Author: LPM DIANNS

Malang, dianns.org – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Malang Raya mendatangi gedung DPRD Kota Malang untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), jum’at (30/3/2012). Dalam tuntutannya mereka meminta DPRD Kota Malang dan Walikota Malang untuk mendukung penolakan kenaikan BBM yang ditetapkan pemerintah. Peni Suparto, Walikota Malang dan Wakil DPRD Kota Malang yang menemui para mahasiswa dengan tegas memutuskan sikapnya untuk menolak kenaikan harga BBM. Sementara itu, setelah Aliansi BEM se-Malang Raya meninggalkan gedung DPRD Kota Malang, massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang juga berjumlah ratusan mendatangi gedung DPRD Kota Malang untuk menyerukan tuntutan yang sama, yaitu penolakan kenaikan BBM. HTI menilai rezim SBY-Boediono telah gagal dalam mensejahterakan dan memperhatikan nasib rakyat, khususnya rakyat kecil. Selain mengkritik pemerintahan SBY, mereka juga mengkritik aksi demo anti kenaikan bbm yang berujung kericuhan. “Kami akan melakukan aksi damai pada siang ini, jadi kami menjamin tidak ada kericuhan seperti yang terjadi pada aksi demo anti kenaikan bbm lainnya,” ujar salah satu orator aksi tersebut. Pada pukul 14.30 hujan deras mengguyur Kota Malang, dan bersamaan dengan itu massa HTI juga membubarkan diri dari depan gedung DPRD Kota Malang. Tidak ada kericuhan dalam 2 aksi demo tersebut. Reporter : Pandu...

Malang, dianns.org- Serangkaian aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi di depan gedung DPRD Malang, rabu (28/3/2012). Kali ini gabungan kesatuan aksi yang mengatasnamakan Forum Rakyat Bersatu melakukan unjuk rasa dengan pengawasan dan penjagaan yang tidak begitu ketat dari kepolisian kota Malang. Mereka terdiri dari Serikat Buruh Sosialis Indonesia Malang (SBSIM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Dalam aksi tersebut, mereka menyerukan kepada para anggota DPRD maupun kepada masyarakat luas untuk menggagalkan kenaikan BBM pada 1 April. “Kami meminta revisi upah buruh jika subsidi dicabut dan kenaikan BBM diperlakukan,” kata salah satu perwakilan buruh. Mereka merasa kenaikan BBM akan berimbas buruk kepada nasib buruh, khususnya buruh di Kabupaten dan Kota Malang. Saat ini UMK buruh di Malang sebesar Rp 1.132.000,- masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Para pengunjuk rasa juga menuntut nasionalisasi aset untuk kesejahteraan rakyat, reforma agraria sejati dan penolakan terhadap kebijakan pasar bebas. Hingga akhir aksi, situasi di sekitar DPRD Malang terpantau tertib dan aman., Tidak ada kericuhan antara para pengunjuk rasa dan pihak aparat kepolisian. Reporter: Pandu...