May Day: Tuntutan Para Buruh Terhadap UU Cipta Kerja dan Campur Tangan Militer

Malang, LPM DIANNS – Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis, 1 Mei 2025, diwarnai aksi ratusan buruh yang berkumpul di depan Gedung DPRD Kota Malang untuk menyuarakan tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja dan UU TNI. Massa aksi yang terdiri dari buruh dan mahasiswa mengecam keterlibatan militer dalam urusan sipil serta menolak revisi UU Cipta Kerja Tahun 2023 yang dinilai memperburuk kondisi pekerja dan hanya menguntungkan para pemodal.

Dalam UU TNI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004, terdapat pasal yang memberikan keleluasaan bagi TNI untuk terlibat dalam sengketa perburuhan. Sekretaris Jenderal Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), Fathul Khoir, mengkhawatirkan bahwa revisi UU TNI ke depan berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dengan masuknya militer ke ruang-ruang sipil.

“TNI bisa masuk dan membubarkan perkumpulan serta perserikatan dalam situasi pemogokan atas dasar permintaan pemerintah pusat,” kata Fathul Khoir.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum SPBI, Andi Irfan, yang menyayangkan revisi UU TNI karena dinilai dapat menghambat perjuangan buruh di masa depan.

“Jika ada unjuk rasa buruh dan pemerintah daerah meminta, TNI bisa ikut bergabung dalam pengamanan kewilayahan. Ini berarti buruh, selain berhadapan dengan polisi, juga akan berhadapan dengan TNI,” ujarnya.

Selain mengkritisi keterlibatan militer, para buruh juga menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai undang-undang tersebut telah menggerus sejumlah hak pekerja, di antaranya aturan tentang sistem kontrak yang memperlemah posisi buruh, pemangkasan besaran pesangon bagi pekerja yang terkena PHK, serta berbagai ketentuan lain yang merugikan. Hal ini disampaikan oleh Misdi, Koordinator Lapangan aksi.

Aksi demonstrasi ini diikuti oleh lebih dari tiga ratus peserta dari kalangan buruh dan mahasiswa. Mereka membawa spanduk serta poster berisi tuntutan terhadap pemerintah di sekitar area Gedung DPRD Kota Malang.

Penulis: Muh. Bintang