Kategori: Laporan Utama

Dampak Otonomi Kampus di UI dan UGM

Reporter: Johanis Merkurius Cigo dan Athika Sri Ayuningtyas Sebagai kampus yang menjadi pilot project otonomi Perguruan Tinggi (PT), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengalami perjalanan panjang dalam mengelola kampusnya secara otonom. LPM DIANNS mencoba menilik ke dalam dua kampus yang sudah lebih dulu menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Secara hukum, UI disahkan menjadi PTN BH pada tanggal 14 Oktober 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. Namun jauh sebelum itu, model otonomi tata kelola PT sudah dilimpahkan ke UI sejak tahun 2000 dengan dikeluarkannya PP Nomor 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan UI sebagai Badan Hukum Milik Negara. Selama tujuh belas tahun UI mengalami beberapa kali perubahan status hukum, meski pada hakikatnya sama. Yakni pengelolaan sumber daya universitas secara mandiri atau otonom. Pengelolaan secara otonom tercermin dari sistem pembayaran biaya perkuliahan mahasiswa. Berbeda dengan universitas lain, UI menerapkan sistem pembayaran dengan nama Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Fadel Muhammad selaku anggota Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa (MWA UI UM) 2016 menjelaskan konsep BOP yang juga terkena dampak PTN BH. Menurut penuturan Fadel, nominal yang harus dibayarkan mahasiswa UI sebelum tahun 2008 disamaratakan sebesar 1,5 juta bagi jurusan sains teknologi dan kesehatan (Saintek) dan 1,3 juta bagi jurusan sosial humaniora (Soshum). Namun sejak tahun 2008, BOP dipisahkan ke dalam dua mekanisme pengajuan yaitu BOP-Berkeadilan (BOP-B) dan BOP-Pilihan (BOP-P)...

Read More

Berstatus PTN BH, Akses Pendidikan Akan Semakin Sulit

Reporter: Iko Dian Wiratama dan Dinda Indah Asmara Malang, LPM DIANNS – Universitas Brawijaya (UB) saat ini tengah bersiap menuju status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). PTN BH akan mengubah status salah satu universitas di Kota Malang ini yang sekarang masih berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Tim persiapan telah terbentuk. Namun, peralihan status UB menjadi PTN BH tentu akan membawa berbagai perubahan dalam kampus. Hal ini menimbulkan banyak penolakan, terutama dari kalangan mahasiswa. Salah satu yang menjadi fokus penolakan adalah terkait akses pendidikan UB jika kelak status PTN BH sudah ditetapkan. Gaung PTN BH begitu ramai terdengar di Kampus Prabu Brawijaya akhir-akhir ini. Tim Persiapan PTN BH yang telah terbentuk sejak akhir tahun 2016, diketuai oleh Abdul Latief Abadi selaku dosen dari Fakultas Pertanian. Tujuan tim ini adalah mempersiapkan UB andai kata nanti mendapatkan mandat sebagai PTN BH, UB telah siap. Gaung PTN BH ini menuai banyak penolakan. Penolakan itu didengungkan dalam berbagai aksi yang sudah dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa. Salah satunya adalah aksi peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei lalu. Dalam aksi yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Brawijaya, mahasiswa mengambil posisi jelas, yaitu menolak PTN BH. Walau akhirnya di aras mahasiswa terjadi perpecahan, poin penolakan PTN BH yang sudah didengungkan berubah menjadi tuntutan adanya transparansi persiapan berupa hearing dan pelibatan mahasiswa dalam PTN BH. Penolakan PTN BH bukanlah tanpa alasan. Ada...

Read More

Menilik Persiapan UB Menuju Status PTN BH

Reporter: Ayulia Amanda dan Melinda Cucut Wulandari Malang, LPM DIANNS – Isu terkait Universitas Brawijaya (UB) yang akan berganti status dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) semakin jelas terlihat. Isu ini diperkuat dengan adanya beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh UB, seperti dibentuknya Tim Persiapan PTN BH oleh Mohammad Bisri selaku Rektor UB sesuai Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 414 Tahun 2016. SK ini sudah berlaku sejak 1 November 2016. Selain itu, persiapan lainnya juga meliputi usaha peningkatan profit unit-unit usaha yang dapat menunjang ketersediaan dana, transparansi keuangan, pembangunan infrastruktur, serta fasilitas penunjang akademik. Namun, saat ini pihak rektorat masih belum menyatakan secara langsung bahwa UB akan berstatus PTN BH. Abdul Latief Abadi selaku Ketua Tim Persiapan PTN BH di UB, menyatakan bahwa tujuan utama dibentuk tim ini untuk mempersiapkan UB jika mendapatkan mandat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk berstatus PTN BH. Setidaknya ada empat syarat yang harus dipersiapkan UB menuju status PTN BH yakni evaluasi diri, kompilasi dokumen, perumusan statuta, dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Saat ini yang dilakukan UB masih pada tahap evaluasi diri. “Kita siapkan evaluasi diri dan rencana peralihan. Peralihan pun belum bisa kita lakukan sehingga yang kita lakukan evaluasi diri,” tutur Latief. Evaluasi diri yang dilakukan oleh Tim Persiapan PTN BH berkaitan dengan potensi data, akademik, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta pemetaan...

