Reporter: Danar Yuditya dan Nurhidayah Istiqomah

Malang, DIANNS.org – Dunia aktivis yang memiliki risiko tinggi sudah bukan ranah laki-laki saja tetapi perempuan juga dapat berkecimpung di dalamnya. R.A Kartini adalah salah satu contoh aktivis perempuan dan tanggal lahirnya pada 21 April pun dijadikan sebagai hari perjuangan kaum perempuan. Namun dalam kacamata sosial dan budaya, ada perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial.

Di Indonesia, budaya patriarki menjadi hambatan ketika perempuan ingin melakukan pergerakan. Sistem patriarki memberikan beban domestik bagi perempuan yang ingin masuk ke dunia aktivis. “Masyarakat patriarki membebankan pekerjaan domestik kepada perempuan. Pekerjaan rumah, merawat anak, dan urusan dapur pasti menjadi tanggung jawab perempuan,” ungkap Salma Safitri, seorang aktivis perempuan yang memperjuangkan isu perempuan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) saat ditemui pada (11/04) lalu.

Budaya patriarki dan perbedaan struktur sosial antara laki-laki dan perempuan terus berlangsung hingga sekarang. Perbedaan yang jelas mengenai posisi laki-laki dan perempuan menimbulkan dorongan gerakan yang berbeda. Inilah yang menjadi awal perjuangan dari pergerakan perempuan untuk menuntut pemenuhan hak dan kesetaraan gender. Seperti yang diungkapkan oleh Dhanny S. Sutopo selaku dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), “Melihat momentum peringatan hari Kartini, perjuangan Kartini pada pendidikan karena konteks sosialnya tidak memberikan hak untuk perempuan belajar, perempuan tugasnya hanya di dapur.”

Tantangan seorang aktivis perempuan tidak hanya berhenti di hal tersebut. Globalisasi, konsumerisme, dan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan. Salma selaku Direktur Omah Munir mengatakan bahwa tantangan seperti; globalisasi, fundamentalisme, militeralisme, oligarki partai politik, konsumerisme, dan yang sangat berpengaruh ialah kebijakan pemerintah menjadi musuh tak terlihat bagi aktivis pada umumnya. Memang berbeda dengan zaman orde baru. Pada saat itu, tantangan nyata yang terlihat adalah otoritarian presiden Soeharto yang menjadi musuh bersama. “Tantangan perempuan untuk berkecimpung dalam dunia aktivis saat ini lebih banyak. Tetapi aktivis dari kalangan mahasiswa sekarang justru harus dilahirkan, bukan terlahir sendiri seperti dulu. Hal ini dapat dipicu dengan cara membuka banyak ruang publik,” tambah Salma.

Saat ini, pergerakan perempuan menjadi samar. Pergerakan antara laki-laki dan perempuan sulit dibedakan dan mulai ada kesetaraan sehingga pergerakan perempuan cenderung tampak meredup. Esensi dari gerakan perempuan dahulu hanya menuntut hak-hak yang tidak terpenuhi seperti feminisme, berbeda dengan gerakan laki-laki yang lebih kompleks. Dhanny mengungkapkan bahwa sifat dan bentuk gerakannya sudah masif sehingga nyaris sulit dibedakan. Itulah yang menyebabkan gerakan perempuan terkesan samar. Contohnya adalah perempuan sudah masuk ke ranah isu publik.

Sifat pergerakan perempuan pun tidak eksklusif seperti di awal pergerakannya karena pionir-pionir dari gerakan tersebut seperti; Dita Indah Sari, Melanie Subono, Susi Pudjiastuti maupun Suciwati, telah menyadari pergerakan perempuan harus turut andil di pergerakan yang diperjuangkan laki-laki dan tidak mengalienasikan diri. “Karena esensi sejatinya dari pergerakan ialah apa yang diperjuangkannya,” tambah Dhanny.

Apabila tantangan aktivis, khususnya patriarki, ditarik ke dalam konteks aktivis mahasiswi dapat diperhatikan bahwa pergerakannya sudah mulai melebur karena adanya ciri modernitas. “Ciri modernitas itu tidak memiliki unsur-unsur eksklusif sendiri,” ujar Dhanny. Namun, tantangan aktivis pada umumnya berpengaruh besar terhadap pergerakan perempuan. Seperti penjelasan di atas, kebijakan pemerintah juga memiliki andil yang signifikan. “Kebijakan pemerintah yang membatasi waktu kelulusan menyebabkan mahasiswa merasakan adanya ancaman drop out (DO) ketika terlalu aktif di aktivisme,” tutur Salma.

Dengan tantangan baru dan musuh tak terlihat seperti itu, mahasiswa perlu meningkatkan daya nalar dan kritisnya dengan cara membuka ruang publik selebar-lebarnya sehingga dapat menciptakan dialektika. Hal tersebut menjadi tanggung jawab dan tugas birokat kampus yang telah mendapat otonomi wewenang. Salma menambahkan bahwa semua tergantung kampus. Kampus ingin menciptakan mahasiswa yang bernalar kritis atau mahasiswa yang menjadi sekrup pada mesin kapitalis.

Pada ruang publik tersebut, aktivis mahasiswa dapat dibenturkan dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat saat ini. “Baik aktivis mahasiswa atau mahasiswi pertarungannya bukan di dalam, tetapi di luar kampus karena mereka adalah bagian dari civil society,” ujar dosen sosiologi tersebut. Jika perjuangan hanya sebatas permasalahan di dalam, maka tidak akan ada pengaruhnya di dunia luar kampus. Dhanny menambahkan bahwa itulah yang menyebabkan mahasiswa harus turun ke jalan dan bergandengan dengan masyarakat agar spirit kerakyatannya keluar sehingga dapat membuat suatu perubahan. Berjuang ke luar dari kampus atau menara gading ini dan bergabung dengan masyarakat sipil sehingga dapat merobohkan menara gading yang mengekang.