Kategori: Laporan Utama

Aksi Kamisan Malang: Tuntut Keseriusan Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus HAM.

Reporter: Dinda Indah Puluhan masyarakat dan mahasiswa yang berasal dari Malang Corruption Watch (MCW), Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan beberapa Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Malang Raya mengikuti aksi Kamisan untuk memeringati dua belas tahun kematian Munir Said Thalib, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang tewas diracun arsenik dalam perjalanannya ke Belanda pada 7 September 2004 silam. Aksi yang diselenggarakan oleh Omah Munir ini digelar di depan Alun–Alun Kota Batu pada Kamis, 8 September 2016. Selain menuntut penyelesaian atas kasus pembunuhan Munir, aksi ini juga menuntut penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi. Aksi ini merupakan aksi Kamisan pertama yang digelar di Malang dan rencananya akan dilanjutkan setiap Kamis. Sejauh ini, keseriusan pemerintah dalam upaya pengusutan dan penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia patut dipertanyakan. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti pembantaian anggota dan terduga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965/1966, penghilangan paksa tahun 1998, dan juga kasus pembunuhan Munir yang terkesan ditarik ulur dan mangkrak. Selain itu, pemerintah juga kecolongan hingga menyebabkan pelbagai kasus pelanggaran HAM baru terus terjadi. Hal ini terbukti dari berita kematian aktivis lingkungan Salim Kancil beberapa waktu lalu. Juga, masih adanya korban atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh usaha pertambangan di pelbagai wilayah di Indonesia. Ketidakseriusan ini pada...

Read More

Putusan Tribunal: Negara Indonesia Bersalah Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Tragedi 1965

Reporter: Hendra Kristopel Putusan akhir International People’s Tribunal (IPT) 1965 diselenggarakan dan disaksikan secara serentak di beberapa Negara, termasuk di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta. “Aksi pembunuhan massal dan semua kejahatan tak bermoral sejak 1965, dan kegagalan untuk mencegahnya, atau menindak pelakunya berlangsung di bawah tanggung jawab sepenuhnya Negara Indonesia,” ujar Zak Yacoob, Ketua Majelis Hakim IPT 65. Keputusan akhir itu menyimpulkan bahwa terdapat 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 dan sesudahnya. Negara Indonesia harus bertanggung jawab dan terbukti bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena memerintahkan dan melakukan (khususnya Tentara Nasional Indonesia melalui rantai komando) tindakan tidak manusiawi. IPT 1965 adalah pengadilan rakyat internasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia pada tahun 1965 dan sesudahnya, dimana terdakwanya adalah Negara Indonesia. Sidang IPT 1965 yang telah dilaksanakan pada 10 – 13 November 2015, di Den Haag, Belanda. Pemerintah Indonesia selalu diundang pada setiap sesi, namun kursinya selalu kosong. “Patut disesalkan Negara Indonesia tidak memenuhi undangan untuk hadir, juga tidak mengajukan pendapatnya tentang tribunal ini. Demikian pula Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang juga diundang,” ujar Yacoob. Akhirnya sidang ini sampai pada puncaknya, yaitu pada tanggal 20 Juli 2016. Laporan keputusan Majelis Hakim disampaikan oleh Zak Yacoob di Cape Town, Afrika Selatan. Keputusan itu menyatakan bahwa telah terjadi penyerangan luas dan sistematis dengan sasaran sebagian warga, yang terdiri dari Partai Komunis Indonesia...

