Arsip Kategori: Laporan Utama

Kampung 3G (Glintung Go Green)

Reporter: Dinda Indah dan Bimo Adi

Glintung Go Green (3G), merupakan sebutan kampung yang bernuansa hijau asri, berada di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, tepatnya RW 23. Nuansa ini didukung oleh tanaman hidroponik yang menghiasi sepanjang jalan perkampungan. Selain itu, kebersihan pemandangan perkampungan dan jalan yang terjaga, buat kesan lingkungan hidup yang sehat. Gerakan tersebut digagas oleh ketua RW, Bambang Irianto. Ia menuturkan pertama kali mengusung gerakan ramah lingkungan, karena kampung yang sekarang asri, dahulu kerap dilanda banjir dan kesehatan warga yang rentan akan penyakit degeneratif hingga menimbulkan angka kematian warga.

Pertama kali gerakan ini disosialisasikan tidak banyak warga yang mendukung. Untuk membangun kesadaran warga dalam mendukung gerakan ini tidak mudah, banyak kendala yang ditemui. Misalnya, dana untuk menanam yang dipermasalahkan warga. Namun, Ketua RW kampung ini memiliki cara yang jitu untuk mengajak warganya menghijaukan lingkungan, yaitu dengan tidak memberikan layanan administrasi kepada warga yang tidak mau menanam tanaman di rumahnya. Contoh, setiap warga yang meminta surat untuk perkawinan, diberikan syarat wajib menanam satu tanaman di lingkungan rumahnya. Selain itu membawa dua buah botol bekas yang menjadi syarat warga dalam pengambilan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lanjutkan membaca Kampung 3G (Glintung Go Green)

Putusan Tribunal: Negara Indonesia Bersalah Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Tragedi 1965

Reporter: Hendra Kristopel

Putusan akhir International People’s Tribunal (IPT) 1965 diselenggarakan dan disaksikan secara serentak di beberapa Negara, termasuk di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta. “Aksi pembunuhan massal dan semua kejahatan tak bermoral sejak 1965, dan kegagalan untuk mencegahnya, atau menindak pelakunya berlangsung di bawah tanggung jawab sepenuhnya Negara Indonesia,” ujar Zak Yacoob, Ketua Majelis Hakim IPT 65. Keputusan akhir itu menyimpulkan bahwa terdapat 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 dan sesudahnya. Negara Indonesia harus bertanggung jawab dan terbukti bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena memerintahkan dan melakukan (khususnya Tentara Nasional Indonesia melalui rantai komando) tindakan tidak manusiawi.
Lanjutkan membaca Putusan Tribunal: Negara Indonesia Bersalah Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Tragedi 1965

Handono : Setiap Level Pengaruhi Masalah Pangan

Reporter : Bimo Adi K.

Malang, DIANNS – Berbicara masalah pangan akan merujuk pada pembahasan yang luas. Berdasarkan komoditi, tidak hanya beras saja, tetapi (sembilan bahan pokok) sembako dan varian beras itu sendiri juga akan mengurai permaslaahan yang kompleks. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Dosen Sosial Ekonomi Pertanian, Setiyo Yuli Handono, saat menjadi salah satu pemantik diskusi publik bertajuk “Masalah Pangan Masalah Siapa?” yang digelar oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Canopy, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya (FP UB). Lanjutkan membaca Handono : Setiap Level Pengaruhi Masalah Pangan

Hari Pers Internasional Dimata Nurjaman Mochtar

Foto : unesco.org

Malang, dianns.org – Akademi Indosiar yang dilaksanakan di Widyaloka, Universitas Brawijaya (UB) sejak pukul 09.00 WIB, Kamis (17/5/2012) kemarin sudah terlihat sepi ketika memasuki pukul 14.00 WIB. Hanya beberapa pelamar kerja yang berlalu-lalang saat kedua reporter LPM DIANNS sedang duduk di luar Widyaloka. Salah satu reporter LPM DIANNS yang sedang mengambil beberapa foto di sekitar Widyaloka langsung memanggil rekannya untuk mewawancarai pemimpin redaksi Indosiar, Nurjaman Mochtar, yang sedang menunggu mobil ang akan membawanya pergi meninggalkan kawasan UB.

