tersebut, kami membuat proposal yang kami serahkan tanggal 6 April 2015 kepada pihak Pembantu Dekan III (PD III), selaku otoritas yang berwenang menaungi organisasi kemahasiswaan. Namun, hasil tidak semulus seperti ketika kita memutar film secara pribadi di dalam kamar. Hambatan demi hambatan kami hadapi; mulai perizinan penyenggaraan acara yang berkelit, mempertanyakan substansi film, serta urgensi pemilihan tanggal yang menjadi polemik. Perlu dipahami pemutaran film yang kami ajukan pada tanggal 1 Mei 2015, secara sengaja mengambil momen yang bertepatan dengan hari buruh. Dalam konteks pemilihan waktu secara tegas kami sampaikan, bahwa kami tidak membawa muatan POLITIS APAPUN, termasuk penggiringan opini atau mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi!Akan tetapi, kami hanya ingin kembali menciptakan ruang publik yang saat ini tengah mengalami krisis daya nalar kritis. Pada tanggal 16 April 2015, kami kembali dipanggil untuk menghadap ke PD III, perihal adanya perbaikan konten pengajuan proposal. Dalam pertemuan tersebut Sri Mangesti selaku...

Read More

Gedung Baru Tak Kunjung Dibangun, Dekanat Targetkan Secepatnya

Fotografer : M. Fakhrul Izzati Pembangunan gedung baru Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) yang terletak di depan Guest House Universitas Brawijaya (UB) hingga Selasa (24/03) tak kunjung dilaksanakan. Ketika dikonfirmasi terkait pembangunan gedung baru tersebut, pihak dekanat tidak bisa untuk memberikan keterangan waktu pasti kapan dilaksanakannya pembangunan. Heru Susilo selaku Pembantu Dekan (PD) II menuturkan, Pihak dekanat menargetkan secepatnya dalam proses pembangunan gedung baru FIA ini. Pihak dekanat menyerakan sepenuhnya pada pihak rektorat dan pemerintah. Ditemui di tempat berbeda, Dekan FIA Bambang Supriyono mengatakan bahwa proses pelaksanaan pembangunan akan dimulai pada tahun 2015 dan menargetkan proses pembangunan akan memakan waktu dua sampai tiga tahun. “Harapan saya di akhir jabatan ini, pembangunan gedung baru paling tidak sudah bisa dibuka,” ujar Bambang. Pembantu Dekan II Heru Susilo, menyatakan proses pembangunan gedung baru memiliki beberapa tahap yang harus dijalani terlebih dahulu oleh pihak fakultas. Pertama, analisis kebutuhan ruangan. Kedua, adalah perencanaan pembangunan ruangan baru, jika masih ada bangunan lama maka bangunan tersebut harus dirobohkan terlebih dahulu dengan izin dari Negara. Ketiga, adalah akomodasi pemasukan dari hasil analisis kebutuhan ruangan dan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Keempat, adalah pembukaan tender perencanaan yang pelaksananya merupakan Kelompok Kerja (Pokja) dari pihak Rektorat Universitas Brawijaya. Pokja bertugas menyeleksi semua peserta lelang perencanaan yang kemudian bertugas untuk membuat perencanaan gedung. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan tender pelaksanaan pembangunan gedung, yang dimulai dari tender pengawas gedung. Setelah selesai, barulah pembangunan gedung dilaksanakan sesuai rekomendasi dari...

Read More

Kemenag Muncual Setelah Vakum Selama Dua Tahun

DIANNS, Setelah dua tahun vakum, kini Kementerian Agama (Kemenag) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) kembali masuk dalam jajaran kementrian. Dua tahun lalu Kemenag pernah ada dalam kementerian bentukan BEM FIA UB tahun 2012, ketika Fernanda A. Prastya menjabat sebagai presiden BEM pada saat itu. Dua periode kepengurusan BEM selanjutnya, yakni pada kepemimpinan Setya Nugraha dan Tio Andiko, Kemenag tidak ada dalam kementerian BEM pada saat itu. Ditemui di Ruang Sekertariat BEM pada Senin (23/3/2015), Robeth Akbar selaku Presiden BEM FIA periode 2015-2016 mengatakan bahwa alasan kembali dibentuknya Kemenag tahun ini karena tidak adanya lembaga yang dapat menaungi kebutuhan agama mahasiswa FIA, terutama mahasiswa yang non islam. “Tahun kemarin contohnya, ketika teman-teman mahasiswa yang beragama Nasrani ingin mengadakan acara formal berupa perayaan Natal, pengajuan dana yang mereka sampaikan ke fakultas ditolak,” ujar Robeth. Alasan penolakan tersebut, merurutnya, lantaran tidak adanya kejelasan tentang legalitas lembaga yang menaungi mereka. Pernyataan sebaliknya diungkapkan oleh Tio Andiko sebagai Presiden BEM FIA periode 2014-2015. Ia berkata bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan Heru Susilo yang saat itu menjabat sebagai Pembantu Dekan III perihal organisasi keagamaan di luar Forkim seperti KMK dan PMK. Berdasarkan penuturan Heru, yang disampaikan oleh Tio, proposal acara kegiatan organisasi nonislam FIA, terutama KMK dan PMK selalu di-ACC. “Selama ini mereka masih diwadahi terkait acara-acara keagamaan yang diselenggarakan.” Pro kontra serta polemik seputar  urgensi pembentukan Kemenag ini...

