Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, forum yang digagas oleh Donald Trump untuk mengawal perdamaian Gaza. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan dukungan penuh terhadap rekonstruksi Gaza pasca agresi Israel sejak Oktober 2023, bahkan menyatakan kesiapan mengirim 8.000 personel TNI sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF). Trump menyambut dengan berdiri dan bertepuk tangan, menyebut Indonesia sebagai negara dengan peran besar dalam perdamaian internasional. Namun, langkah ini justru memantik kontroversi di dalam negeri.
Respon Rusia memperkuat keraguan publik. Moskow menolak bergabung dengan BoP karena forum tersebut tidak memberi kursi bagi Palestina, sementara Israel justru hadir. “Kami menghargai keputusan negara-negara yang bergabung, tetapi absennya Palestina membuat forum ini tidak seimbang,” ujar Tolchenov. Kritik ini menyoroti ketimpangan BoP dan menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia benar-benar menjaga netralitas, atau justru terjebak dalam panggung politik Trump?
Sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF), 8.000 personel TNI yang dikirim ke Gaza tidak hanya hadir sebagai simbol diplomasi, tetapi memiliki mandat nyata. Mereka bertugas mengawasi agar kesepakatan damai tidak dilanggar, mencegah eskalasi konflik, serta mengawal proses rekonstruksi infrastruktur dan distribusi bantuan kemanusiaan. Kehadiran TNI juga bersifat kolektif bersama pasukan negara lain anggota BoP, sehingga tidak bisa dibaca sebagai langkah unilateral Indonesia. Dengan demikian, pengiriman pasukan ini justru menegaskan komitmen Indonesia menjaga gencatan senjata dan melindungi warga Palestina dari dampak agresi berkepanjangan.
Opini CNBC Indonesia menilai strategi Prabowo memiliki kelemahan serius. Salah satu poin tajam berbunyi “Jika pemerintah tidak mampu menjelaskan manfaat konkret bergabung dengan BoP, maka langkah ini hanya akan menambah beban politik luar negeri dan memperbesar kecurigaan publik.” Kritik lain menekankan lemahnya komunikasi politik pemerintah yang membuat rakyat bingung dan curiga. Pelabelan “zionis” mungkin tidak adil, tetapi mengabaikan kegelisahan publik jelas bukan pilihan bijak. Kritik yang muncul harus dibaca sebagai sinyal bahwa rakyat menuntut konsistensi antara retorika solidaritas dan praktik diplomasi.
Pernyataan dan sikap pemerintah yang tidak sensitif terhadap kekhawatiran publik mencerminkan kurangnya empati terhadap amanat sejarah bangsa mengenai solidaritas terhadap Palestina. Politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar “jargon”, melainkan prinsip yang harus dijaga agar Indonesia tidak kehilangan kredibilitas di mata rakyatnya sendiri.
Apabila mayoritas rakyat Indonesia menolak strategi ini, maka Prabowo sebaiknya mempertimbangkan untuk menarik diri dari BoP. Legitimasi kebijakan luar negeri tidak ditentukan oleh tepuk tangan seorang pemimpin asing, melainkan oleh suara rakyat Indonesia yang sejak awal kemerdekaannya telah mendapat pengakuan dari Palestina. Bahkan, Palestina menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 6 September 1944, jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan latar sejarah tersebut, pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata, bukan sekadar retorika, agar diplomasi Indonesia tetap konsisten dengan solidaritas yang telah terjalin sejak awal berdirinya bangsa.
Sumber:
https://www.cnbcindonesia.com/opini/20260201175525-14-707117/membaca-strategi-prabowo-bergabung-board-of-peace-inisiasi-trump
https://nawacita.co/index.php/2026/02/27/rusia-respon-terkait-bergabungnya-indonesia-dalam-board-of-peace/
https://www.liputan6.com/amp/6282476/reaksi-trump-dengar-rencana-prabowo-kirim-8000-tni-ke-gaza
Penulis: Amirta
Editor: Eve
Deslay: Eve
Foto: BBC, MAGNUM.NG