Lanjutkan membaca Hari Pers Internasional Dimata Nurjaman Mochtar

[Video] Koalisi Jurnalis dan Persma Malang Raya Kirim Surat Teguran ke Walikota Malang

Hari Kebebasan Pers Internasional diperingati oleh Koalisi Jurnalis dan Persma Malang Raya dengan cara melakukan aksi di depan Balai Kota Malang pada Selasa, 3 Mei 2016. Dalam aksi ini, massa mengirim surat teguran kepada Walikota atas ketidakterbukaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada jurnalis yang ingin mencari informasi. Selain itu, massa juga mengecam penindasan dan kekerasan terhadap jurnalis yang masih banyak terjadi di kota Malang.

https://www.youtube.com/watch?v=scCGfPmRd-E

Peringati Hari Kebebasan Pers Internasional, Koalisi Jurnalis dan Persma Malang Raya Beri Teguran Kepada Pemerintah Kota Malang

Reporter: Melinda Cucut W, Hendra Kristopel

Malang, DIANNS – Koalisi Jurnalis dan Persma Malang Raya yang terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Malang Raya, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Malang, AJI Malang, dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Malang melakukan aksi di depan Balai Kota Malang saat memperingati World Press Freedom Day (WPFD) atau Hari Kebebasan Pers Internasional pada Selasa, 3 Mei 2016. Mereka mengklaim bahwa aksi ini bukan hanya sekedar untuk memperingati WPFD, namun juga bertujuan untuk menuntut agar kebebasan pers tetap terjaga. “Kami disini bukan hanya sekedar aksi memperingati hari kebebasan pers tetapi ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada Pemerintah Kota Malang,” ujar Yati Mulainun selaku kordinator aksi sekaligus salah satu perwakilan dari AJI.

Melalui aksi ini, Koalisi Jurnalis dan Persma Malang Raya menyampaikan teguran terhadap pemerintah kota Malang termasuk wakil walikota Malang, Setiaji yang hadir menemui massa aksi. Teguran yang disampaikan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Pers No 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran tidak berlaku untuk pers nasional. Pada ayat 3 menyatakan bahwa untuk menjamin kemerdekaan, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta menyampaikan informasi. Lanjutkan membaca Peringati Hari Kebebasan Pers Internasional, Koalisi Jurnalis dan Persma Malang Raya Beri Teguran Kepada Pemerintah Kota Malang

Secondhand Serenade Sukses Guncang Malang

Fotografer: Yogi Fachri Prayoga

Malang, LPMDIANNS.com – Band rock akustik asal California, AS, Secondhand Serenade yang digawangi oleh vokalis dan gitaris John Vesely sukses memuaskan kerinduan Serenaders, sebutan untuk penggemar Secondhand Serenade, yang hadir di Graha Cakrawala UM, Malang, Kamis (3/5/2012) malam. Dengan menyuguhkan olah vokal, dan permainan musik yang atraktif di setiap lagu yang dibawakan, Secondhand Serenade mampu membius para penonton yang sebagian besar didominasi oleh remaja putri. Di hadapan kurang lebih 1000 penonton, John Vesely mengaku senang bisa datang ke Kota Malang untuk pertama kalinya yang disebutnya sebagai “The most beautiful city in the world”.

Lanjutkan membaca Secondhand Serenade Sukses Guncang Malang

Wakil Wali Kota Janjikan Penuhi Tuntutan Massa

Reporter: Dea Kusuma R.

Malang, DIANNS – Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Malang Bersatu melakukan aksi lanjutan pada Senin, 2 Mei 2016 di depan Balai Kota (Balkot) Malang. Dalam aksi ini, massa ingin bertemu dengan Wali Kota Malang untuk menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP ini dianggap tidak pro terhadap buruh dan menyebabkan para anak buruh tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak. Meski sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan aparat, Sutiaji selaku Wakil Wali Kota Malang akhirnya menemui massa. Ia menandatangani surat tuntutan massa dan berjanji segera memenuhinya.

Misdi, salah satu buruh yang juga tergabung dalam Dewan Pengupahan, mengungkapkan PP 78/2015 sangat merugikan karena kebutuhan hidup buruh ditinjau lima tahun sekali dan dalam penentuan upah pun buruh tidak diikutsertakan. Besarnya upah buruh ditentukan oleh inflasi negara. Sehingga jumlah upah buruh tidak jelas. Hal ini kemudian berimbas pada nasib pendidikan anak-anak buruh. “Dengan upah yang tidak pasti dan biaya pendidikan semakin mencekik, lalu bagaimana nasib anak-anak buruh?” tuturnya pada reporter DIANNS di tengah aksi yang berlangsung.

Massa juga meminta Mochamad Anton atau yang akrab disapa Abah Anton selaku Wali Kota Malang untuk keluar dari balkot dan mendengar tuntutan mereka. Lanjutkan membaca Wakil Wali Kota Janjikan Penuhi Tuntutan Massa

Beda Persepsi: May Day Digelar di Dua Kawasan

Teatrikal jalanan di Jalan Ijen

hiburan musik dangdut di Balai

Kota Malang
Liputan oleh Nurhidayah Istiqomah dan Zendy Titis

Malang, DIANNS – Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei diwarnai dengan aksi demonstrasi pada Minggu, 1 Mei 2016. Berbeda dengan aksi May Day pada tahun-tahun sebelumnya, aksi kali ini digelar di dua titik, yakni di Jalan Ijen Kota Malang dan di Balai Kota (Balkot) Malang. Munculnya dua aksi yang digelar di dua tempat berbeda ini disebabkan adanya dua kubu yang berselisih paham di dalam serikat buruh.

