Author: LPM DIANNS

  Malang － Selasa, 24 September 2019 aksi oleh aliansi rakyat yang menyebut diri sebagai Front Rakyat Melawan Oligarki kembali dilakukan pada hari ini. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang masih menjadi tempat bagi masa aksi dalam menyampaikan tuntutan. Masa aksi mulai berkumpul di halaman Kantor DPRD Kota Malang pada pukul 09.00 WIB. Berbeda dari hari sebelumnya, hari ini masa aksi menggunakan bermacam atribut berdasarkan organisasi. Aksi simbolik dilakukan dengan mengangkat keranda yang bertuliskan “Demokrasi is dead,” berorasi dan meneriakkan jargon “Demokrasi oligarki, reformasi dikorupsi”. Perwakilan dari kantor DPRD sempat keluar untuk menemui masa aksi, namun apa...

    Malang, dianns.Org – Senin, 23 September 2019 masa aksi berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Aksi kali ini menyerukan “Di Tangan Oligarki, Demokrasi Mati” dan digerakkan oleh aliansi rakyat yang menyebut diri sebagai Front Rakyat Melawan Oligarki untuk mendesak. Aksi ini menuntut beberapa perihal kepada DPR-RI, Presiden, Kepolisian RI, dan Pemerintah diantaranya adalah; 1. Pencabutan draft RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat. 2. Mengeluarkan perpu pencabutan UU KPK dan UU Sumber Daya Air. 3. Menghentikan ijin...

Senin, 23 September 2019 tepat di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sedang berlangsung aksi damai. Aksi ini digerakkan oleh aliansi rakyat yang menyebut diri sebagai Front Rakyat Melawan Oligarki untuk mendesak dan menuntut beberapa perihal kepada DPR-RI, Presiden, Kepolisian RI, dan Pemerintah.Pertama mengenai pencabutan draft RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan penghapusan RUU Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat. Kedua mengeluarkan perpu pencabutan UU KPK dan UU Sumber Daya Air. Ketiga menghentikan ijin korporasi pembakar hutan. Keempat, secepatnya membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis pembela HAM, Advokat, Aktivis Papua,...