Read More

PTN BH : Skema Pendidikan Tinggi ala Pasar dan Pemerintah

Reporter: Ferry Firmanna dan Bimo Adi Kresnomurti Malang, LPM DIANNS – Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) membuat kampus mempunyai wewenang untuk menjalankan peran baru yaitu income generating institution. Income generating institution merupakan salah satu jalur dalam institusi untuk menghasilkan uang sesuai dengan kewenangannya yang luas. “Ketika kampus diberikan kewenangan untuk mencari sumber pendanaan, ini sama saja dengan prinsip berdagang.” Hal ini diungkapkan Sakban Rosidi, salah seorang pengamat pendidikan saat ditemui oleh awak LPM DIANNS di kediamannya pada Sabtu, 5 Mei 2017. Pendidikan secara aspek historis global telah memengaruhi jalannya pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Abdurrahman Narwastu, salah seorang mahasiswa yang menjadi anggota Komite Pendidikan Universitas Brawijaya (KP UB). “Pengaruh dunia barat seperti halnya neoliberalisme telah muncul sebagai akibat dari kegagalan ekonomi karena over production. Sehingga muncullah komersialisasi pendidikan di Amerika,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa terjadinya perubahan dalam pendidikan tinggi di Indonesia dimulai ketika Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995. Kemudian diikuti dengan penandatanganan General Agreement on Trade in Services (GATS) pada bulan Desember 2005. Saat itu pula siap ataupun tidak siap, Indonesia harus mengikuti kewajiban menjadi anggota WTO. Sehingga Indonesia harus mengikuti arus pasar internasional. Dalam GATS, pendidikan menjadi salah satu sektor perdagangan jasa yang diperluas melalui skema pasar bebas internasional. Artinya, semua aspek pendidikan mengalami liberalisasi, kapitalisasi, yang menjurus pada bentuk komersialiasi. Hal inilah yang menjadi salah satu latar...

Read More

HGB Habis, Lahan Tak Kunjung Diserahkan

Caption foto: Pengavelingan tanah untuk dijadikan permukiman sebagai bentuk pemanfaatan oleh warga Dusun Junggo karena Hak Guna Bangunan milik PT Bukit Selekta Mas yang telah habis sejak 2010 Reporter: Muhammad Bahmudah dan Dimas Ade Surya L. Malang, DIANNS – Terhitung sejak 9 Juni 2010, Hak Guna Bangunan (HGB) PT Bukit Selekta Mas dengan luasan total 8,6239 hektare berupa perumahan telah berubah status menjadi tanah negara kembali. Atas hal tersebut, maka warga Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan bantuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengajukan pembebasan lahan. Sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk permukiman warga yang tidak mampu secara ekonomi dan lahan produktif. Namun hingga saat ini, belum ada itikad dari pihak PT Bukit Selekta Mas sebagai pemegang HGB sebelumnya untuk melakukan penyelesaian HGB agar dapat dilakukan dilakukan pembebasan lahan. Masa berakhirnya status tanah HGB milik PT Bukit Selekta Mas tertera dalam surat HGB Nomor 17/Tulungrejo. Dasar hukum tersebut secara otomatis mengakhiri masa penggunaan lahan dan mengembalikan kepemilikan lahan kepada negara. Supanji, selaku perwakilan warga Dusun Junggo membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa lahan yang digunakan warga selama ini memang milik PT Bukit Selekta Mas. Akan tetapi, sejak tahun 2010 masa HGB-nya telah berakhir, artinya sampai saat ini sudah 7 tahun mati. Atas kondisi tersebut, saat ini warga memperjuangkan tanah dengan melakukan reclaimed. Izzudin selaku Anggota KPA Departemen Advokasi Kebijakan mengatakan, warga berencana untuk melakukan redistribusi lahan,...

Read More