Aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), pada Kamis (21/5/2015) dalam rangka memeringati tujuh belas tahun reformasi, diblokade oleh polisi. Aksi yang dilakukan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Malang tersebut dinamai sebagai ‘Aksi Jatim Menggugat’. Rencananya, aksi ini akan dilakukan di jembatan Soekarno-Hatta (Soehat) yang bertujuan untuk pemblokiran jalan. Namun sebelum massa keluar dari gerbang Soehat Universitas Brawijaya (UB), satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Polisi Resor Kota (Polresta) Malang menghadang massa. Alhasil, aksi saling dorong pun tidak dapat dihindari.

Kedatangan Presiden Jokowi di Malang sendiri bertjuan untuk membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Malang. Aliansi BEM SI sendiri terdiri dari puluhan mahasiswa yang berasal dari UB, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan Politeknik Negeri Malang (Polinema). Massa memulai aksi dari Gedung Samantha Krida UB pada pukul 09.15 WIB. Massa kemudian bergerak menuju jembatan Soehat untuk menanti kedatangan Presiden Jokowi sembari menggotong tiruan keranda mayat.

Dalam aksi damai tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan kepada Presiden Jokowi. Tuntutan pertama adalah mencabut kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari mekanisme pasar bebas dan mengembalikan subsidi BBM. Mereka menilai pemerintah telah membuka jalan bagi liberalisasi harga BBM melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 mengenai periodesasi harga BBM. Dalam penetapan ini, harga BBM mudah berubah karena menyesuaikan dengan kondisi pasar. Padahal, dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, dikatakan bahwa proses pembentukan harga eceran BBM dalam negeri yang mengacu kepada mekanisme pasar bebas telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam tuntutan kedua, massa menganggap penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Nomor 33 pasal (3) yaitu bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini mempersempit penghasilan negara dan dan menyebabkan kesengsaraan rakyat. Oleh karena itu, massa menuntut pemerintah mengambil alih seratus persen kekayaan dan aset blok Mahakam dan Freeport ketika kontrak sudah berakhir.

Tuntutan ketiga adalah mengevaluasi program KIS yang hanya menjadi lahan pencitraan Presiden Jokowi. KIS disebut-sebut sebagai kartu sakti yang memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. “KIS tidak jauh berbeda dengan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ini hanya salah satu bentuk pencitraan Jokowi,” tutur Reza Adi Pratama, Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) UB, dalam orasinya. Reza menambahkan banyak kebijakan Jokowi yang tidak pro rakyat, salah satunya mekanisme pasar bebas. “Dan kami (massa) di sini mengingatkan pemerintahan Jokowi – JK akan janji – janjinya di saat kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014,”

Sebelum keluar dari gerbang Soehat UB, massa dihadang oleh satu SSK dari Polresta Malang yang telah membuat pagar betis. Perwakilan massa sempat berdialog dengan pihak kepolisian agar diizinkan melanjutkan aksi ke jembatan Soehat namun gagal. Polisi masih tetap membuat pagar betis di kedua jalur keluar Soehat UB. Massa yang kekeh ingin melanjutkan aksi berusaha menerobos pagar betis polisi. Akhirnya aksi saling dorong antara kedua belah pihak pun tidak dapat dihindari.

 

Kami mengizinkan siapa pun mengemukakan aspirasi namun ini (persimpangan jalan Soehat, MT. Haryono, dan Panjaitan) kan harus steril karena kedatangan presiden. Selain itu, masyarakat umum juga menggunakan jalur tersebut. Takutnya, aksi massa akan menganggu lalu lintas masyarakat, ungkap Kuswara selaku Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Lowokwaru.

Massa yang gagal menerobos pagar betis polisi pun memilih untuk mundur. Rencananya, massa akan menunggu kedatangan massa tambahan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya sebelum melanjutkan aksi ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Reporter :   Dea Kusuma R. dan Danar Yuditya