Read More

Handono : Setiap Level Pengaruhi Masalah Pangan

Reporter : Bimo Adi K. Malang, DIANNS – Berbicara masalah pangan akan merujuk pada pembahasan yang luas. Berdasarkan komoditi, tidak hanya beras saja, tetapi (sembilan bahan pokok) sembako dan varian beras itu sendiri juga akan mengurai permaslaahan yang kompleks. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Dosen Sosial Ekonomi Pertanian, Setiyo Yuli Handono, saat menjadi salah satu pemantik diskusi publik bertajuk “Masalah Pangan Masalah Siapa?” yang digelar oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Canopy, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya (FP UB). Diskusi yang digelar di Panggung Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM) FP UB pada tanggal 2 Juni 2016, pukul 19.00 WIB tersebut, Handono memaparkan fakta dari hasil temuan mengenai level produksi. Kuantitas dari setiap 1 hektar tanaman padi dapat dihasilkan paling sedikit 2,5 ton dan paling banyak 17 ton dengan rata-rata produksi sekitar 4-6 ton. Dari data ini, jika dikalkulasikan secara keseluruhan, Indonesia sebenarnya tidak memiliki masalah dalam tataran produksi. Sementara itu, pada level konsumsi, pola pikir sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada nasi sebagai makanan pokok. Menurutnya, setiap orang dapat mengonsumsi beras sebanyak 90-100 kilogram per tahun. Handono menekankan, data pada tahun 2011 oleh Kementerian Pertanian menyatakan bahwa jumlah kebutuhan dengan konsumsi beras adalah surplus. Namun, yang masih dipertanyakan ialah adanya kebijakan impor beras. Terkait hal ini, Ia memaparkan, penggunaan beras tidak hanya sebatas dikonsumsi sebagai nasi namun, diolah menjadi tepung beras untuk diolah menjadi makanan olahan. Selanjutnya Handono bercerita mengenai level distribusi...

Read More

Hari Pers Internasional Dimata Nurjaman Mochtar

Foto : unesco.org Malang, dianns.org – Akademi Indosiar yang dilaksanakan di Widyaloka, Universitas Brawijaya (UB) sejak pukul 09.00 WIB, Kamis (17/5/2012) kemarin sudah terlihat sepi ketika memasuki pukul 14.00 WIB. Hanya beberapa pelamar kerja yang berlalu-lalang saat kedua reporter LPM DIANNS sedang duduk di luar Widyaloka. Salah satu reporter LPM DIANNS yang sedang mengambil beberapa foto di sekitar Widyaloka langsung memanggil rekannya untuk mewawancarai pemimpin redaksi Indosiar, Nurjaman Mochtar, yang sedang menunggu mobil ang akan membawanya pergi meninggalkan kawasan UB. Setelah memperkenalkan diri, kami mulai melemparkan pertanyaan seputar hari pers internasional yang beberapa bulan lalu kita peringati. Berikut cuplikan wawancara dengan Nurjaman Mochtar.      Bagaimana sikap kita dalam merayakan hari pers internasional? Saya pikir, hari pers harus dijadikan ajang mengoreksi diri bagi masyarakat pers. Bagaimana pers berperan dan berkiprah di masyarakat karena pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Sebagai pilar demokrasi, pers harus bisa mewakili masyarakat dalam mengkritisi dan mengkoreksi fenomena yang terjadi dimana saja. Pers itu bukan perwakilan pemerintah dan kelompok, pers itu harus bisa berdiri sendiri diatas golongan. Hari pers itu seharusnya menjadi evaluasi bagi pers, apakah pers sudah benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal informasi. Intinya hari pers bisa mengingatkan pers sendiri bahwa pers harus mewakili kepentingan publik. Kebebasan pers yang selalu menjadi tema dalam memperingati hari pers, apakah masih relevan? Berbicara mengenai kebebasan itu sangat relatif, bahkan di negara paling demokratis pun nilainya sama dengan di Indonesia....

Read More

[Video] Koalisi Jurnalis dan Persma Malang Raya Kirim Surat Teguran ke Walikota Malang

Hari Kebebasan Pers Internasional diperingati oleh Koalisi Jurnalis dan Persma Malang Raya dengan cara melakukan aksi di depan Balai Kota Malang pada Selasa, 3 Mei 2016. Dalam aksi ini, massa mengirim surat teguran kepada Walikota atas ketidakterbukaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada jurnalis yang ingin mencari informasi. Selain itu, massa juga mengecam penindasan dan kekerasan terhadap jurnalis yang masih banyak terjadi di kota Malang....

Read More