Semua tulisan dari abdillah akbar

Menelisik Keseriusan Reforma Agraria

Oleh: Abdillah Akbar

Selang memasuki tahun ketiga Kabinet Kerja dengan seperangkat Nawa Cita yang selalu ditenteng Presiden Jokowi sepanjang masa jabatannya, belum terlihat keseriusan pemerintah dalam mewujudkan agenda reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UU PA. Seperti halnya dengan celotehan janji era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, reforma agraria juga kerap disebut sebagai Program Prioritas Presiden Joko Widodo. Namun, sebagaimana dalam pelaksanaannya yang tak lepas dari cengkeraman politik pemerintah semata, ketimbang perwujudan dari keadilan sosial dalam arti sebenarnya. Dilihat dari sisi lain, lahan-lahan agraria terus dijarah oleh berbagai jilid kebijakan ekonomi, deregulasi ratusan perundang-undangan yang dipandang menghambat investasi dengan mudah dicabut, liberalisasi sumber daya alam serta monopoli agraria dikumandangkan dengan jelas untuk pemodal besar dengan mengesampingkan hak-hak rakyat. Haus akan ambisi membangun jalan ribuan kilometer, pembangunan rel ganda dan pembangunan pelabuhan besar untuk mendukung tol laut di sepanjang Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Papua membuat masyarakat harus terusir dari tanahnya tanpa mendapatkan jaminan ataupun kompensasi yang sebanding.

Lanjutkan membaca Menelisik Keseriusan Reforma Agraria

Tanah Sengketa

Oleh: Joko Iwan

Pagi buta ketika semua orang masih sibuk dengan indahnya pulau kapuk, diriku telah bangun terlebih dahulu. Kubuka tirai jendelaku yang sederhana agar suasana dalam rumah terasa lebih menyegarkan. Di luar tampak langit masih berwarna biru gelap tanda sang surya hendak bangkit dari peraduannya. Di bawah jendela telah tampak ayam-ayamku tengah mengais-ngais tanah untuk mencari cacing sebagai santapan paginya. Kurasakan pula angin pagi yang dingin menerpa wajahku untuk menghilangkan rasa kantukku.

Lanjutkan membaca Tanah Sengketa

Demi Swasembada Pangan, Petani Dikorbankan

Penulis: Jo Cigo

Bertani merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan negeri ini. Tak terbayang apa jadinya bila seluruh petani di Indonesia berhenti mencangkul sawahnya, bisa saja Indonesia akan mengalami krisis pangan yang parah. Tetapi kejadian ini mungkin saja terjadi apabila hak petani direnggut, seperti yang tengah terjadi di Padang. Melalui Surat Edaran (SE) bernomor 521.1/1984/Distanhorbun/2017 Tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi tertanggal 6 Maret 2017 oleh gubernur setempat, publik dibuat terkejut. Itu dikarenakan SE resmi tersebut mengandung poin yang memerintahkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan UPT Pertanian Kecamatan untuk ikut “membantu” program percepatan tanam padi di Sumatera Barat (Sumbar). Yang menurut Irwan Prayitno, Gubernur Sumbar, adalah upaya untuk memenuhi target swasembada pangan. Ada dua SE yang dikeluarkan oleh Gubernur dalam kebijakan ini. SE pertama yang mengundang kontroversi publik kemudian diperjelas dengan SE kedua tertanggal 8 Maret 2017 untuk memperjelas SE sebelumnya.

Lanjutkan membaca Demi Swasembada Pangan, Petani Dikorbankan

HGB Habis, Lahan Tak Kunjung Diserahkan

Caption foto: Pengavelingan tanah untuk dijadikan permukiman sebagai bentuk pemanfaatan oleh warga Dusun Junggo karena Hak Guna Bangunan milik PT Bukit Selekta Mas yang telah habis sejak 2010

Reporter: Muhammad Bahmudah dan Dimas Ade Surya L.