Aksi di Jalan Ijen dilakukan oleh buruh, pers, dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Malang Bersatu denganmengusung konsep teatrikal jalanan. Sedangkan di Balkot, aksi digelar oleh Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang. Konsep acara tersebut digelar dengan pendirian panggung, musik dangdut, donor darah, dan pembagian nasi bungkus gratis.

Terpecahnya aksi menjadi dua kubu ini disinyalir karena adanya perbedaan persepsi dalam memaknai hari buruh. Firman Rendi selaku juru bicara Aliansi Rakyat Malang Bersatu menyatakan bahwa aliansi menolak bergabung dengan aksi di Balkot. “Kami tidak mau bergabung. Bagi kami, tidak ada istilah berkompromi dengan pemerintah. Karena selama ini pemerintah juga nggak pernah berkompromi dengan kita dalam memberikan hak perlindungan bagi buruh,” ujarnya. Menurutnya, pemfasilitasan aksi di Balkot oleh Pemkot merupakan agenda tersembunyi pemerintah untuk meredam aksi buruh agar tidak melakukan demonstrasi secara frontal.

Rendi mengungkapkan adanya intimidasi dari aparat kepolisian sebelum aksi digelar, yaitu sekitar pukul 12 tengah malam (Sabtu, 30 April 2016). Menurutnya, tujuan intimidasi tersebut adalah untuk melarang aksi di Jalan Ijen. Selain intimidasi, tindakan pihak aparat dalam memecah suara buruh juga dilancarkan dengan memengaruhi buruh di pabrik. “Ketika kita bilang ada aliansi akan demo, mereka (aparat) langsung masuk ke perusahaan untuk melakukan penggiringan opini buruh di pabrik bahwa demo hanya ada di Balkot, bukan di Ijen. Aksi kita diancam mau dibubarkan karena dianggap akan mengganggu ketertiban,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Disnakertrans, Kusnadi menyatakan bahwa dirinya tidak mengakui aksi yang digelar di Jalan Ijen. “Saya hanya mengakui yang ada di sini karena ini adalah yang sah dan resmi,” ucapnya ketika diwawancarai reporter DIANNS pada Minggu, 1 Mei 2016 di Balkot. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa aliansi tidak melakukan koordinasi dengan Disnakertrans dalam menggelar aksi di Jalan Ijen tersebut.

Tanggapan lain datang dari Ketua Komite SPBI, Lutfi Hafidz, perihal aksi yang digelar aliansi. Ia mengungkapkan adanya perbedaan paham antara pihak buruh yang menggelar aksi di Jalan Ijen dengan buruh di Balkot. “Kita ndak harus pakai gerakan terus. Sekarang ini, sulit untuk menggerakkan buruh. Maka, ini adalah salah satu cara yang bisa menarik buruh karena ada hiburan,” ujar Lutfi.

Berlawanan dengan Lutfi, Rendi menegaskan bahwa May Day adalah hari perlawanan buruh, bukan hari untuk berkompromi dengan pemerintah. Ia menegaskan bahwa aksi pada 1 Mei bertujuan untuk memperingati perjuangan buruh-buruh terdahulu, bukan kegiatan untuk mencari hiburan. Senada dengan Rendi, Abdul Azis selaku juru bicara Aliansi mewakili mahasiswa menyatakan, “Kami memang kurang sepakat (dengan aksi di Balkot), karena permasalahan buruh tidak bisa diselesaikan dengan donor darah. Melainkan May Day menuntut perjuangan hak buruh. Permasalahan buruh mulai dari PP 78 Tahun 2015, kriminalisasi terhadap buruh, kebebasan berserikat masih menjadi polemik di negara kita.”

Adapun tuntutan yang diserukan oleh Aliansi Rakyat Malang Bersatu dilandasi oleh masih banyaknya permasalahan yang dialami buruh. Tuntutan-tuntutan tersebut antara lain: 1) Cabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; 2) Usut tuntas kriminalisasi aktivis buruh; 3) Hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing; 4) Tolak PHK sepihak; 5) Wujudkan upah layak nasional; 6) Jamin kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat bagi buruh; 7) Memberikan hak partisipasi buruh di dalam kebijakan publik; dan 8) Berikan jaminan pendidikan dan kesejahteraan bagi buruh.