Malang, Dianns.org  – Bertempat di Gedung Prof. Taher Al Habsyi pada tanggal 17/10 pukul 09.00, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (BEM FIA UB) kembali mengadakan Seminar Nasional. Tema yang diusung itu Ekonomi Kerakyatan Menjadi Jati Diri Sistem Perekonomian Nasional. Dalam acara ini menghadirkan beberapa pemateri.

Dari pihak praktisi Antara lain Revrisond Baswir (Pakar Ekonomi UGM), Maris Abdul Muluk (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur), dan Sitta Izza Rosdaniah (Kepala Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Jasa Infrastuktur dan Logistik BUMN). Sementara dari pihak akademis diwakili oleh Fadillah Putra (Dosen FIA UB), dan Wildan Syafitri (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB).

Acara dimulai dengan kenangan dari Ismawan selaku Ketua Pelaksana. Kemudian berturut-turut oleh Presiden BEM FIA, Fernanda Armand Prasetya, dan Sumartono (Dekan FIA UB). Semnas ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi diskusi dengan para praktisi kemudian dengan diskusi santai dengan para akademisi.

Pembicara pada diskusi pertama dimoderatori oleh Kaprodi Perencanaan Pembangunan FIA UB, Hermawan. Revrisond menekankan bahwa setiap rezim yang berkuasa di Indonesia seharusnya bukan merupakan kaki tangan dari pihak kolonial. Sementara Maris menerangkan bagaimana strategi pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur, khususnya bagi koperasi wanita. Sitta selaku wakil dari BUMN menjelaskan bagaimana cara agar agar BUMN menjadi tulang punggung perekonomian nasional dapat mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.

Pembicara sesi kedua adalah Fadillah Putra dan Wildan Syafitri dengan moderator Hartini (Dosen FP UB). Diskusi sesi kedua membahas mengenai data dan fakta hasil kebijakan ekonomi indonesia dari orde baru sampai reformasi. Fadil menyebutkan masuknya perusahaan-perusahaan asing menjadi kunci rendahnya gaji warga indonesia. Kemudian Wildan menyampaikan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan harus melakukan tiga tahapan aksi, yaitu penghentian penjualan aset negara dimana saja, pengawasan kebijakan, perencanaan daerah dan APBD serta ruang publik yang lebih luas kepada rakyat.

“Tujuan dari seminar ini yaitu bentuk dari sistem ekonomi indonesia yang merupakan neo-kapitalis dan neo-liberal. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 yang mengatakan bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, bukan untuk kepentingan pribadi Tertentu, “kata Ismawan, ketua pelaksana SEMNAS FIA UB ini. Ismawan juga berharap bentuk protes ini tidak hanya berhenti pada seminar ini, namun juga bisa terus dengan membentuk aliansi gerakan. Mahasiswa dapat melakukan penelitian pada laboratorium ekonomi kerakyatan FEB UB dan UGM, kemudian mengadakan judicial review undang-undang yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing (PMA) kepada MK agar sistem ekonomi indonesia berbasis ekonomi kerakyatan sesuai dengan kelembagaan.

Reporter / Foto: Eftin Ula / Bintang Aldini