Malang, DIANNS – Terhitung sejak 9 Juni 2010, Hak Guna Bangunan (HGB) PT Bukit Selekta Mas dengan luasan total 8,6239 hektare berupa perumahan telah berubah status menjadi tanah negara kembali. Atas hal tersebut, maka warga Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan bantuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengajukan pembebasan lahan. Sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk permukiman warga yang tidak mampu secara ekonomi dan lahan produktif. Namun hingga saat ini, belum ada itikad dari pihak PT Bukit Selekta Mas sebagai pemegang HGB sebelumnya untuk melakukan penyelesaian HGB agar dapat dilakukan dilakukan pembebasan lahan. Lanjutkan membaca HGB Habis, Lahan Tak Kunjung Diserahkan

Reforma Agraria: Bukan Sebatas Bagi-bagi Tanah dan Sertifikat

Oleh: Antonius Bagas dan M. Yusuf Isma’il

Malang, DIANNS – Program reforma agraria kembali digulirkan di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Minggu, 26 Maret 2017 Jokowi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat. Kebijakan reforma agraria ini dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Melalui pembagian lahan dan legalisasi aset, program reforma agraria menurut Jokowi akan mendorong lahirnya ekonomi baru yang berkeadilan. Selain itu juga sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, sebagaimana yang dilansir dari ksp.go.id. Padahal, reforma agraria bukan hanya tentang pembagian lahan dan sertifikat.

Putut Prabowo yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyampaikan kepada LPM DIANNS saat berada di Sekretariat Bersama Fakultas Ilmu Administrasi pada Kamis, 27 April 2017. “Di tengah situasi kaum tani yang membutuhkan kepastian atas hak tanah mereka, program reforma agraria ini dinilai menjadi angin segar. Tetapi harus diperhatikan bahwa reforma agraria bukan hanya sekedar membagi-bagikan tanah dan sertifikat,” cetusnya. Beliau melihat bahwa reforma agraria sejati harus dapat membebaskan seluruh permasalahan petani. Termasuk buruh tani yang hanya memiliki tanah kurang dari 0,3 hektar dan tidak memiliki kemampuan mengelola tanahnya, akibat tingginya biaya poduksi pertanian karena dimonopoli oleh industri. Serta petani yang terpaksa menjual tenaganya untuk bekerja dalam sistem pertanian dengan upah yang sangat rendah.

Putut juga menambahkan bahwa reforma agraria harus dapat menyelesaikan permasalahan sarana produksi, selain status kepemilikan tanah. Misalnya terkait bibit yang masih dimonopoli oleh sektor industri, sehingga memberatkan petani dalam proses produksinya. Pemerintah harus dapat menjamin upah dan perbaikan penghidupan kaum tani. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa konsep reforma agraria pemerintah tidak sesuai dengan konsep reforma agraria sejati. Konsep reforma agraria yang sejati menurut beliau seharusnya dapat menghapuskan atau menghilangkan monopoli tanah. “Percuma hanya membagikan sertifikat tanah ketika masih ada segelintir orang yang memonopoli tanah yang sangat luas,” ujarnya.

Jika dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, skema reforma agraria dibagi menjadi dua, yakni legalisasi aset dan redistribusi lahan yang masing-masing sebesar 4,5 juta hektar. Legalisasi aset 4,5 juta hektar juga dibagi menjadi dua, yang pertama legalisasi aset sebesar 3,9 juta hektar tanah yang belum jelas legalisasinya dan 0,6 juta hektar tanah bagi aset tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. Sedangkan untuk redistribusi aset, pelaksanaannya juga dibagi menjadi dua. Pertama adalah redistribusi tanah dengan sasaran eks Hak Guna Usaha atau tanah terlantar seluas 0,4 juta hektar dan pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar.

Dari total luas lahan yang demikian, Putut mengungkapkan bahwa tanah yang dijadikan TORA bukan tanah-tanah yang saat ini dimonopoli oleh swasta maupun yang dikuasai negara. Tanah yang sudah diambil alih tersebut tidak tersentuh oleh TORA. Menurut sosok yang biasa dipanggil Bung Putut itu, reforma agraria milik Jokowi-JK tidak mengubah status kepemilikan tanah. “Tuan tanah tetap menjadi tuan tanah karena mengajukan sertifikasi kepada pemerintah, dan mereka yang tidak memiliki tanah tetap tidak memiliki tanah.” Hal yang sama disampaikan oleh Achmad Sodiki, pakar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau berkata bahwa sebagian besar tanah di Indonesia masih dikuasai oleh segelintir orang, selain juga oleh sektor industri besar. Menurutnya, negara memudahkan korporasi besar dengan mengeluarkan regulasi-regulasinya yang hanya akan memperburuk nasib kaum tani di Indonesia. “Banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang justru mendukung perusahaan-perusahan besar, sehingga memperburuk kondisi kaum tani,” tutur mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pelaksanaan reforma agraria dari tahun ke tahun juga terus mengalami kegagalan. Penyebabnya adalah tidak adanya kepanitiaan yang jelas dalam pelaksanaan pendistribusian aset dan legalisasi tanah, serta tidak adanya tindakan lanjutan setelah pendistribusian aset. Sodiki menyampaikan salah satu penyebab kegagalan reforma agraria adalah tidak adanya implementasi secara menyeluruh ke daerah-daerah. Hal tersebut disebabkan pembentukan kepanitiaan landreform yang tidak jelas. “Harus jelas tanah mana yang harus dibagi, dan siapa saja yang berhak mendapatkan tanah tersebut, termasuk mengawasi bagaimana pelaksanaan reforma agraria. Ini adalah tugas dari kepanitiaan landreform,” tuturnya. Putut juga mengkritik kepanitiaan landreform yang tidak terbentuk dengan benar. Menurutnya, panitia landreform seharusnya bersifat independen, bukan berada di bawah pemerintahan, yang sekarang dimandatkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Padahal BPN sendiri dalam situasi tidak mempunyai data yang konkret,” ungkap beliau.