Read More

Konflik Agraria dan Keterangan Palsu Akademisi Dalam Persidangan

Malang, dianns.org – pasca keterangan dua dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), yaitu; Eko Haryono dan Heru Hendrayana, sebagai wadah ahli dalam sidang gugatan terkait izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Kamis (19/3), semakin menambah daftar hitam akademisi ‘tukang’ ??. Hal ini menyulut amarah warga Pegunungan Kendang, Rembang yang merasa dirugikan, karena tidak berpihak kepada rakyat. Sulut amarah warga berujung pada aksi demo, Jumat (20/3). Akademisi yang diberikan otonomi di ranah keilmuan dengan berdasar pada nilai agama dan persatuan bangsa, ihwal mem mementingkan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Ternyata, tidak mampu dimahfumi dalam taraf berpikir dan berprilaku. “Ini adalah isi rakyat, seharusnya akademisi punya keberpihakan kepada rakyat. Tapi, yang mengecewakan mereka berpihak kepada penguasa kapital,” ?? Tegas Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras), Surabaya, Djuir Muhammad selepas diskusi, Minggu (22/3), di Malang. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, Pasal 9 Ayat 3 menyatakan, posisi akademik dalam keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu bentuk ilmu pengetahuan dalam menemukan, mengembangkan, dan mengungkapkan, dan mempertahankan standar ilmiah menurut kaidah, metode Keilmuan, dan budaya akademika. Namun, kenyataan yang terjadi hari ini tidak demikian. Kaum intelektual, khususnya akademisi terkini mengubah konteks keberpihakan untuk kepentingan pribadi. “Keberpihakan untuk kebaruan ini yang mulai memudar, saya sangat prihatin,” kata Djuir. Ditemui di tempat yang berbeda terkait kasus UGM, Haris El Mahdi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)...

Read More

EM UB Berikan Rapor Merah untuk Kinerja Jokowi

  Malang, DIANNS.org – Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB) melakukan aksi long march dari Stadion Gajayana Malang sampai Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (16/3/2015) pagi. Aksi ini diikuti oleh sekitar 100 orang dari anggota Eksekutif Mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh fakultas di Universitas Brawijaya. Aksi ini dipicu oleh berbagai macam masalah yang menyelimuti bangsa ini. Bayu selaku koordinator aksi kali ini mengatakan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk kritik dan apresiasi terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), selama 147 hari semenjak pelantikannya. Mereka memberikan rapor merah untuk kinerja Jokowi karena kinerjanya masih sangat buruk. Menurut massa aksi, kondisi, ekonomi, pangan, dan energi, akan cukup baik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Presiden EM UB, Reza Adi Pratama mengatakan, “Tuntutan kami untuk segera fokus pada masalah harga pangan yang akhir-akhir ini meningkat tajam. Jadi kami meminta pemerintah untuk segera fokus menyelesaikan masalah ini agar harga bahan pangan bisa segera menurun.” Aksi long march yang diiringi teatrikal dan orasi kali ini cukup membuahkan hasil. Terbukti dengan keluarnya beberapa perwakilan DPRD untuk menampung wakil dari massa. Selanjutnya, kedua belah pihak melakukan mediasi terkait Surat Peringatan 1 untuk Jokowi yang dibuat oleh EM UB. Surat Peringatan 1 ini berisi pertanyaan dan solusi untuk Jokowi, yang pada akhirnya ditanda-tangani oleh dua orang perwakilan DPRD sebagai tanda persetujuan tentang tema dan solusi yang disampaikan. Reza juga menyampaikan pernyataan yang sebelumnya sempat terjadi oleh para anggota DPRD. “Mereka (anggota DPRD) menyatakan fraksi mereka...

Read More