Category: Actual

Massa melakukan aksi tolak revisi UU KPK di depan Balai Kota Malang pada Rabu, 10 Februari 2016. Reporter : Athikah Sri A. dan Esa Kurnia Malang, dianns.org – Aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung di depan Balai Kota Malang pada Rabu, 10 Februari 2016. Aksi ini dilangsungkan sebagai bentuk penolakan atas Revisi UU KPK yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara substansi, wacana DPR dalam melakukan revisi terhadap UU KPK dinilai merupakan upaya pelemahan KPK secara eksternal. Tujuan aksi ini adalah menyampaikan usulan massa kepada DPR selaku dewan pusat...

Akmal Adi Cahya (kiri) selaku Kepala Divisi Adokasi Malang Corruption Watch (MCW) memaparkan sejarah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam diskusi publik yang bertema “Menolak Revisi Undang-Undang KPK” di Wisma Kalimetro pada Selasa, 9 Februari 2016. Reporter: Hendra Kristopel Malang, dianns.org – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dinilai sebagai salah satu upaya pelemahan lembaga tersebut. Kepala Divisi Advokasi Malang Corruption Watch (MCW), Akmal Adi Cahya, menyatakan pihak legislatif memandang revisi UU ini untuk menguatkan KPK, tetapi substansinya justru melemahkan. Selain itu, independensi KPK juga menjadi sasaran dari revisi UU tersebut. “Independensi KPK pun akan semakin digerus oleh...

Perwakilan PPMI Kota Makassar (merah dan biru) saat menyampaikan tuntutan pencabutan UU PT kepada Asep Supanda, Kasubdit Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan Kemenristek Dikti (kanan), dalam Seminar Nasional Dies Natalies PPMI ke-23 di Universitas Muhammadiyah Semarang pada Sabtu, 30 Januari 2016. Reporter: Dinda Indah Asmara Semarang, dianns.org – Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Makassar menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau yang dikenal dengan UU PT dalam seminar nasional pada Sabtu, 30 Januari 2016. Tuntutan dilayangkan kepada Asep Supanda, selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi...

Reporter: Dinda Indah Asmara Malang, dianns.org – Selama tiga puluh dua tahun Orde Baru (Orba) berkuasa, kerap terjadi pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bukti dari pengekangan di masa itu adalah terjadinya pemberedelan terhadap pers. Majalah Tempo, Editor, dan Detik merupakan sejumlah media massa yang pernah diberedel pada rezim otoriter Soeharto. Alasan pemberedelan adalah kritik yang dilayangkan oleh beberapa media massa tersebut dianggap menyudutkan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Kini, pasca tujuh belas tahun runtuhnya Orba, pengekangan terhadap kebebasan berpendapat masih terjadi. Salah satu kasusnya adalah pemecatan Ronny Setiawan, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) jurusan Pendidikan Kimia. Ketua Umum Badan Eksekutif...