Penulis :  Danar Yuditya

Selasa, 5 Januari 2016 pukul 11.00 WIB, Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan nomor 01/SP/2016 yang berisi pemberhentian Ronny Setiawan sebagai Mahasiswa UNJ diterbitkan. Ronny Setiawan diberhentikan atau drop out (DO) lantaran mengkritik pihak rektorat atas penggusuran lahan kampus Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Surat DO ini menunjukan sikap ketidakdewasaan para birokrat kampus yang tidak bisa menerima kritik dari mahasiswanya. Sebelumnya, mahasiswa UNJ yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UNJ Bersatu meminta jalur dialogis dengan pihak rektorat terkait permasalahan penggusuran tersebut. Aliansi tersebut melayangkan surat audiensi kepada pihak rektorat agar dapat menemukan titik temu. Namun nyatanya, surat tersebut malah dibalas dengan surat pemberhentian.

Sikap birokat kampus ini sangat mirip dengan sikap pemerintahan Orde Baru (Orba). Ketika ada usul dari rakyat, maka langsung ditolak tanpa ditimbang. Kritik dilarang tanpa ada alasan yang logis, dengan membungkam suara. Penuduhan subversif dan mengganggu keamanan langsung melekat agar gampang dimusnahkan. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kata-kata puitis penuh perjuangan dari seorang penyair yang telah hilang. Puisi Wiji Thukul ini masih terasa hidup dan memberikan hembusan peringatan kepada kita, untuk tidak diam terhadap tindakan represif dari penguasa. Maka tidak ada jalan lain kawan, hanya ada satu tindakan refleksi yaitu LAWAN !!!

Bahaya laten Orba ini telah merasuk dalam kampus, tidak hanya kampus di kawan Ronny. Namun, banyak kampus yang masih melakukan tindakan represif terhadap mahasiswanya. Masih melekat dalam ingatan saya, ketika surat pemanggilan orang tua yang diterima oleh awak Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) DIANNS ketika mengkritik birokrat kampus atas pelarangan pemutaran film. Tak berselang lama, kawan dari kampus Salatiga LPM Lentera dibredel majalanya karena hanya alasan pengungkapan kebenaran sejarah tragedi pembantaian 1965. Bahkan tidak cukup dengan hal itu, empat anggota redaksi LPM Lentera diinterogasi di Kepolisian Resor Salatiga. Selang beberapa minggu kemudian, bencana penindasan kebebasan akademik dan berekspresi dialami oleh kawan dari LPM Media Universitas Mataram dengan alasan terlalu kritis terhadap kampusnnya.

Sikap picik para bikorat kampus ini tidak mencerminkan kebebasan mimbar akademik dan kebebesan berkeskpresi. Padahal hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional di pasal 1 ayat (1) dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi di pasal 1 ayat (1). Di kedua UU tersebut sangat jelas tertera bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-Undang tersebut telah sangat gamblang menjelaskan peserta didik diberikan ruang untuk berinovasi dan berkreasi dalam pengembangan potensi dirinya. Karena, institusi pendidikan merupakan benteng terakhir dari masyarakat dan pendidikan juga membentuk peradaban bangsa selanjutnya, seperti yang termaktub dalam UU No 12 tahun 2012 dalam Pasal 4 di poin (a) yang berbunyi, Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tindakan represif yang dilakukan oleh pihak birokrat tersebut tidak memandang kekuasaan dalam pendidikan secara transformatif seperti dalam buku H.A.R. Tilaar Kekuasaan & Pendidikan. Dalam buku Paulo Freire Pendidikan Kaum Tertindas bahkan menerangkan hakikat pendidikan sebagai praktik kebebasan dengan menekankan pada dialogis. Dialogis ini mendasarkan diri pada cinta, kerendahan hati, dan keyakinanan. Ketiga dasar tersebut akan membentuk hubungan horisontal dimana pendidik dan peserta didik saling memercayai. Dari dialogis ini akan menuntut pemikiran kritis yang memandang realitas sebagai proses dan perubahan bukan pemikiran yang statis dan konservatif.