Bagi Putut, reforma agraria Jokowi-JK hanya merupakan upaya peredaman masalah, sehingga tidak dilaksanakan sesuai cita-cita reforma agraria sejati yaitu penghapusan monopoli tanah. Reforma agraria Jokowi-JK hanya memberikan impian yang konvensional bagi kaum tani. Jangankan pemerintah bisa membantu kesejahteraan, tidak diusir dari tanah yang sedang digarap dan tidak dianggap perambah saja, sudah cukup bagi mereka. Sangat ironis, di tengah pembagian aset dan sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, ada perampasan tanah yang juga dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan segelintir pihak. “Di satu sisi ada yang dapat tanah baru, tapi perampasan tanah masih saja terjadi,” tandas Bung Putut.

Perampasan Tanah = Perampasan Ruang Hidup
Tanah sebagai bagian dari agraria tidak terbatas pada tanah permukaan, melainkan juga ruang hidup di atasnya. Ia memegang peran krusial bagi keberlangsungan kehidupan. Klaim sepihak atas tanah karena itu menyebabkan penderitaan yang besar. Tidak berhenti pada sebatas privatisasi, tapi juga berlanjut pada hilangnya fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi tanah tersebut bagi rakyat. Perampasan terus terjadi. Tanah dikuasai segelintir orang. Petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil menjadi korban. Tanah sumber penghidupan menjadi sumber perampasan. Bagaimana kita juga tak luput menjadi korban? Akhirnya, jika tanah terus direbut, rakyat terus terancam, petani sulit menggarap lahan, dan konflik agraria terus meningkat, pertanyaan yang muncul adalah “Tanah (Masih) Milik Rakyat?” Lanjutkan membaca

Salam persma !!!

Permasalahan yang berkaitan dengan agraria semakin banyak terjadi. Berbagai daerah nyaris tidak terlepas dari permasalahan ini, entah di ujung timur maupun di ujung barat. Mulai dari yang baru-baru ramai di perbincangkan yaitu konflik petani di wilayah pegunungan Kendeng dengan PT Semen Indonesia, serta petani Gondangtapen yang sawahnya dijadikan lahan tukar guling PT Holcim. Permasalahan ini tentunya menimbulkan penderitaan luar biasa kepada rakyat.Hal ini karena agraria merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Lanjutkan membaca

Tindakan Represif Polrestabes Medan pada Hardiknas 2017: Empat Orang Masih Ditahan

Reporter: Nurbaiti Permatasari dan Setia Nur Reformasinta

 

Malang, DIANNS – Terhitung sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan 7 Mei 2017, tujuh orang tahanan dari pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan sebanyak tiga orang sudah dibebaskan. Sedangkan empat orang lainnya masih ditahan. Saat ini, mereka ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemukulan intelijen polisi saat terjadi kericuhan, pasca aksi momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Kejadian terjadi di Gerbang 1 Universitas Sumatera Utara (USU). Adapun empat tersangka tersebut diantaranya dua anggota Lembaga Pers Mahasiswa Bursa Obrolan Mahasiswa Institut Teknologi Medan (LPM BOM ITM) yaitu Fadel Muhammad Harahap dan Fikri Arif, satu Mahasiswa USU yaitu Mensen, dan Erlangga tidak diketahui keterangannya.

Lanjutkan membaca Tindakan Represif Polrestabes Medan pada Hardiknas 2017: Empat Orang Masih Ditahan