Reporter: Zendy Titis D. A
Malang, dianns.org – Berbagai permasalahan dialami Program Vokasi Universitas Brawijaya (UB) sejak tahun 2009 hingga sekarang. Hal ini disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Vokasi dalam sebuah acara diskusi yang diselenggarakan pada Jumat, 18 Maret 2016. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beragam elemen mahasiswa seperti Eksekutif Mahasiswa (EM) UB, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UB, beberapa perwakilan BEM dari fakultas UB, Front Mahasiswa UB, Aliansi Mahasiswa Brawijaya (Ambarawa), dan mahasiswa-mahasiswa UB lainnya.
Dalam diskusi tersebut, mereka membahas tiga topik utama yang menjadi permasalahan di Vokasi. Tiga topik tersebut merupakan pengerucutan dari 38 permasalahan yang sudah direkap oleh BEM Vokasi.Pertama, wacana peleburan Vokasi ke fakultas-fakultas yang ada di UB. Kedua, tidak ada kejelasan dana pagu dan transparansi anggaran dari dekanat untuk kegiatan kemahasiswaan. Ketiga, tidak ada Organisasi Tata Kelola (OTK) di Vokasi. Berdasarkan penjelasan dari Sekjen BEM Vokasi, Intan Dita Wira Dwi Wahyuni, topik yang pertama ia peroleh dari wacana yang dilontarkan oleh pihak petinggi rektorat pada Rabu 16 Maret 2016 malam. Wacana ini akan diklarifikasi kembali oleh BEM Vokasi kepada pihak rektorat Senin, 21 Maret 2016 mendatang. Sedangkan permasalahan terkait kejelasan dana merupakan kasus yang problematik sejak dulu. Intan mengatakan, “Masalah dana itu sudah menjadi permasalahan lama di Vokasi karena tidak ada transparansi dana sama sekali dari pihak Vokasi. Mungkin ada transparansi dana untuk pengadaan dan pembangunan, tapi untuk dana kemahasiswaan sendiri itu tidak ada.”
Mahasiswi Jurusan Perpustakaan dan Kearsipan angkatan 2014 ini mengaku bahwa untuk memperoleh dana kegiatan dari pihak Vokasi sangatlah susah. “BEM Vokasi kemarin mengajukan proposal acara seminar nasional. Tapi dana yang turun cuma dua juta lima ratus, padahal itu tingkatnya nasional,” ujarnya. Tak hanya itu, proposal-proposal lain yang diajukan oleh Himpunan, Komunitas, atau BEM pun seringkali ditolak dengan alasan kebutuhan Vokasi masih banyak yang belum terpenuhi. Akibatnya, acara kerap terselenggara atas dana iuran dari mahasiswa.
Terkait kasus ini, BEM Vokasi telah melapor ke pihak rektorat, namun kasus serupa masih saja berlanjut. Intan menambahkan bahwa BEM Vokasi sempat mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan di Vokasi tersebut kepada EM periode 2014. Walaupun EM menyanggupi akan mengawal dan menjembatani kasus ini, namun pada kenyataannya tidak ada tindak lanjut dari EM dalam bentuk konkret. Meski demikian, BEM Vokasi masih berharap bahwa EM tahun ini mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang merundung Vokasi.
Terkait dengan permasalahan transparansi dana di Vokasi, Muhammad Zahid Abdurrahman selaku Ketua EM UB membuka suara. Menurutnya, penyebab terhambatnya alokasi dana di Vokasi adalah karena menurunnya nominal anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenrisdikti) untuk Perguruan Tinggi. “PNBP untuk UB tahun ini menurun dari 7 Miliar ke 4 Miliar. Mungkin masalah dana di Vokasi ini adalah efek dari menurunnya dana PNBP,” ujarnya dalam forum diskusi kemarin (Jumat, 16 Maret 2016).
Namun, pendapat tersebut langsung ditolak oleh salah satu mahasiswi Vokasi yang namanya tidak ingin disebutkan. “Sebenarnya yang menjadi keresahan kami bukan tentang menurunnya dana pagu. Tetapi masalah yang terjadi di Vokasi ini sudah berada jauh sebelum tahun ini. Kami tidak mendapat kejelasan dari dekanat tentang anggaran. Tidak ada pertemuan koordinasi dengan dekanat terkait anggaran untuk lembaga kemahasiswaan. Terlebih, masalah dana yang tidak jelas ini sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya,” paparnya kepada forum.Selain ketiga permasalahan yang disebutkan, kondisi Vokasi makin diperparah dengan permasalahan-permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi keresahan mahasiswa. Di antaranya ketidakjelasan status Vokasi, tidak diizinkannya mahasiswa berada di area ruangan Ketua Program Vokasi di Gedung Vokasi Lantai 5, kurangnya apresiasi pihak Vokasi untuk mahasiswa berprestasi, mahalnya biaya praktikum yang harus dikeluarkan secara mandiri oleh mahasiswa, tidak terdaftarnya data mahasiswa Vokasi sebelum angkatan 2014 di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), tingginya rata-rata biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan ketidakjelasan status akreditasi Vokasi UB. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden BEM Vokasi, Basma Wiraisi di dalam forum diskusi, “Sampai saat ini kami nggak tahu status kami, bahkan kami belum mendapatkan status sebagai fakultas. OTK sendiri belum ada. Akreditasi sampai saat ini kami belum mendengar.”
Sementara ini, dukungan kepada mahasiswa Vokasi datang dari Nanda Pratama, aktivis Front Mahasiswa UB atau yang biasa disapa dengan Nano. “Masalah yang terjadi di Vokasi ini saya rasa juga dirasakan oleh kawan-kawan di fakultas-fakultas lain. Isu transparasi bukan milik teman-teman Vokasi saja. Saya kira teman-teman Vokasi bisa memperjuangkan permasalahan ini secara bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa yang lain,” tandasnya dalam forum.
